Merombak Kabinet harus Ada Evaluasi Kinerja Menteri yang Terukur Presiden Jokowi. Foto: Setkab

MerahPutih.com - Wacana perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memanas. Sejumlah menteri disebut bakal segera terdepak.

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, Jokowi juga harus melihat performance atau kinerja seluruh menteri.

"Harus ada evaluasi yang terukur terhadap kinerja menteri, jika tidak maka masyarakat hanya melihat reshuffle hanya sharing of power (bagi kekuasaan) saja," kata Wempy Hadir, Minggu (18/4).

Jika melihat dari kinerja dan sejumlah tolok ukur lainnya, diakui Wempy, ada sejumlah kementerian ataupun pejabat di lingkungan pemerintahan yang kinerjanya jauh dari harapan Presiden. Salah satunya terkait posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Posisi Moeldoko menjadi beban yang besar di pemerintahan Jokowi. Menurut saya Pak Jokowi tidak perlu ragu mengevaluasi Moeldoko," ujarnya.

Presiden Jokowi. Foto: Setkab

Untuk posisi menteri, setidaknya ada tiga posisi kementerian yang kinerjanya tidak terlalu menonjol, bahkan cenderung di bawah harapan masyarakat. Padahal, di masa seperti sekarang ini tentunya presiden butuh tim yang mampu membantu Indonesia segera keluar dari krisis sebagai akibat dari pandemi berkepanjangan.

"Kedua posisi Menteri Desa. Saya tidak melihat ada progres yang kuat yang ditunjukkan Mendes. Ketiga Menteri Tenaga Kerja, belakangan banyak sekali suara dari pekerja-pekerja kita yang tidak mengalami advokasi dari Kementerian Tenaga Kerja, termasuk persoalan THR," katanya.

Kemudian, posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang juga dinilainya perlu untuk dikoreksi. Dirinya meyakini, kekacauan hukum yang terjadi belakangan juga tidak terlepas dari lemahnya kepemimpinan kementerian tersebut.

Wempy juga meragukan partai yang berada di koalisi akan mendukung kinerja lembaga eksekutif. Menurut Wempy, partai politik terkadang tidak akan mengusung atau mengeksekusi visi dan misi lembaga eksekutif melainkan visi dan misi partai.

“Terkadang partai politik itu membentuk lingkaran setan. yang diusung atau yang dieksekusi adalah visi dan misi partai, bukan visi dan misi Pak Jokowi dan Pak Ma’aruf Amin,” ucap Wempy.

Berdasarkan data dipaparkan oleh Wempy, presentase koalisi pemerintah hari ini di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah 70,9 persen dan partai oposisi sebesar 29,04 persen.

Besarnya presentase koalisi yang ada saat ini, menurut Wempy, menjadikan isu pelebaran reshuffle menjadi sesuatu yang tidak perlu. Wempy menuturkan bahwa pemerintah seharusnya melakukan evaluasi di seluruh kementerian ketika ingin melebarkan perombakan kabinet.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kinerja dari seorang menteri sehingga publik mengetahui alasan digantinya seorang menteri.

“Saya melihat selama ini pemerintah belum terbuka kepada publik, apa indikator pemerintah sehingga ini [menteri] layak diganti, dan ini tidak layak diganti,” ucap Wempy.

Ia malah menyebutkan, Partai Amanat Nasional (PAN) memungkinkan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo.

Menurut Wempy, PAN berbeda dengan partai oposisi lainnya seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang menunjukkan sikap oposisinya di ruang publik.

PAN, kata Wempy, tidak mengambil garis embarkasi yang cukup kuat ketika menyatakan dirinya sebagai partai oposisi.

Wempy menuturkan bahwa PAN memiliki kepentingan untuk masuk ke dalam kekuasaan atau koalisi pemerintahan Jokowi.

Seandainya memang terjadi, hal ini menurutnya dapat meningkatkan persentase koalisi mencapai absolut atau 78,61 persen. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sekda DKI dan Wali Kota Jakarta Barat Positif COVID-19
Indonesia
Sekda DKI dan Wali Kota Jakarta Barat Positif COVID-19

Para pejabat tinggi Pemprov DKI yang terinfeksi virus corona masum kategori masuk orang tanpa gejala (OTG)

Anies Diminta Kaji Secara Mendalam Rencana Sekolah Tatap Muka di DKI Jakarta
Indonesia
Myanmar Tutup Ibu Kota di Tengah Peningkatan Kasus COVID-19
Dunia
Myanmar Tutup Ibu Kota di Tengah Peningkatan Kasus COVID-19

Pemimpin Aung San Suu Kyi memperingatkan tentang "bencana bagi negara".

 Doni Monardo Klaim Efek PSBB Berimbas ke Penurunan Pasien Rawat Inap
Indonesia
Doni Monardo Klaim Efek PSBB Berimbas ke Penurunan Pasien Rawat Inap

Tidak hanya di DKI Jakarta, di Sumatera Barat juga alami penurunan. Salah satunya di RSUP Jamil Padang terdapat 46 orang yang menempati tempat tidur dari 112.

Demokrat Bakal Terus Perjuangkan RUU Pemilu meski Sudah Ditarik dari Prolegnas
Indonesia
Demokrat Bakal Terus Perjuangkan RUU Pemilu meski Sudah Ditarik dari Prolegnas

Kapoksi Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid memastikan pihaknya akan terus memperjuangkan terjadinya Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Riza Patria Jawab Kabar Miring Anies Dirawat di RS Sunter
Indonesia
Gibran 'Terdampak' Purnomo Positif COVID-19 Setelah Ketemu Jokowi
Indonesia
Gibran 'Terdampak' Purnomo Positif COVID-19 Setelah Ketemu Jokowi

DPC PDIP memutuskan menunda safari politik pengenalan pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

PKS Minta BPOM Profesional dan Obyektif soal Vaksin COVID-19
Indonesia
PKS Minta BPOM Profesional dan Obyektif soal Vaksin COVID-19

"Selain itu BPOM tidak boleh bekerja atas dasar tekanan dan pesanan produsen atau pedagang vaksin," tutup Mulyanto.

Prajurit TNI Tewas Ditembak KKB di Intan Jaya Setelah Salat Subuh
Indonesia
Prajurit TNI Tewas Ditembak KKB di Intan Jaya Setelah Salat Subuh

Aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua kembali terjadi pada Jumat (22/1), menewaskan dua prajurit TNI.

Aturan Baru Bersepeda di Jalan, Dilarang Berboncengan dan Pakai Payung
Indonesia
Aturan Baru Bersepeda di Jalan, Dilarang Berboncengan dan Pakai Payung

Kemenhub juga melarang pengguna sepeda untuk berjalan secara berdampingan dengan kendaraan lain, kecuali diatur rambu lalu lintas.