Urus Aset Bermasalah, KPK Turun Ke NTB Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mendatangi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkiflimansyah dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB terkait aset-aset bermasalah di Gili Trawangan. Kedatangan lembaga antirasuah tersebut dipastikan dalam bulan ini.

"Betul. Tim akan melakukan monev (monitoring dan evalusi) bulan ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (10/11)

Dari kegiatan monitoring evaluasi berkala yang dilakukan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di NTB, sebelumnya tercatat 7.848 bidang tanah atau sekitar 46 persen dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemda masih belum bersertifikat.

Baca Juga:

KPK Ingatkan Pemprov NTB Tak Gunakan Bansos Untuk Kepentingan Pilkada

Menurut Ipi, dalam proses pendampingan tata kelola pemerintahan daerah, tak hanya NTB. KPK bahkan menemukan hampir di setiap daerah terdapat aset bermasalah, seperti aset yang belum disertifikasi, dalam penguasaan pihak ketiga, atau bahkan dalam proses hukum dengan pihak ketiga.

Selain itu, ada juga aset pemekaran yang belum diserahkan, kemudian ada pula yang belum diserahterimakannya prasarana, sarana dan ultilitas (PSU) oleh pengembang kepada pemda, dan lain sebagainya. Komisi mendorong untuk dilakukan penertiban dengan melakukan legalisasi dan penguasaan oleh negara atau daerah. Upaya pemulihan aset-aset tersebut dilakukan untuk menghindari potensi kerugian negara atau daerah.

"Demikian juga terkait pemanfaatan aset, KPK menemukan beberapa kontrak dan kerja sama dalam pemanfaatan aset negara perlu ditinjau ulang terkait optimalisasi kontribusi untuk penerimaan negara," kata Ipi.

Di kesempatan lain, Karo Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani mengatakan, surat kuasa khusus (SKK) terkait pengelolaan aset di Gili Trawangan tak kunjung diberikan Pemprov NTB kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Menurutnya, upaya memperjelas aset pemprov yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) baru sebatas pemberian somasi. Somasi dilakukan sebanyak dua kali.

Ruslan mengatakan, Pemprov sebenarnya sudah membuat rancangan SKK dan tinggal diajukan saja ke Kejati NTB. Namun, mereka masih menunggu draf SKK dari kejaksaan yang nantinya dikombinasikan dengan draft milik pemprov.

"Kita mau rumuskan seperti apa model SKK. Kalau draf dari kejaksaan sudah ada, nanti tinggal kita bahas lagi," ujarnya.

Logo KPK. Foto: ANTARA
Logo KPK. Foto: ANTARA

Dia melanjutkan, lambannya pemberian SKK lebih disebabkan faktor tersebut, dalih Ruslan.

Sebaliknya, belum adanya SKK membuat Kejati NTB tak bisa berbuat banyak. Sejauh ini, baru ada legal opinion (LO) kepada Pemprov NTB, yang dibuat Kejati pada tahun lalu. Terkait perjanjian kerja sama dengan PT GTI yang dinilai melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto sebelumnya mengatakan, perjanjian pemprov dan PT GTI harus ditinjau ulang. Hanya saja, mereka belum bisa memberikan keterangan lebih detail mengenai persoalan perjanjian. Karena belum menerima SKK.

"Makanya, kita tunggu dulu SKK resmi dari pemerintah seperti apa," katanya.

Selain aset yang belum bersertifikat, KPK juga memfasilitasi proses penyelesaian aset bermasalah sebagai akibat dari pemekaran wilayah dan pencatatan administratif yang tidak tertib. Beberapa aset berupa tanah dan bangunan menjadi sumber konflik beberapa tahun terakhir di antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat

Aset yang menjadi sengketa tersebut berupa lapangan Malomba, lapangan pacuan kuda Selagalas, pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di lingkungan Bugis Ampenan, bangunan kantor BPP Bertais, tanah kebun bibit, pusat perbelanjaan Mataram, serta fasum dan fasos perum perumnas di Kelurahan Tanjung Karang.

Baca Juga:

KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Cakada di NTB

Sebelumnya, Pemprov NTB memberikan tenggat waktu hingga Maret kepada PT Gili Trawangan Indah (GTI) untuk menunaikan butir-butir kontrak atas pengelolaan lahan seluas 65 hektare di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Jika tidak, dilaksanakan izinnya akan dicabut.

"Kita berikan peringatan sampai Maret 2020. Kalau tidak kontrak GTI diputus. Tapi memang ini belum keputusan resmi dari Tim Terpadu," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB H Muhammad Rum.

Mantan Kepala BPBD NTB ini menyatakan, seharusnya kontrak PT GTI sudah diputuskan pada saat rapat koordinasi (rakor) pembahasan penyelesaian sengketa lahan PT GTI dengan Pemprov NTB yang saat itu dihadiri Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Lombok Utara, Najmul Ahyar serta dari pihak unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Rabu (12/2) malam. Namun, rencana pengambilan keputusan batal lantaran sejumlah pihak tidak hadir. (Pon)

Baca Juga:

KPK Ingatkan Gubernur NTB Selesaikan Aset Bermasalah Pemprov

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Belum Pikirkan Renovasi, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran
Indonesia
Belum Pikirkan Renovasi, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran

Terkait penyelidikan penyebab kebakaran tersebut, Kejagung menyerahkan sepenuhnya kepada polisi.

Petrus Golose Jadi Kepala BNN, Tiga Kapolda Tersingkir Dari Bursa Kapolri
Indonesia
Petrus Golose Jadi Kepala BNN, Tiga Kapolda Tersingkir Dari Bursa Kapolri

IPW menduga istana kepresidenan saat ini sudah menjaring dua nama calon Kapolri, yang satu jenderal bintang tiga senior, dan satu lagi junior.

Komjen Listyo Diminta Yakinkan Publik, Polisi Tak Hanya Hadir jika Terjadi Masalah
Indonesia
Komjen Listyo Diminta Yakinkan Publik, Polisi Tak Hanya Hadir jika Terjadi Masalah

Komjen Listyo Sigit Prabowo bakal menghadapi tantangan pertama menuju kursi Tribrata 1.

Tak Ada Keanehan Sebelum Predator Seks Asal Prancis Coba Bunuh Diri
Indonesia
Tak Ada Keanehan Sebelum Predator Seks Asal Prancis Coba Bunuh Diri

FAC juga tidak nampak seperti orang depresi

Kapolda Metro Mau Jualan Pisang Goreng di Kantornya
Indonesia
Kapolda Metro Mau Jualan Pisang Goreng di Kantornya

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran akan menjual pisang goreng di Polda Metro Jaya.

TB Hasanuddin: Masyarakat Bebas Sampaikan Aspirasi Asal Sesuai Dengan Format Kebangsaan Yang Disepakati
Indonesia
TB Hasanuddin: Masyarakat Bebas Sampaikan Aspirasi Asal Sesuai Dengan Format Kebangsaan Yang Disepakati

Politisi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyampaikan di era demokrasi saat ini masyarakat bebas menyampaikan aspirasi.

Langgar 2 Hari di Rumah Saja, Puluhan Kios di Pasar Tradisional Ditutup 7 Hari
Indonesia
Langgar 2 Hari di Rumah Saja, Puluhan Kios di Pasar Tradisional Ditutup 7 Hari

Pelaksanaan program Dua Hari di Rumah Saja yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menekan angka kasus COVID-19 pada Sabtu-Minggu (6-7/2) masih ditemukan pelanggaran.

Selain Black Box, Tim SAR Berhasil Kumpulkan 24 Kantong Jenazah
Indonesia
Selain Black Box, Tim SAR Berhasil Kumpulkan 24 Kantong Jenazah

TNI AL berhasil menemukan black box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ 128 di sekitar Pulau Laki-Pulau Lancang, Kepulauan Seribu.

Hindari "Main Mata", Tilang di Jalanan Jakarta Bertahap Dikurangi
Indonesia
Hindari "Main Mata", Tilang di Jalanan Jakarta Bertahap Dikurangi

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya secara bertahap akan menghapus tilang di lapangan.

Rp115 Triliun Sudah Dikucurkan Untuk Pemulihan Ekonomi di 2021
Indonesia
Rp115 Triliun Sudah Dikucurkan Untuk Pemulihan Ekonomi di 2021

Anggaran perlindungan sosial program bantuan perlindungan sosial yang sudah disalurkan sebesar Rp49,07 triliun atau 32,7 persen dari total pagu Rp150,28 triliun.