Upaya Bappenas Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun protokol untuk menuju masyarakat produktif dan aman di tengah pandemi COVID-19, dengan mengacu pada tiga kriteria yang digunakan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan ketiga kriteria itu juga sekaligus menjadi parameter untuk menentukan layak atau tidaknya suatu wilayah sebelum menerapkan kenormalan baru.

Baca Juga:

Indonesia Kehilangan Jutaan Wisatawan Akibat Pandemi Corona

"Bappenas telah menyusun protokol untuk masyarakat produktif dan aman COVID-19. Jadi ada tiga kriteria yang digunakan mengacu pada WHO," kata Subandi di Media Center GugusTugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5).

Dr Subandi Sardjoko
Deputi Bappenas Dr Subandi Sardjoko (Foto: antaranews)

Adapun kriteria yang pertama adalah epidemologi. Dalam hal ini, angka reproduksi dasar daya tular awal untuk COVID-19 berkisar antara 1,9 sampai 5,7. Artinya satu orang dapat menularkan virus kepada 2 sampai 6 orang. Hal itu sangat tinggi, dan harus dapat diturunkan hingga di bawah satu.

"Daya tular harus di bawah satu," imbuh Subandi.

Kriteria yang ke dua adalah sistem kesehatan, yang mana hal ini dengan mengukur kemampuan pelayanan kesehatan. Sebagaimana syarat yang dianjurkan oleh WHO bahwa suatu wilayah harus mampu memiliki kapasitas tempat tidur 20 persen lebih banyak dari adanya kasus baru.

"WHO memberikan syarat bahwa jumlah kasus baru rata-rata harus dapat dilayani dengan jumlah tempat tidur 20 persen lebih banyak dari penderita kasus baru," jelas Subandi.

Kemudian kriteria selanjutnya adalah surveillance yang cukup. Subandi mengatakan bahwa syarat lain yang harus ditegakkan untuk menuju kenormalan baru adalah dengan menjamin bahwa jumlah pengawasan melalui tes dapat tercukupi.

"Jumlah tes yang cukup. Bappenas telah mengarahkan agar merujuk pada WHO 1 dari 1.000 sebagaimana yang telah dilakukan oleh Brasil," kata Subandi.

Selanjutnya data dari ketiga kriteria itu akan dikumpulkan ke dalam dashboard yang dikoordinatkan oleh sistem aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 untuk kemudian dianalisa.

Dari analisa itu maka dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi tiap-tiap daerah apakah sudah dapat mengendalikan kasus COVID-19 atau belum.

Dalam hal ini, Bappenas juga telah mengumpulkan seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk meminta dukungan data harian real time sebagai analisa yang lebih kredibel.

Baca Juga:

Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada Desember

Menurut Subandi, dalam melaksanakan tiga kriteria tersebut juga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Sebab melawan pandemi COVID-19 tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga dibutuhkan peran unsur lainnya dalam 'pentaheliks' meliputi dunia usaha, akademisi/komunitas, masyarakat dan media massa sehingga tercipta pemahaman yang sama.

"Melawan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat harus paham dan melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga nanti bagaimana bisnis melakukan itu, termasuk media yag bisa menyampaikan informasi yang betul untuk pemahaman yang sama," tutup Subandi.(Pon)

Baca Juga:

Bisa Telan Banyak Korban Jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan 2020

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Survei Pilpres 2024, Elektabilitas Prabowo Cenderung Menurun
Indonesia
Survei Pilpres 2024, Elektabilitas Prabowo Cenderung Menurun

Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto merajai berbagai survei elektabilitas calon presiden (capres).

Minggu (13/12), 617.820 Kasus COVID-19 di Indonesia
Indonesia
Minggu (13/12), 617.820 Kasus COVID-19 di Indonesia

Kasus COVID-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Data per Minggu (13/12), terdapat 6.189 kasus baru Corona.

Terpancing Ajakan Konvoi Hitamkan Solo, Puluhan Pesilat Diamankan Polisi
Indonesia
Terpancing Ajakan Konvoi Hitamkan Solo, Puluhan Pesilat Diamankan Polisi

Mereka diamankan setelah terhasut ajakan konvoi hitamkan Solo di media sosial sebagai buntut adanya pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PS HT) dibacok orang tidak dikenal pada Senin (14/9).

MA Anggarkan Lebih dari 2 Miliar Tingkatkan Layanan Penyandang Disabilitas
Indonesia
MA Anggarkan Lebih dari 2 Miliar Tingkatkan Layanan Penyandang Disabilitas

50 pengadilan yang menangani perkara dengan pihak penyandang disabilitas akan menerima alokasi anggaran sebanyak Rp50 juta

Ada 400 Ribu Lebih Pelamar PNS Tak Lolos Verifikasi
Indonesia
Ada 400 Ribu Lebih Pelamar PNS Tak Lolos Verifikasi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi menutup pendaftaran seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Staf Khusus di KPK Dinilai Pemborosan Anggaran
Indonesia
Staf Khusus di KPK Dinilai Pemborosan Anggaran

"Jadi, ICW menilai kebijakan ini hanya pemborosan anggaran semata," ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana

9 Korban Bom dan Aksi Teror di Solo Terima Kompensasi
Indonesia
9 Korban Bom dan Aksi Teror di Solo Terima Kompensasi

Sriyana mengimbau pada semua masyarakat yang merasa menjadi korban kasus terorisme dan belum mendapatkan bantuan segera melapor pada LPSK atau kepolisian sampai batas waktu Juni 2021.

Indonesia Diminta Tak Sepelekan Temuan Drone Bawah Laut di Sulawesi
Indonesia
Indonesia Diminta Tak Sepelekan Temuan Drone Bawah Laut di Sulawesi

Indonesia akan terus menjadi wilayah jajahan negara lain

DPR Dukung Pembukaan Sekolah Tatap Muka di 2021
Indonesia
DPR Dukung Pembukaan Sekolah Tatap Muka di 2021

"Jika orang tua siswa tidak mengizinkan, maka siswa tetap dibolehkan ikut belajar secara daring,” ujar Sofyan Tan.

Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan
Indonesia
Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan

"Permohon pemberhentian Pembayaran Honorarium saya. Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka," tulis Peter Gontha