Urutan Pangkat Polisi: Dari Tertinggi hingga Terendah

ImanKImanK - Selasa, 31 Desember 2024
Urutan Pangkat Polisi: Dari Tertinggi hingga Terendah

Ilustrasi polisi. Foto Doc. Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Sebagai lembaga negara, Polri terdiri dari anggota dengan berbagai kepangkatan yang disesuaikan dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diemban.

Kepangkatan dalam Polri diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian RI.

Untuk memahami lebih lanjut, berikut adalah urutan pangkat polisi mulai dari yang tertinggi hingga terendah:

Baca juga:

Polda Metro Siaga Perketat Keamanan saat Malam Pergantian Tahun

Urutan Pangkat Polisi

1. Perwira Tinggi (Pati)

  • Jenderal Polisi: Lambang empat bintang
  • Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol): Lambang empat bintang
  • Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol): Lambang dua bintang
  • Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol): Lambang satu bintang

2. Perwira Menengah (Pamen)

  • Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol): Lambang tiga melati
  • Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): Lambang dua melati
  • Komisaris Polisi (Kompol): Lambang satu melati

Baca juga:

100 Ucapan Selamat Tahun Baru 2025 yang Menyentuh dan Penuh Semangat

3. Perwira Pertama (Pama)

  • Ajun Komisaris Polisi (AKP): Lambang tiga balok emas
  • Inspektur Polisi Satu (Iptu): Lambang tiga balok emas
  • Inspektur Polisi Dua (Ipda): Lambang tiga balok emas

4. Bintara Tinggi

  • Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu): Lambang dua balok bergelombang perak
  • Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda): Lambang satu balok bergelombang perak

5. Bintara

  • Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Lambang empat balok panah perak
  • Brigadir Polisi (Brigpol): Lambang tiga balok panah perak
  • Brigadir Polisi Satu (Briptu): Lambang dua balok panah perak
  • Brigadir Polisi Dua (Bripda): Lambang satu balok panah perak

Baca juga:

Malam Tahun Baru 2025 di Solo, 12 Panggung Hiburan Siap Meriahkan CFN

6. Tamtama

  • Ajun Brigadir Polisi (Abrip): Lambang tiga balok panah merah
  • Ajun Brigadir Polisi (Abriptu): Lambang dua balok panah merah
  • Ajun Brigadir Polisi (Abripda): Lambang satu balok panah merah
  • Bhayangkara Kepala (Bharaka): Lambang tiga balok miring merah
  • Bhayangkara Satu (Bharatu): Lambang dua balok miring merah
  • Bhayangkara Dua (Bharada): Lambang satu balok miring merah

Urutan pangkat ini mencerminkan struktur hierarki yang jelas dalam Polri, yang menunjukkan tingkat tanggung jawab dan wewenang setiap anggotanya.

Dengan sistem kepangkatan ini, Polri dapat menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan negara secara efektif dan terorganisir.

#Polisi #Polri #Urutan Pangkat Polisi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan