Upaya Polisi Tangkap Kerumunan Orang Berkedok PSBB Dinilai Bentuk Arogansi Patroli polisi bubarkan warga. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik langkah Kepolisian yang menangkap sejumlah orang karena dianggap tak patuh soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

YLBHI mengatakan, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penangkapan adalah tindakan sewenang-wenang karena belum ada ketentuan pidana yang dapat diterapkan.

Baca Juga

Menkes Keluarkan Aturan PSBB, Pengemudi Ojol Dilarang Angkut Penumpang

YLBHI menyebut, belum ada penetapan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meski Presiden telah menetapkan PP No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Perceptan Penanganan Corona, namun PP tersebut tidak menetapkan bahwa pada wilayah di Indonesia diberlakukan PSBB.

"Kepolisian harusnya memahami isi PP tersebut, bahwa PP tersebut hanya menjelaskan tata cara untuk menteri kesehatan menetapkan PSBB, sesuai dengan amanat Pasal 60 UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan PP," kata YLBHI dalam keterangannya, Minggu (5/4).

Polisi
Polisi bubarkan kerumunan massa. Foto: ANTARA

Kementerian Kesehatan pun telah menerbitkan Permenkes No 9 tahun 2020 pada 3 April 2020, namun Permenkes tersebut bukan penetapan PSBB melainkan tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan Corona COVID-19. Disana hanya menjelaskan koordinasi antara gubernur/bupati/walikota dengan menteri dalam upaya menetapkan PSBB.

Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, pada Kamis, 2 April 2020 diketahui dari pemberitaan bahwa, Gubernur DKI Jakarta mengatakan telah mengirimkan surat pengajuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Menteri Kesehatan.

Baca Juga

20 Pasien ODP dan PDP di RS Darurat Wisma Atlet Negatif Dipulangkan

"Namun hingga saat ini belum ditetapkan DKI Jakarta memberlakukan PSBB," jelas YLBHI.

YLBHI melihat, ketentuan Pasal 93 UU 6/2018 yang digembar- gemborkan kepolisian tentang menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan harus secara spesifik menjelaskan bahwa upaya kekarantinaan kesehatan terdiri dari PSBB yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto harus menetapkan PSBB sebagai upaya kekarantinaan kesehatan terlebih dahulu sebelum bisa memberlakukan Pasal 93 UU 6/2018.

"Polisi tidak bisa melakukan penangkapan ataupun menakuti-nakuti dengan ancaman pidana yang tidak berdasar," jelas YLBHI.

Sementara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melihat, mmengenai penggunaan Pasal 218 KUHP Kepolisian tidak boleh secara serampangan menggunakan ancaman pidana.

ICJR mencontohkan, penggunaan Pasal 218 KUHP hanya dapat diterapkan pada “kerumunan yang mengacau mengacau (volksoploop). Bukan orang berkerumun yang tenteram dan damai. Sehingga pun, Pasal 218 KUHP tidak dapat diterapkan dalam konteks ini.

"Penggunaan ancaman pidana tanpa dasar hanya menyebarkan ketakutan di masyarakat,"terang ICJR.

ICJR juga berpandangan bahwa kebijakan menangkap yang berpotensi diikuti dengan penahanan dan berujung pada pemidanaan bertentangan dengan kebijakan Pemerintah lainnya.

Baca Juga

PKS Desak Jokowi Tak Dengarkan "Penjilat" yang Miliki Kepentingan Pribadi di Tengah COVID-19

Pemerintah sudah mengeluarkan puluhan ribu narapidana dan sedang merencanakan hal serupa untuk tahanan.

"Ironis, upaya kepolisian untuk menahan laju penyebaran COVID-19 malah berujung pada tindakan yang menempatkan orang di situasi rentan terkena COVID-19," jelas ICJR.

ICJR meyakini, pemerintah pusat tidak mau tetapkan karantina wilayah karena ada kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar, lantas lempar bola kepada pemerintah daerah soal PSBB, namun PSBB tidak jelas menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Ketidakjelasan ini malah menjadikan masyarakat sebagai korban. Belum ada ketentuan pidana yang dapat diterapkan, tapi rakyat ditindak secara sewenang-wenang.

"Termasuk rakyat yang terpaksa harus tetap keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya," tutup ICJR.

Baca Juga

Ekonomi Suram Akibat COVID-19, Pemerintah Diminta Tunda Pembayaran Cicilan Kredit

Diketahui Polda Metro Jaya menangkap 18 orang di Jakarta Pusat pada Jumat (3/4).

Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya mereka diduga melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 218 KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur Aceh Nova Iriansyah Sambangi KPK
Indonesia
Gubernur Aceh Nova Iriansyah Sambangi KPK

Lembaga antirasuah memfasilitasi kesepakatan penyelesaian permasalahan

26 Terduga Teroris yang Pernah Berbaiat ke ISIS Dibawa dari Makassar ke Jakarta
Indonesia
26 Terduga Teroris yang Pernah Berbaiat ke ISIS Dibawa dari Makassar ke Jakarta

Kelompok ini memiliki rencana kegiatan yang akan mengganggu Kamtibmas

UU Cipta Kerja Masukkan Amdal Bagian Izin Usaha
Indonesia
UU Cipta Kerja Masukkan Amdal Bagian Izin Usaha

BKPM memastikan semua perizinan juga terintegrasi lewat sistem layanan terpadu atau Online Single Submission (OSS) untuk mendorong adanya transparansi, efesiensi, dan mengurangi korupsi.

2 Terduga Teroris yang Tewas di Makassar Pernah Dicegah Berperang ke Suriah
Indonesia
2 Terduga Teroris yang Tewas di Makassar Pernah Dicegah Berperang ke Suriah

Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menerangkan, keduanya pada 2016 silam pernah mencoba ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok teror ISIS.

 Novel Baswedan Duga Kasus Penyiraman Air Keras Diarahkan ke Motif Dendam Pribadi
Indonesia
Novel Baswedan Duga Kasus Penyiraman Air Keras Diarahkan ke Motif Dendam Pribadi

Menurut Novel, hal itu menutup upaya pembuktian guna mencari tahu siapa aktor intelektual yang menyuruh kedua terdakwa melakukan tindak kejahatan.

32 Ribu Vaksin COVID-19 Didistribusikan di Jakarta Pusat
Indonesia
32 Ribu Vaksin COVID-19 Didistribusikan di Jakarta Pusat

Pendistribusian ini melibatkan aparat TNI-Polri untuk mencegah adanya penggelapan jumlah Vaksin dan ancaman selama divaksinasi.

Penderita COVID-19 di Indonesia Melonjak 3.269 Pasien
Indonesia
Penderita COVID-19 di Indonesia Melonjak 3.269 Pasien

Sehingga, hari ini total ada 187.537 kasus positif.

Dua Sipir Lapas Tangerang Jadi Tersangka Kasus Kaburnya Napi asal Tiongkok
Indonesia
Dua Sipir Lapas Tangerang Jadi Tersangka Kasus Kaburnya Napi asal Tiongkok

Dia merupakan sipir dan Pegawai Negeri Sipil di lapas tersebut. Mereka mengakui mendapat imbalan dari Cai Chang Pan karena membelikan peralatan yang diminta.

Polisi Gelar Perkara Tentukan Nasib Raffi Ahmad Cs
Indonesia
Polisi Gelar Perkara Tentukan Nasib Raffi Ahmad Cs

Polda Metro Jaya gelar perkara kasus kerumunan acara ulang tahun ayah Sean Gelael, Ricardo Gelael yang dihadiri presenter kondang Raffi Ahmad dan kawan-kawan.

KPU Depok Ingin Partisipasi Pemilih Capai 77,5 Persen
Indonesia
KPU Depok Ingin Partisipasi Pemilih Capai 77,5 Persen

Berdasarkan data yang ada, partisipasi pemilih dalam kontestasi Pilkada Kota Depok walaupun kecil namun trennya selalu meningkat. Pada 2010 sebesar 54,19 persen dan 2015 menjadi 56,15 persen.