Upaya Moeldoko Rebut Partai Demokrat Via KLB Pupus Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Dok. Demokrat

MerahPutih.com - Seluruh Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia membacakan ikrar setia, tunduk, dan patuh pada konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada, Selasa (23/2).

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, ikrar setia para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia ini membuat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara konstitutional, tidak mungkin terjadi.

Baca Juga

Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat

"Pasalnya, dalam AD/ART Partai Demokrat, salah satu syarat sah KLB adalah harus mendapat persetujuan 2/3 Ketua DPD sebagai pemilik suara, sedangkan 34 DPD, alias 100 persen DPD sudah menyampaikan ikrar kesetiaan kepada hasil Kongres V Tahun 2020 yang menetapkan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Kamis, (25/2).

Pembacaan ikrar setia dilakukan para kader lantaran AHY merupakan ketua umum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Herzaky Mahendra Putra
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra

Pembacaan ikrar ini dilakukan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah, yang didampingi 33 Ketua DPD Partai Demokrat lainnya.

"Poin kedua dari ikrar tersebut adalah para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia bertekad untuk melawan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat, dan melanggar etika politik," tegas Herzaky.

Terakhir, kata Herzaky, para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.

"Ikrar para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia ini menggambarkan kesolidan Partai Demokrat secara nyata dalam menyikapi GPK-PD," pungkasnya.

Kegiatan pembacaan ikrak ini dilaksanakan dengan menerapkan prokotol kesehatan yang ketat. Setiap yang hadir wajib berstatus negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil PCR swab test yang sah.

Para peserta juga mengenakan masker dan menjaga jarak selama kegiatan berlangsung pembacaan ikrar berlangung. (Pon)

Baca Juga

AHY Terima 'Sinyal' Jokowi tidak Terlibat Kudeta Demokrat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PT Link Net Disebut Beri Fee Rp 700 Juta ke Pejabat Pajak
Indonesia
PT Link Net Disebut Beri Fee Rp 700 Juta ke Pejabat Pajak

PT Link Net Tbk disebut pernah memberikan uang fee sebesar Rp 700 juta kepada pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

Strategi Menkes Kendalikan COVID-19 di Kudus dan Bangkalan
Indonesia
Strategi Menkes Kendalikan COVID-19 di Kudus dan Bangkalan

Kemenkes menyiapkan rumah sakit yang ada di Semarang dan juga Surabaya, untuk rujukan pasien dari Kudus dan Bangkalan.

KPK Periksa Dua Anak Anggota DPR Hasan Aminuddin
Indonesia
KPK Periksa Dua Anak Anggota DPR Hasan Aminuddin

Hasan telah menyandang status tersangka bersama dengan istrinya, Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS).

Sandiaga Uno Bersama Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Menerima Vaksin Astrazeneca
Foto
Sandiaga Uno Bersama Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Menerima Vaksin Astrazeneca

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menerima vaksin Covid-19 Astrazeneca di Sentra Vaksinasi Covid-19 di Mall Neo Soho, Jakarta

Delapan Korban Selamat Kebakaran Lapas Tangerang Butuh Observasi Dokter Bedah Hingga Plastik
Indonesia
Delapan Korban Selamat Kebakaran Lapas Tangerang Butuh Observasi Dokter Bedah Hingga Plastik

RSUD Tangerang juga sudah menerima 41 jenazah korban kebakaran di lapas klas I Tangerang

Satgas Penanganan COVID-19 Bentuk Satgas Prokes, Ini Tugas dan Anggarannya
Indonesia
Satgas Penanganan COVID-19 Bentuk Satgas Prokes, Ini Tugas dan Anggarannya

Surat Edaran itu berlaku efektif mulai 1 September 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan.

KPK Setor Uang Terpidana Korupsi Proyek Waskita Karya Rp 3,8 M ke Kas Negara
Indonesia
KPK Setor Uang Terpidana Korupsi Proyek Waskita Karya Rp 3,8 M ke Kas Negara

Uang denda dan pengganti terpidana mantan Kepala Divisi PT Waskita Karya Fathor Rahman

Komentar PDIP Soal Harta Kekayaan Anies Naik Dua Kali Lipat
Indonesia
Komentar PDIP Soal Harta Kekayaan Anies Naik Dua Kali Lipat

Fraksi PDIP DPRD DKI mengomentari harta kekayaan Anies Baswedan yang naik dua kali lipat setelah tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada 2017 lalu.

KPAI Minta PTM Dihentikan Sampai Maret 2022
Indonesia
KPAI Minta PTM Dihentikan Sampai Maret 2022

Pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta diturunkan dari 100 persen menjadi 50 persen mulai Jumat (5/2), untuk meminimalisir transmisi COVID-19.

Polri Tembak Mati Pentolan KKB Papua
Indonesia
Polri Tembak Mati Pentolan KKB Papua

Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Ops Damai Cartenz menembak pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Ndeotadi, Toni Tabuni. Langkah ini dilakukan karena ia melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan.