Darurat Sipil Dinilai Tak Cocok Diterapkan, Karena Bukan Perang Konvensional Ilustrasi: Kendaraan taktis kepolisian menyemprotkan disinfektan sebagai upaya pencegahan COVID-19. (ANTARA/HO-Polda Jawa Barat)

MerahPutih.com - Mantan Komusioner Komnas HAM Natalius Pigai mengkritik rencana Presiden Joko Widodo memberlakukan darurat sipil dalam upaya menanggulangi virus corona (COVID-9).

Menurut Natalius, Indonesia kini bukan medan pertempuran konvensional, namun penanggulangan terhadap virus berbahaya.

Baca Juga:

Rencana Pemerintah Berlakukan Darurat Sipil Berpotensi Picu Suasana Chaos

Ia menyebut, semua pihak harus memahami bahwa virus corona harus dihadapi bukan dengan cara perang konvensional perang melawan kuman.

"Ancamannya bukan militer dan nyata tetapi ancaman kuman yang tidak terlihat. Dua cara perang yang berbeda," kata Natalius kepada merahputih.com di Jakarta, Senin (30/3).

Jika kebijakan itu diberlakukan, Natalius khawatir pemerintah akan makin otoriter dan beringas kepada rakyat.

"Saya tolak darurat sipil karena justru menyebabkan kematian kontrol dari rakyat yang terancam dari kuman ekonomi, namun tidak berani berekspresi tentang kondisi orang-orang lemah di Indonesia," jelas Natalius.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai (kiri) dan Hafid Abbas (kanan) berjalan seusai melakukan pertemuan dengan Menko polhukam Wiranto di Jakarta, Jumat (9/6). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai (kiri). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ia menambahkan, harusnya negara harus menyiapkan sistem layanan kesehatan khusus pengobati virus corona secara memadai sampai di polosok.

"Seperti menyiapkan tenaga profesional dan perawat secara masif," jelas Natalus.

Lalu, pemerintah perlu memberi peluang kepada universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi dan obat antikuman.

"Negara juga perlu menyiapkan anggaran yang cukup untuk menghadapi ancaman virus corona," imbuh Natalius.

Baca Juga:

Hadapi Karantina Wilayah Pandemi COVID-19, Solo Siapkan Anggaran Rp49 Miliar

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, penerapan darurat sipil untuk mencegah penyebaran COVID-19 masih dalam tahap pertimbangan dan belum diputuskan.

Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang baru akan digunakan jika penyebaran virus corona semakin masif.

Fadjroel mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengupayakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing (menjaga jarak aman).

Menurut dia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kebijakan ini dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus korona. (Knu)

Baca Juga:

Pertanyakan Darurat Sipil, PBHI: Jokowi Harusnya Gunakan UU Kekarantinaan Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MUI Setuju Pemberlakukan Jam Malam Remaja di Padang
Indonesia
MUI Setuju Pemberlakukan Jam Malam Remaja di Padang

Bahkan kalau bisa, MUI sendiri mengusulkan batas jam malam pukul 22.00 WIB, bukan 23.00 WIB.

Puluhan Orang Ditangkap dalam Demo RUU HIP dan Omnibus Law di DPR
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap dalam Demo RUU HIP dan Omnibus Law di DPR

Mereka melakukan pengerusakan dan pelemparan batu ke arah petugas ketika aksi elemen buruh dan massa PA 212 berlangsung.

Libur Panjang, Penumpang Terminal Tirtonadi Solo Naik 20 Persen
Indonesia
Libur Panjang, Penumpang Terminal Tirtonadi Solo Naik 20 Persen

Peningkatan jumlah penumpang mulai terasa pada Rabu (28/10).

Wagub DKI tak Takut Pembahasan APBD di Puncak Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Wagub DKI tak Takut Pembahasan APBD di Puncak Jadi Klaster Baru COVID-19

"Oh gak (takut ada klaster COVID-19), kan gak semua anggota DPRD. Gak sampe 800 kayanya sih. Lagian kan tiap komisi beda-beda tempat," terang Riza

PVMBG Pastikan Gunung Gede-Pangrango dan Salak Berstatus Normal
Indonesia
PVMBG Pastikan Gunung Gede-Pangrango dan Salak Berstatus Normal

Saat ini, kondisi Gunung Anak Krakatau aman. Aktivitas gunung Anak Krakatau sudah reda sejak Sabtu siang,

Tembok Besar China Palsu Jadi Olok-olok Warganet
Dunia
Tembok Besar China Palsu Jadi Olok-olok Warganet

Replika Tembok Besar di Taman Ekologi Xixiaguaishiling memicu perdebatan antarwarganet di Tiongkok.

BNPB Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya
Indonesia
BNPB Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya

Kepala BNPB Doni Monardo, dalam sambutannya menyatakan keberhasilan mendapatkan opini WTP ini tidak lepas dari dukungan seluruh unsur yang terdapat di BNPB dan berkat pendampingan BPK.

Relawan Vaksin COVID-19 Wajib Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Relawan Vaksin COVID-19 Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Mereka tidak mentang-mentang membawa vaksin antivirus corona lalu bebas melakukan apa saja.

Tak Terdampak COVID-19, Penjualan Hewan Kurban di Yogyakarta Meningkat
Indonesia
Tak Terdampak COVID-19, Penjualan Hewan Kurban di Yogyakarta Meningkat

Pembelian hewan kurban tak hanya datang dari warga Yogyakarta saja. Namun juga dari daerah lainnya.

Minta Warga Tak Panik, Mahfud MD Sebut Corona Layaknya Penyakit lain
Indonesia