Untung-rugi Korem, Kodim dan Koramil di Indonesia Dihapus Pasukan TNI-AD (tni.ad.mil.id)

MerahPutih.com - Keberadaan struktur teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil) hingga Babinsa mulai dipertanyakan publik. Struktur kewilayahan TNI ini dianggap sudah tidak relevan lagi. Lalu, bagaimana sebetulnya Indonesia masih membutuhkan adanya korem dan koramil lagi?

Suara publik yang mempertanyakan keberadaan Koramil dan Kodim turut disuarakan Pengamat Militer, Najib Azca. Menurut dia, keberadaan struktur komando teritorial (Koter) di era demokrasi sudah tidak relevan dan tak perlu lagi dipertahankan demi mendukung profesionalisme TNI.

Baca Juga:

Pengamat Intelijen dan Keamanan Beberkan Dua Tantangan Utama TNI di Masa Mendatang

"(Struktur Komando Teritorial) sudah tidak relevan lagi di masa sekarang ini ketika TNI sudah hidup dalam konteks sistem demokratik," kritik Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Najib beralasan pada masa perjuangan kemerdekaan struktur Komando Teritorial memang efektif untuk melawan musuh, khususnya di era penjajahan Belanda. Guna mendukung perang gerilya, Komando Teritorial yang secara khusus berisi TNI Angkatan Darat (AD) saat itu diperlukan dan dibentuk menyebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Ganggu Profesionalisme TNI

korem
Korem o52/Wijayakrama menggelar pameran Alutsista di Mal Atrium Living World, Tangerang Selatan, Banten (Foto/Dinas Penerangan Kodam Jaya)

Namun, kata dia, Komando Teritorial TNI dari pusat hingga pelosok desa tidak lagi memiliki fungsi yang jelas di era demokrasi. Masalahnya kini fungsi TNI tidak hanya dalam lingkup tugas pokok menjaga pertahanan negara, tetapi telah menyentuh aspek keamanan dan intelijen yang seharusnya ranah kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut Najib, keberadaan Komando Teritorial TNI dari pusat hingga perdesaan justru berpotensi menggoyahkan profesionalime TNI untuk terlibat dalam ranah politik praktis. Pasalnya, struktur teritorial ini membuat siapapun aparat atau pejabat di tingkat lokal merasa perlu berhubungan dengan TNI.

"Bahkan (TNI) ngurusi urusan kemasyarakatan, ngurusi pencetakan sawah, membantu swasembada pangan nah apa hubungannya?" sindir Najib.

Baca Juga:

Pengamat Militer: Korem, Kodim dan Koramil Tidak Relevan Lagi

Lebih jauh, Najib mengingatkan perubahan struktur Komando Teritorial sebenarnya telah menjadi salah satu tuntutan dalam Agenda Reformasi 1998 lalu. Untuk mewujudkannya, dia menyarankan struktur yang baru dan relevan dengan tugas TNI cukup dengan keberadaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Kogabwilhan ini mengintegrasikan tugas tiga matra TNI AL, AU dan AD.

Adapun, struktur yang mengintegrasikan tiga matra TNI juga perlu didukung dengan penguatan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) khususnya untuk laut dan udara selaras dengan luasnya cakupan wilayah maritim Indonesia.

"Kesejahteraan perajurit TNI juga perlu diperhatikan. Jangan sampai karena (ekonomi) pas-pasan tergoda menggunakan fasilitas mereka untuk melakukan fungsi di luar fungsi pokok misalnya menjadi 'backing' bisnis atau pengusaha," imbuh Najib.

Pilihan ketika Polisi tidak Mampu

Densus 88 bekuk teroris JAD di Jawa Timur
Ilustrasi Densus 88 Antiteror (MP/Win)

Pakar Intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai komando teritorial masih diperlukan karena dalam prinsip pertahanan rakyat semesta, unsur masyarakat adalah pertahanan utama. Alasannya, ancaman pertahanan bisa terjadi kapan saja dan dalam bentuk apapun.

"Kalau sekarang ancaman asimetris kita tak tahu dari mana asal dan datangnya termasuk ancaman ideologi. Termasuk pembinaan ideologi untuk pembinaan masyarajat termasuk pembinaan teritorial seperti Kodam, Korem, Kodim dan Koramil," kata Stansilaus, kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (10/10).

Menurut Stanislaus, ancaman asimetris dewasa ini tak mudah diketahui arahnya. Untuk itu, lanjut dia, dibutuhkan sinergi TNI dan Polri dalam mengantisipasi ancaman dari segala lini, khususnya terorisme dan gerakan anti-pancasila.

"Ancaman ideologi pancasila. Ini perlu ada pencegahan dini yang kuat. TNI punya operasi militer selain perang termasuk terorisme dan bencana. TNI dan Polri harus bekerjasama," tutur dia.

Baca Juga:

Moeldoko: Polisi Tangani Terorisme Tingkat Rendah

Artinya, kata Stanislaus, fungsi satuan TNI kewilayahan semata-mata untuk menunjang kerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, terutama yang tak bisa diselesaikan aparat kepolisian. Menurut dia, TNI juga mempunyai fungsi pencegahan di tingkat intelijen yang melakukan pencegahan dini di masyarakat di seluruh wilayah nusantara.

"Mereka bekerja dalam senyap," tegas peserta program doktoral di Universitas Indonesia (UI) itu.

TNI Menjawab

Kapendam Jaya Kolonel (Inf) Kristomei Sianturi mengatakan, Kodam Jaya mengerahkan 7.454 personel yang mengikuti gelar pasukan
Kodam Jaya melakukan gelar pasukan pengamanan Pilpres dan Pileg 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat dengan dipimpin Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono. Foto: MP/Kanugrahan

TNI AD sendiri menegaskan keberadaan satuan teritorial di wilayah memiliki sejumlah tugas penting yang masih diperlukan negara dan masyarakat. Satuan teritorial wilayah TNI di Indonesia terbagi dalam sejumlah Komando Daerah Militer (Kodam), yang membawahi beberapa kota dan Provinsi. Khusus di Ibu kota DKI Jakarta, berdiri Kodam Jaya yang bertugas menjaga pertahanan keamanan.

"Kami menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, melaksanakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayahnya," kata Kapendam Jaya Kolonel (Czi) Zulhandrie S Mara, kepada Merahputih.com.

Zulhandrie menjabarkan Kodam Jaya bertanggungjawab langsung ke Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), sedangkan satuan teritorial dibawahnya -Kodim dan Koramil- membantu tugas kewilayahan di lapisan bawah. Menurut dia, Kodam dan satuan teritorial juga bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan dan keamanan negara matra darat di wilayahnya.

"Tujuannya dalam rangka pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sesuai dengan kebijakan Panglima TNI," imbuh perwira TNI AD berpangkat melati tiga itu. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Minta Prajurit TNI Tak Gaptek


Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH