Urus STNK, SIM hingga SKCK Kini Wajib Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan Warga mencari informasi pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui perangkat komputer di Jakarta, Selasa (22/2/2022). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

MerahPutih.com - Polri mendukung penuh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang ingin mengurusi Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) wajib menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

Baca Juga

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Banyak Urusan, Komisi IX: Ini Mengejutkan!

"Instruksi yang diberikan kepada Kapolri adalah untuk menyempurnakan regulasi SIM dan STNK. Regulasi ini menyebutkan pemohon SIM, STNK, hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program JKN," ujar Juru Bicara Divisi Humas Polri, Kombes Endra Rochmawan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/2).

Endra menyebut persyaratan kartu BPJS ini akan meliputi seluruh pelayanan dalam proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor seperti dari pelayanan unit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sampai ke pelayanan STNK.

"Kita semua harus memahami dan mendukung kebijakan ini. Cara pandangnya harus kita lihat dari sudut pandang pemerintah, sudut kesatuan masyarakat," sambungnya.

Baca Juga

Syarat BPJS Kesehatan Saat Daftarkan Hak Atas Tanah dan Rumah Agar Kepersertaan Naik

Kendati demikian, Polri belum menentukkan kapan akan memberlakuan kebijakan tersebut. Sebab, Polri harus menyempurnakan dahulu regulasi Perpol Nomor 7 tahun 2021 tentang Regiden Ranmor yang wajibkan persyaratan kartu peserta aktif BPJS.

“Polri harus koordinasi dengan instansi yang terkait. Kedua, membutuhkan waktu untuk sosialisasi ke masyarakat,” jelas Endra.

Pemerintah memberlakukan kepesertaan program JKN sebagai syarat untuk mengakses berbagai layanan publik, antara lain meliputi bidang ekonomi, pendidikan, ibadah, serta hukum.

Melalui Inpres tersebut, Pemerintah menargetkan 98 persen penduduk menjadi peserta JKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024. (Knu)

Baca Juga

Komisi II DPR Pertanyakan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kang Emil Harap Alun-Alun Sangkala Buana Bisa Kembalikan Kejayaan Keraton di Indonesia
Indonesia
Kang Emil Harap Alun-Alun Sangkala Buana Bisa Kembalikan Kejayaan Keraton di Indonesia

"Mudah-mudahan mengembalikan kejayaan keraton-keraton di Indonesia," harapnya

[HOAKS atau FAKTA] Pemprov DKI Anggarkan Proyek Rp 80 Juta per Sumur Resapan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pemprov DKI Anggarkan Proyek Rp 80 Juta per Sumur Resapan

Dalam postingannya, ia menarasikan Pemrov DKI Jakarta menganggarkan sumur resapan tersebut seharga 80 juta per unit sumur resapan, namun sumur tersebut terlihat rusak dan tidak berfungsi.

Lie Detector Tersangka Pembunuhan Brigadir J Hanya untuk Pertanyaan Kunci
Indonesia
Lie Detector Tersangka Pembunuhan Brigadir J Hanya untuk Pertanyaan Kunci

Lima tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J diperiksa Bareskrim Polri dengan alat pendeteksi kebohongan (lie detector).

Di Tengah Pelonggaran Pembatasan, Polri Janji Ciptakan Iklim Investasi Aman
Indonesia
Di Tengah Pelonggaran Pembatasan, Polri Janji Ciptakan Iklim Investasi Aman

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa Polri saat ini berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.

[HOAKS atau FAKTA]: Kemenko PMK Cari Sponsor Buat Terbitkan Buku
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Kemenko PMK Cari Sponsor Buat Terbitkan Buku

Kemenko mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap berbagai informasi yang diterima

Ketua DPRD DKI Yakin Jokowi Pilih Calon Pj Gubernur Terbaik untuk Jakarta
Indonesia
Ketua DPRD DKI Yakin Jokowi Pilih Calon Pj Gubernur Terbaik untuk Jakarta

Sampai saat ini nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan belum juga muncul. Padahal, masa purna Anies kurang lebih satu setengah bulan lagi.

Gempa Afghanistan Tewaskan 1.000 Orang, 3.000 Rumah Hancur
Dunia
Gempa Afghanistan Tewaskan 1.000 Orang, 3.000 Rumah Hancur

Gempa dengan magnitudo 6,1 mengguncang Afghanistan dan sebagian Pakistan pada Rabu (22/6) dini hari.

KPK Tetapkan Kakanwil BPN Riau M Syahrir Tersangka Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Kakanwil BPN Riau M Syahrir Tersangka Suap

"KPK melakukan penyelidikan dan menemukan adanya peristiwa pidana sehingga meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, dengan menetapkan dan mengumumkan beberapa pihak sebagai tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri

PAM Jaya Siap Rekrut Pegawai PALYJA dan AETRA
Indonesia
PAM Jaya Siap Rekrut Pegawai PALYJA dan AETRA

"Sesuai kesepakatan, PAM Jaya dapat mempekerjakan karyawan kedua mitra dengan menyesuaikan kualifikasi yang dibutuhkan PAM Jaya dan mempertimbangkan sejarah karier, kepangkatan, dan pengalaman karyawan tersebut," ucap Arief

Kemendagri Hanya Tetapkan Satu Wilayah Terapkan Level 2 PPKM
Indonesia
Kemendagri Hanya Tetapkan Satu Wilayah Terapkan Level 2 PPKM

Walaupun relaksasi kebijakan penggunaan masker telah dikeluarkan, masyarakat tetap harus waspada terhadap potensi-potensi yang dapat menyebabkan penularan COVID-19.