UMP Jawa Barat 2021 Dipastikan Tidak Naik Pekerja Perempuan. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jabar tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36.

Besaran UMP Jabar 2021 diatur dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Penetapan tersebut diumumkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (31/10).

Baca Juga

Tok! Anies Tetapkan UMP DKI 2021

"Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bahwa gubernur selambat-lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 November. Kewajiban itu harus dilaksanakan," kata Rachmat.

Penetapan UMP Jabar mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jabar Nomor Nomor 561/51/X/Depeprov perihal Rekomendasi UMP Jabar 2021.

"Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Yang pertama bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan hidup layak (KHL)," jelas dia.

"Aturan mengenai penggunaan KHL sudah keluar, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik)," sambungnya.

Akan tetapi, hingga rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jabar berlangsung pada 27 Oktober, BPS belum merilis data-data KHL.

Demo Buruh
Ilustrasi: Buruh saat menyampaikan aspirasinya. (Foto: Antara).

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015, penetapan UMP itu dilandasi UMP tahun berjalan dikalikan penambahan dari inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.

"Sampai saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ke III 2020 dari BPS. Rencananya, data inflasi akan dirilis 2 November 2020. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi pada 4 November," katanya.

Rachmat menyatakan, jika merujuk pada inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020, maka UMP Jabar dipastikan akan menurun. Oleh karena itu, pihaknya mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja Nomor M/ll/HK.04/X/2020.

"Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, maka LPE Jabar itu minus 5,98. Kalau melihat inflasi di bulan September itu 1,7, maka UMP Jabar dipastikan turun," ucapnya.

"Jalan tengahnya, kami mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP Tahun 2021 sama dengan UMP tahun sebelumnya," tambahnya.

Baca Juga:

Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi

Rachmat juga mengatakan, dengan penetapan itu, maka upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jabar harus lebih besar dari UMP Jabar tahun 2021.

"Untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, kabupaten/kota mempunyai waktu terakhir (menetapkan upah minimum) pada tanggal 21 November," katanya. (Jawa Barat/Mauritz)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dibolehkannya Road Bike di Sudirman-Thamrin Bentuk Kesetaraan Pemprov DKI?
Indonesia
Dibolehkannya Road Bike di Sudirman-Thamrin Bentuk Kesetaraan Pemprov DKI?

Pemprov DKI mencarikan solusi terbaik dengan perluas jalur sepeda

Hampir 200 RW di Jakarta Rawan Kebakaran
Indonesia
Hampir 200 RW di Jakarta Rawan Kebakaran

Pemprov DKI akan melaksanakan pembenahan pemukiman warga agar terhindar dari bahaya kebakaran.

Din Syamsuddin Akan Temui Kapolri Minta Syahganda Cs Dibebaskan
Indonesia
Din Syamsuddin Akan Temui Kapolri Minta Syahganda Cs Dibebaskan

"Presidium KAMI akan menemui Kapolri di Mabes Polri menuntut pembebasan para tokoh KAMI," kata Din Syamsuddin

Mendes PDTT Minta Kapolri Kawal Dana Desa
Indonesia
Mendes PDTT Minta Kapolri Kawal Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya untuk mengawal dana desa.

LBH Jakarta Kecam Tindakan Represif UNAS terhadap Mahasiswa
Indonesia
LBH Jakarta Kecam Tindakan Represif UNAS terhadap Mahasiswa

Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi UNAS Gawat Darurat (UGD) mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan personel keamanan kampus secara beramai-ramai

1.000 Lebih Personel Gabungan Kawal Perjalanan Vaksin COVID-19 Tahap II
Indonesia
1.000 Lebih Personel Gabungan Kawal Perjalanan Vaksin COVID-19 Tahap II

Ini merupakan pengiriman vaksin sinovac tahap kedua

Tiongkok Bagikan Vaksin COVID-19 Eksperimen Pada Pelajar
Dunia
Tiongkok Bagikan Vaksin COVID-19 Eksperimen Pada Pelajar

Pengumuman perusahaan itu, bahwa vaksin gratis akan disediakan bagi para siswa, muncul di suatu situs yang menerima pendaftaran orang-orang yang berminat.

Ganjil-Genap Dibatalkan, Pemerintah Dinilai 'Mengakui' Kebijakannya Salah Kaprah
Indonesia
Ganjil-Genap Dibatalkan, Pemerintah Dinilai 'Mengakui' Kebijakannya Salah Kaprah

Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak melakukan riset yang pasti

Ini yang Diucapkan Rizieq Shihab Usai Tahu Enam Anggota FPI Tewas
Indonesia
Ini yang Diucapkan Rizieq Shihab Usai Tahu Enam Anggota FPI Tewas

Ini pelanggaran HAM. Tidak boleh lepas dari jerat hukum

Polisi Virtual Ciduk Warga Slawi setelah Mengolok-olok Gibran
Indonesia
Polisi Virtual Ciduk Warga Slawi setelah Mengolok-olok Gibran

Tim virtual police bekerja sama dengan para ahli antara lain ahli bahasa, ahli hukum dan ahli ITE untuk mengkonfirmasi semua postingan pengguna medsos.