Unpad Soroti Lambatnya Penyerapan Anggaran COVID-19 di Jabar Vaksinasi COVID-19. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Universitas Padjadjaran (Unpad) merekomendasi percepatan penyerapan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Rekomendasi dilakukan berdasarkan kajian para akademikus yang disampaikan Rektor Unpad Rina Indiastuti.

Rektor Rina menjelaskan, isu ini dilaterbelakangi oleh data statistik COVID-19 yang mulai menurun angkanya. Meski demikian, Unpad memandang bahwa masyarakat tetap harus waspada karenabelum sepenuhnya hilang.

Ia mengatakan, anggaran menjadi instrumen penting untuk menstimulus, menjaga, hingga menjamin masyarakat bisa melanjutkan hidup dengan aman dan dapat berdampingan dengan COVID-19.

Baca Juga:

Salwa Naya Syakirah Jadi Mahasiswa FH Unpad dalam Usia 16 Tahun

Di sisi lain, Pemprov Jabar sendiri telah lakukan berbagai kebijakan berupa refokusing hingga pergeseran anggaran agar APBD mampu mencukupi dalam upaya penanganan. Meski demikian, melihat data yang ada, per Juli 2021, serapan anggaran Jabar baru terserap 17,6 persen.

"Kami memandang bahwa percepatan realisasi anggaran itu penting dan jadi salah satu instrumen untuk menjamin masyarakat bisa hidup berdampingan dengan COVID-19,” kata Rektor.

Penanganan COVID-19 merupakan masalah kompleks. Penanganan tidak hanya di sektor kesehatan saja, tetapi di aspek lainnya, salah satunya di aspek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Yang dikhawatirkan, kalau masyarakat tidak tersentuh di dalam penanganan Covid-nya, dikhawatirkan menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah,” kata Rektor.

Karena kompleksitas tersebut, para akademikus melakukan kajian berasal dari berbagai bidang keilmuan, yaitu hukum, ekonomi, kebijakan publik, kesehatan masyarakat, hingga komunikasi. Rektor mengatakan, bidang keilmuan tersebut diintegrasikan menjadi bahan untuk penyusunan ringkasan kebijakan (policy brief).

Kajian ini merumuskan beberapa evaluasi. Kendala pada proses testing, tracing, dan treatment yang belum sebanding dengan jumlah penduduk Jabar, dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang dikirim bertahap, serta komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, aspek perundangan yang tumpang tindih antar kelembagaan, kekosongan hukum dalam pengambilan keputusan anggaran, birokrasi yang dihantui tindakan maladministrasi, penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, hingga pembangunan ekonomi yang berjalan tidak lancar akibat adanya ketakutan dan kecemasan di masyarakat.

Berdasarkan evaluasi tersebut, tim Unpad menyiapkan sejumlah rekomendasi. Di bidang kesehatan, perencanaan dan evaluasi penanganan di Jabar masih perlu mengadposi kerangka kerja dari WHO. Selain itu, penyelenggaraan audit kesehatan dan pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi menjadi rekomendasi.

Di bidang sosial dan kebijakan publik, pemetaan kebutuhan masyarakat mulai dari pra-KS1 hingga level 4. Selain itu, pembuatan Perda yang khusus berkaitan dengan penggunaan anggaran COVID-19 di Jabar juga perlu disiapkan.

Rektor Universitas Padjadjaran Rina Indiastuti. (Foto: MP/unpad.ac.id)
Rektor Universitas Padjadjaran Rina Indiastuti. (Foto: MP/unpad.ac.id)

Di bidang komunikasi, tim merekomendasikan pembuatan strategi komunikasi perubahan perilaku dengan mengikutsertakan tokoh agama dan masyarakat, mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang tata kelola dan sumber daya aparatur pada masa pandemi, hingga mendesak untuk mengeluarkan UU tentang automatic stabilization untuk menghindari diskresi masalah anggaran pada masa pandemi.

"Saya haturkan terima kasih kepada Unpad, karena kita butuh penglihatan secara jarak jauh terhadap situasi di lapangan. Pembacaan secara jernih dan penglihatan jarak jauh tentunya hanya bisa dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi," Ridwan Kamil mengapresiasi hasil kajian dan rekomendasi.

Ridwan Kamil juga meminta Unpad untuk melakukan studi di bidang lainnya. Salah satu isu yang penting dilakukan kajian adalah bagaimana menyiapkan strategi efektif dan terintegrasi apabila terjadi disrupsi atau pandemi serupa pada generasi mendatang. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Rektor Unpad: Kesehatan Terjamin Akan Mendukung Pemulihan Ekonomi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh
Indonesia
Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh

Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa telah menerima hasil TWK para pegawai dari BKN pada 27 April

Viral Karcis Bus untuk Kendaraan Pribadi, Gibran: Wisatawan Jadi Tak Mau ke Solo
Indonesia
Viral Karcis Bus untuk Kendaraan Pribadi, Gibran: Wisatawan Jadi Tak Mau ke Solo

Kejadian seorang juru parkir (jukir) menarik tarif lebih mahal dari ketentuan viral di media sosial (medsos), Minggu (19/9).

KPK Sita Dokumen Terkait Gratifikasi Pejabat Kota Batu
Indonesia
KPK Sita Dokumen Terkait Gratifikasi Pejabat Kota Batu

Barang-barang bukti yang di antaranya berupa dokumen itu disita saat tim penyidik KPK memeriksa delapan saksi di Mapolres Batu, pada Selasa (9/2).

Nama Fadli Zon hingga Jusuf Kalla Muncul di Sidang Eks Panitera PN Jakut Rohadi
Indonesia
Nama Fadli Zon hingga Jusuf Kalla Muncul di Sidang Eks Panitera PN Jakut Rohadi

Nama mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla muncul dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap, gratifikasi, dan TPPU dengan terdakwa Rohadi.

Permasalahan di Papua Dinilai Paling Kompleks dan Alot
Indonesia
Permasalahan di Papua Dinilai Paling Kompleks dan Alot

Pendekatan kolaboratif dinilai bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan yang kompleks di Papua.

ICW Desak KPK Usut Keterlibatan Legislator PDIP soal Korupsi Bansos
Indonesia
ICW Desak KPK Usut Keterlibatan Legislator PDIP soal Korupsi Bansos

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut keterlibatan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Kepala BNPT Ingatkan Potensi Serangan Teroris saat PON Papua
Indonesia
Kepala BNPT Ingatkan Potensi Serangan Teroris saat PON Papua

Boy mengatakan bahwa BNPT terus melakukan koordinasi dengan jaringan intelijen agar pelaksanaan PON berjalan sukses.

Polisi Informasikan Agar Sidang Rizieq Kembali Online Gegara Kericuhan Hari Ini
Indonesia
Polisi Informasikan Agar Sidang Rizieq Kembali Online Gegara Kericuhan Hari Ini

Diketahui, sejumlah simpatisan Rizieq datang ke depan PN Jaktim seusai salat Jumat atau sekitar pukul 13.10 WIB

Anak Sudah Bisa Naik Pesawat, Begini Aturannya
Indonesia
Anak Sudah Bisa Naik Pesawat, Begini Aturannya

Khusus untuk SE Kemenhub Nomor 88 Tahun 2021 tentang amgkutan udara baru efektif pada Minggu, 24 Oktober 2021 pukul 00.00 WIB.

Keraton Yogyakarta Rayakan Maulid Nabi Tanpa Gunungan dan Gendhing Gamelan
Indonesia
Keraton Yogyakarta Rayakan Maulid Nabi Tanpa Gunungan dan Gendhing Gamelan

Keraton Yogyakarta merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan prosesi sederhana pada Selasa (19/10).