Darurat Sipil Dinilai Tak Cocok Diterapkan, Karena Bukan Perang Konvensional Ilustrasi: Kendaraan taktis kepolisian menyemprotkan disinfektan sebagai upaya pencegahan COVID-19. (ANTARA/HO-Polda Jawa Barat)

MerahPutih.com - Mantan Komusioner Komnas HAM Natalius Pigai mengkritik rencana Presiden Joko Widodo memberlakukan darurat sipil dalam upaya menanggulangi virus corona (COVID-9).

Menurut Natalius, Indonesia kini bukan medan pertempuran konvensional, namun penanggulangan terhadap virus berbahaya.

Baca Juga:

Rencana Pemerintah Berlakukan Darurat Sipil Berpotensi Picu Suasana Chaos

Ia menyebut, semua pihak harus memahami bahwa virus corona harus dihadapi bukan dengan cara perang konvensional perang melawan kuman.

"Ancamannya bukan militer dan nyata tetapi ancaman kuman yang tidak terlihat. Dua cara perang yang berbeda," kata Natalius kepada merahputih.com di Jakarta, Senin (30/3).

Jika kebijakan itu diberlakukan, Natalius khawatir pemerintah akan makin otoriter dan beringas kepada rakyat.

"Saya tolak darurat sipil karena justru menyebabkan kematian kontrol dari rakyat yang terancam dari kuman ekonomi, namun tidak berani berekspresi tentang kondisi orang-orang lemah di Indonesia," jelas Natalius.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai (kiri) dan Hafid Abbas (kanan) berjalan seusai melakukan pertemuan dengan Menko polhukam Wiranto di Jakarta, Jumat (9/6). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai (kiri). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ia menambahkan, harusnya negara harus menyiapkan sistem layanan kesehatan khusus pengobati virus corona secara memadai sampai di polosok.

"Seperti menyiapkan tenaga profesional dan perawat secara masif," jelas Natalus.

Lalu, pemerintah perlu memberi peluang kepada universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi dan obat antikuman.

"Negara juga perlu menyiapkan anggaran yang cukup untuk menghadapi ancaman virus corona," imbuh Natalius.

Baca Juga:

Hadapi Karantina Wilayah Pandemi COVID-19, Solo Siapkan Anggaran Rp49 Miliar

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, penerapan darurat sipil untuk mencegah penyebaran COVID-19 masih dalam tahap pertimbangan dan belum diputuskan.

Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang baru akan digunakan jika penyebaran virus corona semakin masif.

Fadjroel mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengupayakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing (menjaga jarak aman).

Menurut dia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kebijakan ini dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus korona. (Knu)

Baca Juga:

Pertanyakan Darurat Sipil, PBHI: Jokowi Harusnya Gunakan UU Kekarantinaan Kesehatan


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH