UMP Jawa Barat 2021 Dipastikan Tidak Naik Pekerja Perempuan. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jabar tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36.

Besaran UMP Jabar 2021 diatur dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Penetapan tersebut diumumkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (31/10).

Baca Juga

Tok! Anies Tetapkan UMP DKI 2021

"Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bahwa gubernur selambat-lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 November. Kewajiban itu harus dilaksanakan," kata Rachmat.

Penetapan UMP Jabar mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jabar Nomor Nomor 561/51/X/Depeprov perihal Rekomendasi UMP Jabar 2021.

"Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Yang pertama bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan hidup layak (KHL)," jelas dia.

"Aturan mengenai penggunaan KHL sudah keluar, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik)," sambungnya.

Akan tetapi, hingga rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jabar berlangsung pada 27 Oktober, BPS belum merilis data-data KHL.

Demo Buruh
Ilustrasi: Buruh saat menyampaikan aspirasinya. (Foto: Antara).

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015, penetapan UMP itu dilandasi UMP tahun berjalan dikalikan penambahan dari inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.

"Sampai saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ke III 2020 dari BPS. Rencananya, data inflasi akan dirilis 2 November 2020. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi pada 4 November," katanya.

Rachmat menyatakan, jika merujuk pada inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020, maka UMP Jabar dipastikan akan menurun. Oleh karena itu, pihaknya mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja Nomor M/ll/HK.04/X/2020.

"Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, maka LPE Jabar itu minus 5,98. Kalau melihat inflasi di bulan September itu 1,7, maka UMP Jabar dipastikan turun," ucapnya.

"Jalan tengahnya, kami mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP Tahun 2021 sama dengan UMP tahun sebelumnya," tambahnya.

Baca Juga:

Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi

Rachmat juga mengatakan, dengan penetapan itu, maka upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jabar harus lebih besar dari UMP Jabar tahun 2021.

"Untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, kabupaten/kota mempunyai waktu terakhir (menetapkan upah minimum) pada tanggal 21 November," katanya. (Jawa Barat/Mauritz)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pria Tua Hidup di Rumah Tak Layak Luput dari Perhatian Pemerintah
Indonesia
Pria Tua Hidup di Rumah Tak Layak Luput dari Perhatian Pemerintah

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani selama ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pria ini diketahui belum pernah mendapat bantuan pemerintah, seperti BLT, PKH, dan BPNT.

Minta Sisa DPO MIT Serahkan Diri, Kapolda Sulteng: Kalau Tidak Apa Boleh Buat
Indonesia
Minta Sisa DPO MIT Serahkan Diri, Kapolda Sulteng: Kalau Tidak Apa Boleh Buat

Kedua DPO yang tewas tertembak tersebut inisial W alias A alias B dan AA alias A

DPR: Aturan Penanganan Corona Terkesan Plin-plan dan Pencitraan
Indonesia
DPR: Aturan Penanganan Corona Terkesan Plin-plan dan Pencitraan

"Pemerintahan Jokowi periode ini masih saja seperti yang dahulu lemah dan plin plan," kata Aidi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/4).

Anak Buah Jokowi Sindir Anies yang Selenggarakan CFD Tanpa Simulasi
Indonesia
Anak Buah Jokowi Sindir Anies yang Selenggarakan CFD Tanpa Simulasi

Sejak Minggu pagi, kawasan CFD pun dipenuhi warga termasuk anak-anak di bawah usia 9 tahun

Hari Ini, Pemerintah Evakuasi 243 WNI di Wuhan
Indonesia
Hari Ini, Pemerintah Evakuasi 243 WNI di Wuhan

Tim pengevakuasi akan diberangkatkan pada Sabtu (1/2)

Polisi Bubarkan Warga yang Nekat Berkerubung Tak Penting di Jalan Sudirman
Indonesia
Polisi Bubarkan Warga yang Nekat Berkerubung Tak Penting di Jalan Sudirman

Mereka rata-rata berkerumun hanya untuk ngobrol bersama teman

Pemerintah Abai Sejak Januari Soal Corona, PKS: Jangan terulang lagi
Indonesia
Pemerintah Abai Sejak Januari Soal Corona, PKS: Jangan terulang lagi

Maka ayo sama-sama perketat dan taat aturan PSBB

Hari ini, Halte Bundaran HI Yang Dibakar Sudah Beroperasi
Indonesia
Hari ini, Halte Bundaran HI Yang Dibakar Sudah Beroperasi

Setelah Halte Bundaran HI ini dibakar, pemerintah provinsi DKI Jakarta, langsung menyiapkan tim untuk merestorasi halte tersebut,

Bank DKI Klaim Beri Relaksasi Debitur Terdampak Corona
Indonesia
Bank DKI Klaim Beri Relaksasi Debitur Terdampak Corona

Telaksasi yang diberikan kepada debitur di antaranya kredit mikro, kecil, dan konsumer.

Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri KP, Begini Tanggapan Edhy Prabowo
Indonesia
Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri KP, Begini Tanggapan Edhy Prabowo

"Selamat dengan jabatan yang baru, semoga dalam menjalankan tugas tetap lancar dan sukses," kata Edhy