Urus Aset Bermasalah, KPK Turun Ke NTB Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mendatangi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkiflimansyah dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB terkait aset-aset bermasalah di Gili Trawangan. Kedatangan lembaga antirasuah tersebut dipastikan dalam bulan ini.

"Betul. Tim akan melakukan monev (monitoring dan evalusi) bulan ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (10/11)

Dari kegiatan monitoring evaluasi berkala yang dilakukan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di NTB, sebelumnya tercatat 7.848 bidang tanah atau sekitar 46 persen dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemda masih belum bersertifikat.

Baca Juga:

KPK Ingatkan Pemprov NTB Tak Gunakan Bansos Untuk Kepentingan Pilkada

Menurut Ipi, dalam proses pendampingan tata kelola pemerintahan daerah, tak hanya NTB. KPK bahkan menemukan hampir di setiap daerah terdapat aset bermasalah, seperti aset yang belum disertifikasi, dalam penguasaan pihak ketiga, atau bahkan dalam proses hukum dengan pihak ketiga.

Selain itu, ada juga aset pemekaran yang belum diserahkan, kemudian ada pula yang belum diserahterimakannya prasarana, sarana dan ultilitas (PSU) oleh pengembang kepada pemda, dan lain sebagainya. Komisi mendorong untuk dilakukan penertiban dengan melakukan legalisasi dan penguasaan oleh negara atau daerah. Upaya pemulihan aset-aset tersebut dilakukan untuk menghindari potensi kerugian negara atau daerah.

"Demikian juga terkait pemanfaatan aset, KPK menemukan beberapa kontrak dan kerja sama dalam pemanfaatan aset negara perlu ditinjau ulang terkait optimalisasi kontribusi untuk penerimaan negara," kata Ipi.

Di kesempatan lain, Karo Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani mengatakan, surat kuasa khusus (SKK) terkait pengelolaan aset di Gili Trawangan tak kunjung diberikan Pemprov NTB kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Menurutnya, upaya memperjelas aset pemprov yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) baru sebatas pemberian somasi. Somasi dilakukan sebanyak dua kali.

Ruslan mengatakan, Pemprov sebenarnya sudah membuat rancangan SKK dan tinggal diajukan saja ke Kejati NTB. Namun, mereka masih menunggu draf SKK dari kejaksaan yang nantinya dikombinasikan dengan draft milik pemprov.

"Kita mau rumuskan seperti apa model SKK. Kalau draf dari kejaksaan sudah ada, nanti tinggal kita bahas lagi," ujarnya.

Logo KPK. Foto: ANTARA
Logo KPK. Foto: ANTARA

Dia melanjutkan, lambannya pemberian SKK lebih disebabkan faktor tersebut, dalih Ruslan.

Sebaliknya, belum adanya SKK membuat Kejati NTB tak bisa berbuat banyak. Sejauh ini, baru ada legal opinion (LO) kepada Pemprov NTB, yang dibuat Kejati pada tahun lalu. Terkait perjanjian kerja sama dengan PT GTI yang dinilai melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto sebelumnya mengatakan, perjanjian pemprov dan PT GTI harus ditinjau ulang. Hanya saja, mereka belum bisa memberikan keterangan lebih detail mengenai persoalan perjanjian. Karena belum menerima SKK.

"Makanya, kita tunggu dulu SKK resmi dari pemerintah seperti apa," katanya.

Selain aset yang belum bersertifikat, KPK juga memfasilitasi proses penyelesaian aset bermasalah sebagai akibat dari pemekaran wilayah dan pencatatan administratif yang tidak tertib. Beberapa aset berupa tanah dan bangunan menjadi sumber konflik beberapa tahun terakhir di antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat

Aset yang menjadi sengketa tersebut berupa lapangan Malomba, lapangan pacuan kuda Selagalas, pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di lingkungan Bugis Ampenan, bangunan kantor BPP Bertais, tanah kebun bibit, pusat perbelanjaan Mataram, serta fasum dan fasos perum perumnas di Kelurahan Tanjung Karang.

Baca Juga:

KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Cakada di NTB

Sebelumnya, Pemprov NTB memberikan tenggat waktu hingga Maret kepada PT Gili Trawangan Indah (GTI) untuk menunaikan butir-butir kontrak atas pengelolaan lahan seluas 65 hektare di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Jika tidak, dilaksanakan izinnya akan dicabut.

"Kita berikan peringatan sampai Maret 2020. Kalau tidak kontrak GTI diputus. Tapi memang ini belum keputusan resmi dari Tim Terpadu," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB H Muhammad Rum.

Mantan Kepala BPBD NTB ini menyatakan, seharusnya kontrak PT GTI sudah diputuskan pada saat rapat koordinasi (rakor) pembahasan penyelesaian sengketa lahan PT GTI dengan Pemprov NTB yang saat itu dihadiri Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Lombok Utara, Najmul Ahyar serta dari pihak unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Rabu (12/2) malam. Namun, rencana pengambilan keputusan batal lantaran sejumlah pihak tidak hadir. (Pon)

Baca Juga:

KPK Ingatkan Gubernur NTB Selesaikan Aset Bermasalah Pemprov

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Yakin 3 Juta UMKM Masuk Ekosistem Online
Indonesia
Pemerintah Yakin 3 Juta UMKM Masuk Ekosistem Online

Jumlah UMKM yang masuk ekosistem digital masih kecil. Pasalnya, hingga saat ini, baru sekitar 10 juta UMKM dari total sekitar 60 jutaan UMKM.

Gibran Bikin Medsos Untuk Serap Aduan Warga Solo
Indonesia
Gibran Bikin Medsos Untuk Serap Aduan Warga Solo

Wali Kota Gibran Rakabuming Raka langsung menindaklanjuti instruksi Ganjar tersebut dengan membuat akun instagram @gibran_rakabuming dan Whatsapp 081225067171.

Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan
Indonesia
Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan

"Permohon pemberhentian Pembayaran Honorarium saya. Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka," tulis Peter Gontha

Jasa Raharja Pastikan Ahli Waris Jatuhnya Sriwijaya Air Dapat Santunan
Indonesia
Jasa Raharja Pastikan Ahli Waris Jatuhnya Sriwijaya Air Dapat Santunan

Penyerahan santunan Jasa Raharja, memperhatikan hasil pencarian dan identifikasi penumpang yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah.

KRI Temukan Dugaan Titik Kotak Hitam SJ-182, Kopaska Sampai Denjaka Terjun ke Laut
Indonesia
KRI Temukan Dugaan Titik Kotak Hitam SJ-182, Kopaska Sampai Denjaka Terjun ke Laut

Titik dugaan lokasi kotak hitam sudah ditemukan KRI Rigel-933

Bersikap Kritis, Generasi Milenial dan Z Cenderung Pilih Demokrat dan PKS
Indonesia
Bersikap Kritis, Generasi Milenial dan Z Cenderung Pilih Demokrat dan PKS

Jika dibandingkan dengan tren dalam setahun terakhir, elektabilitas PDIP berkurang banyak, sedangkan Gerindra cenderung stagnan.

Kemenag Minta Bangunkan Orang Sahur Pakai Cara Tak Mengganggu
Indonesia
Kemenag Minta Bangunkan Orang Sahur Pakai Cara Tak Mengganggu

Membangunkan sahur itu adalah perbuatan baik, tapi juga perlu dilakukan dengan cara yang santun dan baik.

[HOAKS atau FAKTA]: Penyanyi Dunia Nyanyikan Asmaul Husna agar Wabah Berhenti
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penyanyi Dunia Nyanyikan Asmaul Husna agar Wabah Berhenti

Unggahan Mamah Dedeh itu telah disukai 205 kali dan disebarkan kembali 97 kali.

Pilkada Klaten, 40 Anggota KPPS Terpapar COVID-19
Indonesia
Pilkada Klaten, 40 Anggota KPPS Terpapar COVID-19

Sebanyak 40 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terapar COVID-19.

Jumat (18/12), Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.391 Jiwa
Indonesia
Jumat (18/12), Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.391 Jiwa

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 13.081 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.391 positif dan 11.690 negatif.