Upah Minimum Naik 1 Persen, Indef: Agak Kurang Pas Buruh audensi di Balai Kota Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Pemberlakuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 1,09 persen hampir di seluruh Indonesia, akan berpengaruh terhadap kesejahteraan para pekerja. Naiknya UMP 1 persen tersebut, harusnya tidak dipukul rata, karena situasi antar daerah yang berbeda dan harus ada pertimbangan kontribusi pada ekonomi.

"Sebaiknya dipilah-pilah agar memberikan dorongan bagi pekerja, kalau semua dipukul rata tanpa lihat kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, agak kurang pas juga," kata Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan dikutip Antara, Jumat (19/11).

Baca Juga:

Upah Minimum Naik Rp 22.700, Buruh Jatim: Tergerus Inflasi

Ia berharap, bagi para pekerja di daerah yang ekonominya ditopang oleh industri padat karya, dan berkontribusi besar pada perekonomian, bisa tumbuh lebih tinggi upahnya. Pertimbangan lainnya, adalah memperhatikan besaran inflasi daerah, yakni inflasi yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan para pekerja.

"Kalau mau dipahami, kenapa pertumbuhan UMP hanya segitu, karena inflasinya rendah. Kalau melihat inflasi pangan, ternyata tinggi yakni 3,65 persen dan seharusnya itu menjadi rujukan, karena pangan erat kaitannya dengan kesejahteraan," ucap Abdul.

Ia menegaskan, sejumlah formula tersebut, kata Abdul, bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang akan menentukan besaran kenaikan UMP pada Jumat (19/11).

"Prinsipnya rumus yang tadi bisa digunakan untuk menentukan berapa kenaikan upah, meski tidak selalu sama tapi dilihat bagaimana perkembangannya industri dalam beberapa tahun terakhir," katanya.

Abdul mengakui, situasi ini sulit, di satu sisi bagaimana mengakomodasi keinginan buruh, dan di sisi lain tidak membebankan industri.

Buruh padat karya.(Foto: PUPR)
Buruh padat karya.(Foto: PUPR)

"Jika dipaksakan tinggi, maka industri manufaktur yang baru mulai bangkit dari pandemi, semakin sulit karena triwulan kemarin pertumbuhan ekonomi masih belum bagus," katanya.

Pemerintah mengambil keputusan soal UMP untuk 2022, yang akan menjadi acuan bagi semua provinsi di Indonesia. Nilainya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata kenaikan upah minimum 1,09 persen.

"Ini rata-rata nasional, kita tunggu saja para gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi, Selasa (16/11). (*)

Baca Juga:

Upah Minimum 2022 Naik 1,09 Persen, PKS Desak Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indeks Demokrtasi Turun, Mahfud Bantah Pemerintah Represif
Indonesia
Indeks Demokrtasi Turun, Mahfud Bantah Pemerintah Represif

The Economist Intelligence Unit pada tahun ini menerbitkan laporan indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 64. Indonesia, menurut laporan itu, masuk kategori demokrasi belum sempurna (flawed democracy).

Saksi Akui Bekas Mensos Juliari Sewa Pesawat Pribadi CeoJetset
Indonesia
Saksi Akui Bekas Mensos Juliari Sewa Pesawat Pribadi CeoJetset

Dalam persidangan terungkap Juliari enam kali menggunakan peswat pribadi yang disewa dari PT Cakra Elang Omega atau CeoJetset dengan biaya sewa bervariasi

Masuk ke Seluruh Fasilitas Publik Bakal Diwajibkan Pakai Aplikasi Peduli Lindungi
Indonesia
Masuk ke Seluruh Fasilitas Publik Bakal Diwajibkan Pakai Aplikasi Peduli Lindungi

Penggunaan Peduli Lindungi agar mencegah laju pertumbuhan COVID-19 di tengah pelonggaran aktivitas warga yang saat ini telah berlaku.

Anies Klaim Janji Kampanye Program Jakpreneur Lampaui Target
Indonesia
Anies Klaim Janji Kampanye Program Jakpreneur Lampaui Target

Jakpreneur merupakan janji kampanye Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno kala kontestasi Pilkada DKI 2017 lalu.

Masa Larangan Mudik, 1,5 Juta Warga Keluar dari Jabodetabek
Indonesia
Masa Larangan Mudik, 1,5 Juta Warga Keluar dari Jabodetabek

Kementerian Perhubungan memaparkan data dari posko monitoring sudah ada lebih dari 1,5 juta orang keluar dari Jabodetabek.

Pegawai KPK Lengkapi Bukti Judicial Review ke MK
Indonesia
Pegawai KPK Lengkapi Bukti Judicial Review ke MK

Sehingga, putusan MK tersebut dapat dimanfaatkan, berguna, dan tidak sia-sia

[HOAKS atau FAKTA]: Supermarket Pisahkan Antrean Orang Yang Sudah Divaksin dan Belum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Supermarket Pisahkan Antrean Orang Yang Sudah Divaksin dan Belum

Pagar pembatas tersebut memisahkan bagian pusat perbelanjaan di supermarket yang hanya bisa dimasuki oleh pengunjung yang telah divaksin.

Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes
Indonesia
Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes

Mereka berada di garda terdepan dalam mengembangkan dan membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Anies Buka Posko Pengaduan COVID-19 Tiap Kelurahan
Indonesia
Anies Buka Posko Pengaduan COVID-19 Tiap Kelurahan

Pemprov DKI Jakarta membuat posko pengaduan COVID-19 di masa genting peningkatan laju kasus aktif virus corona, yang tersebar di 267 Kelurahan Jakarta.

PDIP DKI Sebut Gerebek Lumpur Andalan Anies Tak Mampu Atasi Banjir
Indonesia
PDIP DKI Sebut Gerebek Lumpur Andalan Anies Tak Mampu Atasi Banjir

"Apakah gerebek lumpur itu bermanfaat signifikat terhadap pengentasan banjir, saya kira tidak," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Gembong Warsono