Urusan Kemenangan Jokowi Kelar, MK Mulai Sentuh Perkara Sengketa Kursi DPR Mahkamah Konstitusi. (Foto: ANTARA)

MerahPutih.com - Setelah pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sah menjadi pemenang Pilpres 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyentuh kasus sengketa hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 untuk memperebutkan kursi anggota dewan.

Hari ini, Mahkamah mulai melaksanakan proses keempat penanganan penyelesaian perkara sengketa hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019, yaitu melakukan registrasi atas perkara-perkara yang diajukan para pihak bersengketa.

"Mulai siang hari ini (Senin, 1/7), kami melaksanakan registrasi permohonan perkara sengketa Pemilu Legislatif 2019," katar Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri MK, Fajar Laksono, di Gedung MK, Jakarta, Senin.

BACA JUGA: 228 Gugatan Sengketa Pemilu 2019 Diajukan ke MK

Menurut Fajar, registrasi perkara sengketa Pemilu Legislatif 2019 ini sekaligus dicatat di dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Dilansir Antara, pencatatan perkara ke dalam BRPK merupakan proses keempat dari sebelas proses penanganan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019.

Mahkamah Konstitusi telah menolak semua permohonan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Prabowo-Sandi
Jajaran Hakim Mahkamah Konstitusi (Foto: antaranews)

Adapun tahap kelima adalah penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Sidang pendahuluan sebagai tahap keenam untuk perkara sengketa Pemilu Legislatif dilaksanakan pada 9 Juli hingga 12 Juli.

BACA JUGA: Fokus Gugatan Pilpres, MK Tunda Sidang Sengketa Pileg

Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon. Sidang pemeriksaan sebagai tahap kedelapan, diagendedakan pada pada 13 Juli hingga 30 Juli.

Tahap selanjutnya adalah Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan pada 6 Agustus hingga 9 Agustus. Tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK untuk menentukan siapa saja mereka yang bakal menduduki kursi DPR di tingkat pusat ataupun daerah. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengunggah Kolase Maruf Amin-Kakek Sugiono Dijerat UU ITE
Indonesia
Pengunggah Kolase Maruf Amin-Kakek Sugiono Dijerat UU ITE

pelaku dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Masyarakat Diminta Berpikir Jernih soal Aksi Pembakaran Produk Prancis
Indonesia
Masyarakat Diminta Berpikir Jernih soal Aksi Pembakaran Produk Prancis

Kepolisian meminta masyarakat berpikir jernih dan tidak melakukan aksi beli dan bakar produk Prancis

Pemprov DKI Integrasikan Stasiun MRT Asean dengan Transjakarta Koridor 1 dan 13
Indonesia
Pemprov DKI Integrasikan Stasiun MRT Asean dengan Transjakarta Koridor 1 dan 13

Fasilitas integrasi yang disebut Cakra Selaras Wahana ini nantinya mengintegrasikan koridor 1 dan 13 Transjakarta dengan MRT Jakarta.

KPK Limpahkan Kasus OTT Rektor UNJ ke Polri
Indonesia
KPK Limpahkan Kasus OTT Rektor UNJ ke Polri

Dalam operasi senyap itu KPK sempat menyita barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000

Polda Metro Jaya Gandeng 18 Ormas Tanah Abang Awasi Protokol Kesehatan
Indonesia
Polda Metro Jaya Gandeng 18 Ormas Tanah Abang Awasi Protokol Kesehatan

Polda Metro Jaya menggandeng 18 organisasi masyarakat (ormas) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk mengawasi kedisplinan warga soal protokol kesehatan COVID-19.

Update COVID-19 di DKI Minggu (12/4): 1.903 Positif dan 142 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 di DKI Minggu (12/4): 1.903 Positif dan 142 Pasien Sembuh

Data itu tercatat pada Minggu (12/4) sekitar pukul 10.00 WIB.

Masih Ada Lahan Tersisa di TPU Pondok Rangon dan Tegal Alur untuk Jenazah Terpapar COVID-19
Indonesia
Masih Ada Lahan Tersisa di TPU Pondok Rangon dan Tegal Alur untuk Jenazah Terpapar COVID-19

Untuk Tegal Alur sendiri, masih ada dua hektar lahan liang lahat

Penusuk Wiranto Dituntut 16 Tahun Penjara
Indonesia
Penusuk Wiranto Dituntut 16 Tahun Penjara

Abu Rara menusuk Wiranto dengan senjata kunai.

Hakim Nyatakan Pemerintah Bersalah karena Matikan Internet di Papua
Indonesia
Hakim Nyatakan Pemerintah Bersalah karena Matikan Internet di Papua

Majelis hakim juga menghukum Menkominfo dan Presiden Jokowi untuk membayar biaya perkara secara tunai sebesar Rp457 ribu.

New Normal di Kota Solo, Mal Masih Abaikan Protokol Kesehatan
Indonesia
New Normal di Kota Solo, Mal Masih Abaikan Protokol Kesehatan

Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo melakukan inspekai mendadak (sidak) di Solo Paragon Mal, Senin (15/6).