Upah Minimum 2022 Naik 1,09 Persen, PKS Desak Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan Buruh audensi di Balai Kota Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,09 persen. Kenaikan tersebut mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan UU Omnibus Law.

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher, mengkritik rata-rata kenaikan UMP 2022 yang hanya naik 1,09 persen. Menurutnya, jumlah ini sama sekali tidak memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja atau buruh.

Baca Juga:

Pusat Putuskan UMP DKI Cuma Naik Rp 37 Ribu, Jawaban Kubu Anies 2 Hari Lagi

"Kenaikan ini sangat kecil sekalipun diukur dari sisi inflasi yang hanya merupakan salah satu indikator dalam penentuan upah. Tingkat inflasi tahunan sampai Oktober 2021 saja sudah 1,66 persen. Ini kenapa rata-rata kenaikan UMP hanya 1,09 persen?" kata Netty dalam keterangannya, Kamis, (18/11).

Netty mempertanyakan metode atau formula yang digunakan pemerintah dalam menyusun UMP 2022. Meskipun pihaknya menolak UU Cipta Kerja, namun UU sapu jagad itu juga memuat banyak indikator lainnya dalam menentukan upah.

"Tapi katakanlah pemerintah memakai itu (UU Cipta Kerja), seharusnya dalam PP 36/2021 juga ada indikator lain seperti tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Jadi bukan hanya soal inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja," ujarnya.

Ia meminta, pemerintah untuk memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi pekerja atau buruh yang disampaikan dalam berbagai aksi unjuk rasa dalam beberapa waktu terakhir.

"Saya meminta pemerintah mencarikan jalan keluar terbaik, dengan bersikap bijaksana atas berbagai aspirasi pada aksi unjuk rasa pekerja atau buruh sehubungan dengan kenaikan UMP," imbuhnya.

Anggota Komisi IX DPR ini juga meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam menentukan UMP 2022. Apalagi, selama pandemi COVID-19 kebutuhan dan biaya hidup terus naik.

Pekerja padat karya. (Foto: Kementerian PUPR)
Pekerja padat karya. (Foto: Kementerian PUPR)

"Apakah pemerintah sudah melakukan survei terhadap harga bahan pokok di pasar? Jangan hanya berpihak pada kalangan pengusaha, tapi harus memperhatikan juga kesejahteraan dari para pekerja," tegas dia.

Menurut Netty, daya beli masyarakat akan meningkat jika pemerintah berani menaikkan UMP yang berkeadilan. Dengan demikian, hal tersebut akan membuat ekonomi nasional tumbuh dan bergerak.

"Tapi jika UMP tidak naik atau bahkan turun maka konsumsi produk masyarakat juga akan menurun, sehingga lapangan kerja baru sulit untuk dibuka," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Aliansi Buruh Usul UMK 2022 Naik 16 Persen, Ganjar Minta Pengusaha Jujur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyebaran Omicron Bakal Perburuk Rantai Pasok dan Inflasi Dunia
Dunia
Penyebaran Omicron Bakal Perburuk Rantai Pasok dan Inflasi Dunia

Penyebaran Omicron dapat menekan permintaan dan menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat, yang akan mengurangi beberapa tekanan inflasi.

Polri: Penimbun Minyak Goreng Bisa Dipidana 5 Tahun dan Denda Rp 50 Miliar
Indonesia
Polri: Penimbun Minyak Goreng Bisa Dipidana 5 Tahun dan Denda Rp 50 Miliar

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, pelaku usaha yang terbukti melakukan penimbunan dapat kena hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 50 miliar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-perundangan.

DPR Minta Pemerintah Tak Tergesa-gesa Hapus Tenaga Honorer
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tak Tergesa-gesa Hapus Tenaga Honorer

Dewi Asmara meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan.

Luhut Ungkap Kemungkinan Pandemi Berakhir pada 2023
Indonesia
Luhut Ungkap Kemungkinan Pandemi Berakhir pada 2023

Indonesia sangat mungkin melepas status pandemi pada 2023.

Pamit Pulang ke Indonesia, Atalia: Doa Terbaik Mamah dalam Setiap Helaan Nafas
Indonesia
Pamit Pulang ke Indonesia, Atalia: Doa Terbaik Mamah dalam Setiap Helaan Nafas

Ridwan Kamil dan Istrinya Atalia Praratya, beserta putrinya Camillia Laetitia Azzahra atau Zara, harus pulang ke Indonesia, karena besok Jum'at, 3 Juni 2022 batas waktu cuti Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat berakhir.

5 Istana Kepresidenan 100 Persen Pakai Energi Terbarukan
Indonesia
5 Istana Kepresidenan 100 Persen Pakai Energi Terbarukan

Istana Kepresidenan di Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta, hingga Tampaksiring sudah 100 persen menggunakan listrik dari energi terbarukan.

Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh
Indonesia
Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh

Sahroni menilai apabila pencegahan dan "asset recovery" bisa difokuskan, maka kerja pemberantasan korupsi akan minim kegaduhan

Anies Masih Bungkam Soal Implementasi Target DP 0 Rupiah
Indonesia
Anies Masih Bungkam Soal Implementasi Target DP 0 Rupiah

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum mau menjelasan kelanjutan program Rumah DP 0 Rupiah yang diteruskan Gubernur DKI berikutnya.

Pakar Gunung Api ITB Jelaskan Tiga Sebab Erupsi Gunung Semeru
Indonesia
Pakar Gunung Api ITB Jelaskan Tiga Sebab Erupsi Gunung Semeru

Meskipun isi dapur magmanya sedikit yang bisa dilihat dari aktivitas kegempaan, Semeru tetap bisa erupsi

Wagub DKI Yakin JakPro Pertanggungjawabkan Pelaksanaan Keuangan Formula E
Indonesia
Wagub DKI Yakin JakPro Pertanggungjawabkan Pelaksanaan Keuangan Formula E

Riza meyakini Jakpro akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dari Formula E Jakarta.