Upah Sektoral dan Cabut UU Cipta Kerja Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2021 Demo burih di Jakarta Timur. (Foto: TMC Polda Metro Jaya)

MerahPutih.com - Buruh meminta tidak ada larangan terhadap massa buruh yang hendak melakukan aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Setidaknya ada dua tuntutan yang disuarakan para pekerja ini.

“Pertama, cabut/batalkan omnibus law UU Cipta Kerja di mana buruh meminta Hakim Mahkamah Konstitusi memenangkan uji formil dan uji materiil yang diajukan buruh. Kedua berlakukan kembali Upah Minimum Sektorak Kota/Kabupaten (UMSK) 2021,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (1/5).

Baca Juga:

Dijaga Ribuan Aparat, Demo Hari Buruh Dilarang Longmarch

KSPI bersama elemen buruh yang lain dan mahasiswa akan melakukan aksi unjuk rasa yang dipusatkan di Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi. Aksi ini melibatkan 50.000 ribu buruh, yang tersebar di 24 provinsi, 200 kabupaten/kota dan di 3.000 pabrik.

"Untuk di tingkat nasional, aksi akan dipusatkan di Istana dan Gedung Mahkamah Konsultasi,” kata Said Iqbal.

Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan mengikuti arahan aparat keamanan dan Satgas COVID-19 untuk mengikuti standar kesehatan pencegahan COVID-19.

"Peserta aksi akan melakukan rapid antigen, memakai masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak,” ujarnya.

Lebih lanjut Said Iqbal mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polres dan Satgas COVID-19 di daerah setempat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebut, para buruh akan melakukan unjuk rasa dari pagi hingga sore. Mereka terpusat di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Mahkamah Konstitusi (MK), dan kantor ILO, Jakarta Pusat.

"Kami sudah sampaikan imbauan seperti patuhi protokol kesehatan ada aturan perundang-undangan, kami akan tegas melakukan penindakan apabila melanggar protokol kesehatan," kata Yusri.

Tes Usap Antigen di Hari Buruh. (Foto: Antara)
Tes Usap Antigen di Hari Buruh. (Foto: Antara)

Yusri mengatakan, pihak organisasi buruh seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan permintaan pelayanan rapid test antigen bagi peserta demo.

Polda Metro Jaya memenuhi permintaan tersebut dengan membentuk tim kesehatan untuk melayani para buruh. Pelayanan rapid test antigen akan dilakukan di titik kumpul para buruh sebelum melakukan demo.

Yusri berharap semua peserta unjuk rasa menjalani rapid test antigen. Peserta yang negatif COVID-19 diperbolehkan ikut demo, sedangkan yang positif akan dirujuk ke rumah sakit darurat COVID-19. (Pon)

Baca Juga:

Peserta Aksi Hari Buruh Sukarela Ikuti Tes Usap Antigen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Beda Andika dan Era Hadi, Dulu Jenderal Gatot dan Kepala Staf Ikut Dampingi
Indonesia
Beda Andika dan Era Hadi, Dulu Jenderal Gatot dan Kepala Staf Ikut Dampingi

Pada 2017 silam, Panglima TNI saat itu Gatot Nurmantyo mengantar langsung Hadi masuk ke ruang rapat Komisi I

PDIP dan Gerindra Berpeluang Koalisi di Pemilu 2024
Indonesia
PDIP dan Gerindra Berpeluang Koalisi di Pemilu 2024

Jerry mengatakan ini jadi pengingat bahwa antara Gerindra dan PDIP merupakan dua partai yang harmonis, setelah pada 2014 hingga 2019.

PSI Tolak Pembahasan Anggaran Formule E di RAPBD DKI 2022
Indonesia
PSI Tolak Pembahasan Anggaran Formule E di RAPBD DKI 2022

Fraksi PSI dengan tegas menolak pengajuan anggaran Formula E pada rapat pembahasan anggaran APBD 2022 dan berharap fraksi lain juga menolak anggaran Formula E yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya bagi rakyat.

Wagub Riza Tegaskan Keinginan Gelar Formula E Bukan Ambisi Politik Anies
Indonesia
Wagub Riza Tegaskan Keinginan Gelar Formula E Bukan Ambisi Politik Anies

Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, kengototan untuk menyelenggarakann balap mobil listrik kelas dunia itu bukan ambisi politik Anies.

PPKM Kota Tangsel Turun ke Level 2, Berikut Sejumlah Aturan Barunya
Indonesia
PPKM Kota Tangsel Turun ke Level 2, Berikut Sejumlah Aturan Barunya

Penurunan level PPKM selaras dengan data kasus COVID-19 yang terus menurun di Kota Tangerang Selatan.

Beri Pembelaan, Pemprov Sebut Pembayaran Fee Formula E dari Utang Disetujui DPRD
Indonesia
Beri Pembelaan, Pemprov Sebut Pembayaran Fee Formula E dari Utang Disetujui DPRD

Pembayarannya juga sudah sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.

Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Orang

Kapasitas RSDC Wisma Atlet Kemayoran saat ini mampu menampung 7.937 pasien

Usut Kematian 6 Laskar FPI, Komnas HAM Dalami Rekaman CCTV Tol Cikampek
Indonesia
Usut Kematian 6 Laskar FPI, Komnas HAM Dalami Rekaman CCTV Tol Cikampek

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah mendalami rekaman CCTV di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50.

Polda Metro Akui Vaksinasi Merdeka di Willayah Penyangga Tak Capai Target
Indonesia
Polda Metro Akui Vaksinasi Merdeka di Willayah Penyangga Tak Capai Target

Program vaksinasi merdeka di wilayah penyangga atau aglomerasi seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Tangerang Kota dan Tangerang Selatan telah berakhir. Sayangnya, kegiatan ini tidak mencapai target.

Kemendagri Jawab Isu Terdapat Cip di E-KTP untuk Menyadap dan Melacak Orang
Indonesia
Kemendagri Jawab Isu Terdapat Cip di E-KTP untuk Menyadap dan Melacak Orang

Di media sosial ramai unggahan video terkait pembongkaran cip di KTP elektronik yang disebutkan dapat dipergunakan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan seseorang.