Ungkap Sulitnya Tertibkan Warga Jakarta Patuh Protokol Kesehatan, Polisi: Kadang Sampai Berantem Petugas gabungan memeriksa kendaraan yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta di KM 47 Tol Cikampek-Jakarta, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

MerahPutih.com - Penyebaran virus corona karena masyrakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan. Bahkan, tidak sedikit warga yang protes ketika petugas di lapangan meminta masyarakat mematuhi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan protokol kesehatan.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Audie Latuheru menjelaskan, meningkatkan kedisiplinan masyarakat memang butuh waktu yang cukup lama.

Baca Juga:

Fraksi NasDem Sarankan Pemprov DKI Perpanjang PSBB, Ini Alasannya

Hal ini sama seperti pertama kali kewajiban menggunakan helm saat berkendaraan diberlakukan oleh Polri, banyak masyarakat yang protes dan marah.

"Kadang tidak jarang petugas kita berantem dengan masyarakat di lapangan. Butuh waktu yang begitu lama untuk menyuruh orang pakai helm," ucap Audie kepada wartawan, Selasa (2/6).

Namun ketika angka kematian akibat pengendara tidak gunakan helm tinggi, kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm pun terus bertambah. Bahkan, kini masyrakat sudah tahu dan menjalani peraturan gunakan helm saat berkendaraan tanpa perlu adu mulut dengan petugas.

"Kemudian muncul corona ini, dan kita lihat di sosmed banyak pertengkaran masyarakat dengan petugas. Tapi ini masalahnya bukan seperti helm tadi. Karena corona benar-benar mengancam siapa saja baik masyarakat mau pun petugas," tegas dia.

Sehingga, kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 harus segera ditingkatkan. Sebab, bukan banya manusia saja yang bakalan mati akibat corona tapi juga perekonomian bisa lumpuh.

"Dan itu bisa lebih fatal dan akan menimbulkan masalah baru," jelaa Audie.

Petugas Satpol PP DKI Jakarta memeriksa dokumen kesehatan dan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta penumpang pesawat setibanya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (27/5/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)
Petugas Satpol PP DKI Jakarta memeriksa dokumen kesehatan dan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta penumpang pesawat setibanya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (27/5/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)

Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi mengatakan, pihaknya sudah siap menghadapi new normal apabila PSBB berakhir pada (4/6) mendatang.

Oleh karena itu, selama dua hari ini pihaknya masih akan menerapkan ketentuan PSBB sampai benar-benar ada pernyataan berakhir.

"Kalau di gedung pemerintah sudah siap. Selama ini kan juga sudah. Intinya kan seperti itu," tutur Rustam.

Rustam menjelaskan, di wilayah masih ada sekitar zona merah penularan Covid-19. Meski begitu, jumlah zona hijau pun bertambah lebih banyak karena grafik penyebaran virus corona di Jakarta Barat sudah menurun.

"Ada beberapa kelurahan di Jakarta Barat antara lain Maphar, Grogol, Palmerah, titalnya kurang kebih ada 10 kelurahan penularannya masih tinggi, penularannya masih ada," ungkap Rustam.

Baca Juga:

New Normal KRL: Balita Dilarang Naik, Lansia Dibatasi Perjalannya

"Makanya kita evaluasi. Secara otomatis bertambah zona hijau. Sekarang ini sudah banyak kelurahan yang hijau. Tinggal beberapa kelurahan," terang dia.

Meski banyak zona hijau, kata Rustam pihaknya belum memberikan izin kepada tempat ibadah untuk melakukan kegiatan. Sebab, ia masih menunggu keputusan dari Pemprov DKI Jakarta.

"Belum ada yang ajukan (pembukaan tempat ibadah)," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

DMI DKI Minta Jemaah Wudu di Rumah bila Masjid Dibuka saat New Normal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri Cari Anggota Polisi Bandel
Indonesia
Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri Cari Anggota Polisi Bandel

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo me-launching aplikasi Propam Presisi sebagai bentuk implementasi pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja-kinerja dari aparat kepolisian.

PDIP Ingatkan Mendag, Jangan Korbankan Petani Demi Kepentingan Pemburu Rente
Indonesia
PDIP Ingatkan Mendag, Jangan Korbankan Petani Demi Kepentingan Pemburu Rente

PDIP meminta Mendag belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi

LBH HKTI Diharapkan Berkontribusi Besar Selesaikan Konflik Agraria
Indonesia
LBH HKTI Diharapkan Berkontribusi Besar Selesaikan Konflik Agraria

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HKTI.

Moeldoko Jadi Ketum Tanpa Punya KTA, AHY: Ini Melecehkan
Indonesia
Moeldoko Jadi Ketum Tanpa Punya KTA, AHY: Ini Melecehkan

KLB Demokrat di Sumut digelar demi kepentingan pribadi semata

Anies Minta Pedagang yang Terdata Mau Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Anies Minta Pedagang yang Terdata Mau Disuntik Vaksin COVID-19

Tahapan kedua pun sudah dimulai hari ini Rabu (17/2)

KPK Ajukan Banding atas Vonis 7 Tahun Imam Nahrawi
Indonesia
KPK Ajukan Banding atas Vonis 7 Tahun Imam Nahrawi

Politikus PKB itu hanya divonis 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menaker Tegaskan Penyaluran Subsidi Gaji Lebih dari 98 Persen
Indonesia
Menaker Tegaskan Penyaluran Subsidi Gaji Lebih dari 98 Persen

Sementara, pekerja/buruh yang belum menerima BSU bisa dikarenakan kesalahan atau ketidakvalidan data, seperti nomor rekening dan NIK sekitar 150 ribu orang

Buntut Larangan Mudik, Jumlah Penumpang Kereta Api Turun 91 Persen
Indonesia
Buntut Larangan Mudik, Jumlah Penumpang Kereta Api Turun 91 Persen

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI telah melayani 2.852 pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non-mudik pada hari pertama pemberlakuan masa larangan mudik.

Tiga Tahun Terakhir, 45 Korban Penyiksaan Minta Perlindungan ke LPSK
Indonesia
Tiga Tahun Terakhir, 45 Korban Penyiksaan Minta Perlindungan ke LPSK

Pelakunya oknum TNI, Polri dan petugas pemasyarakatan.

Bakal Proses Hukum Rizieq, Jaksa Jamin Tak Lakukan Penzaliman
Indonesia
Bakal Proses Hukum Rizieq, Jaksa Jamin Tak Lakukan Penzaliman

Kejaksaan Agung sangat berhati-hati memahami petunjuk yang diberikan Mabes Polri