Upaya Eks Komandan Tim Mawar Pidanakan Tempo Mental di Bareksrim Mantan Komandan Tim Mawar, Mayjen TNI (Purn) Chairawan Nursyiwan (kanan). MP/Kanugrahan.

MerahPutih.com - Bareskrim Polri menegaskan telah menolak laporan eks Komandan Tim Mawar Mayjen (Purn) Chairawan memidanakan artikel investigasi Majalah Mingguan Tempo yang merujuk Tim Mawar terlibat kericuhan dan upaya pemufakatan jahat pada 22 Mei lalu.

"Iya (laporan ditolak) Barusan kami dari dalam (gedung Bareskrim) berdiskusi dan konsultasi dan adalah laporan kami belum diterima karena menunggu hasil dari Dewan Pers. Jadi dari kami rasa itu (alasan penolakan)," kata Herdiansyah, kuasa hukum Chairawan, kepada wartawan, Rabu (12/6).

BACA JUGA: Eks Komandan Tim Mawar Vs Tempo, Dewan Pers Siap Jadi Wasit

Namun, Herdiansyah masih meyakini bahwa laporannya itu bakal diterima oleh penyidik Bareskrim Polri, kendati adanya terjangan isu tidak sedap soal adanya pemufakatan jahat yang dilakukan untuk menghabisi empat tokoh nasional dan satu pemimpin media survei.

Herdiansyah memastikan akan terus bertemu dan berkonsultasi dengan polisi untuk menemukan tindak pidana dalam pemberitaan majalah Tempo. "Kita tunggu hasil Dewan Pers dulu hari Selasa depan," ujar kuasa hukum.

Mantan Komandan Tim Mawar, Mayjen TNI (Purn) Chairawan melaporkan Majalah Tempo terkait pemberitaan dengan judul 'Tim Mawar dan Rusuh Sarinah' ke Dewan Pers, Selasa (11/6) (MP/Kanugraha)

Lebih lanjut, Herdiansyah mengklaim Dewan Pers akan mengeluarkan keputusan pada hari Selasa, 18 Juni 2019 mendatang. Setelah itu, ia baru akan menyusun rencana untuk menindaklanjuti pemberitaan majalah Tempo yang dianggap telah merugikannya.

"Kita baca judulnya aja lah. Judulnya itu tidak ada kata-kata apakah itu dugaan, langsung menjustifikasi," kata dia.

Herdiansyah menduga laporan dalam majalah Tempo melanggar kode etik jurnalistik seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Knu)

BACA JUGA: Eks Tim Mawar Dalang 22 Mei? Wiranto: Nanti Saya Buka Seterang-terangnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Minggu (26/4): 8.882 Kasus Positif, 1.107 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (26/4): 8.882 Kasus Positif, 1.107 Pasien Sembuh

Sedangkan, jumlah pasien corona yang meninggal dunia mencapai 743 orang atau bertambah 23 pasien.

Pemkab Cirebon Tanggung Biaya 329 Ribu Warga Dalam Program JKN-KIS
Indonesia
Pemkab Cirebon Tanggung Biaya 329 Ribu Warga Dalam Program JKN-KIS

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, bahwa dari jumlah 2,1 juta warga Kabupaten yang terdaftar dalam JKN-KIS, sebanyak 329.059 jiwa di antaranya biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

PSI Nilai Jerinx Sudah Tepat Diganjar Pakai UU ITE
Indonesia
PSI Nilai Jerinx Sudah Tepat Diganjar Pakai UU ITE

Di saat negara sedang dalam status darurat kesehatan, JRX justru membuat campaign

AHY Sebut Program Tapera Memberatkan Pengusaha
Indonesia
AHY Sebut Program Tapera Memberatkan Pengusaha

Menurutnya secara sanksi admnistrasi ikut memberatkan perusahaan.

PKS: Pandemi Tidak Dikelola dengan Baik Penyebab Perkantoran Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
PKS: Pandemi Tidak Dikelola dengan Baik Penyebab Perkantoran Jadi Klaster Baru COVID-19

Menurut Netty, pembukaan sejumlah perkantoran, perusahaan, dan sekolah pasca wacana new normal seharusnya diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Maria Pauline Lumowa Tunjuk Pengacara dari Kedubes Belanda
Indonesia
Maria Pauline Lumowa Tunjuk Pengacara dari Kedubes Belanda

Maria diketahui saat ini telah menjadi warga negara Belanda.

KPK Konfirmasi Aliran Duit Dari Dua Sespri Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Konfirmasi Aliran Duit Dari Dua Sespri Edhy Prabowo

KPK telah menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster.

PA 212 Ancam Sweeping Warga India, Pengamat: Memicu Konflik Baru
Indonesia
PA 212 Ancam Sweeping Warga India, Pengamat: Memicu Konflik Baru

Dalam aksinya, massa membakar bendera India

Pledoi Heru Hidayat Bantah Terima Aliran Dana Rp 10 Triliun dari Kasus Jiwasraya
Indonesia
Pledoi Heru Hidayat Bantah Terima Aliran Dana Rp 10 Triliun dari Kasus Jiwasraya

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat menegaskan hingga saat ini tidak memiliki harta kekayaan mencapai Rp10 triliun.

Di Tengah Wabah Corona, Anies Lantik 7 Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov DKI
Indonesia
Di Tengah Wabah Corona, Anies Lantik 7 Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov DKI

Anies meminta amanah yang diemban oleh tujuh pejabat yang baru dilantik tersebut mampu bergerak cepat dalam berinovasi untuk mengatasi tantangan pandemi COVID-19.