UMP Jateng 2021 Naik, SBSI Solo: Ideal Upah Rp3 Juta Buruh di Kabupaten Sukoharjo demo di Kantor Bupati Sukoharjo terkait revisi UU pengupahan. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Kabar baik datang bagi buruh yang ada di 35 kabupaten/kota di Wilayah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 senilai3,27 persen. Keputusan Ganjar ini bertolak belakang dengan keputusan pemerintah yang tidak menaikkan UMP tahun depan.

Diketahui, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum di tahun 2021. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19. Tidak naikknya upah minimum dipengaruhi adanya situasi pandemi COVID-19.

Menanggapi naiknya UMP tersebut, Ketua DPC SBSI 92 Solo, Endang Setyowati, menilai kenaikan tersebut dianggap masih terlalu kecil untuk ukuran gaji di Solo. Pada 2020 UMK di Solo senilai Rp1.956.000 per bulan.

Baca Juga

Patuhi SE Menaker, Pemprov DKI Pastikan UMP 2021 tidak Naik

"Kebutuhan ideal upah di Solo berada di kisaran Rp3 juta. Belum lagi kondisi pandemi COVId-19 membuat kebutuhan makin membengkak," ujar Endang, Sabtu (31/10).

Dikatakannya, hasil survei buruh dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Solo selama tiga tahun kebelakangan, butuhan buruh di Solo dalam sebulan mencapai kisaran Rp 3 Juta. Penggeluaran sebanyak itu sudah temasuk tunjangan akomadasi, pulsa dan lain.

"Melihat apa yang dirasakan buruh saat ini kenaikan UMP 3,27 persen pada 2021 belum ideal," tutur dia.

Ia juga menyoroti kenaikan UMP di Jawa Tengah ini dinilai tumpang tindih terutama terkait aturan UU Cipta Kerja yang masih mendapatkan penolakan. Menurutnya, jika berdasrkan pada PP 78 dimungkinkan UMP tidak naik.

"Kami masih belum tahu soal teknis kenaikan UMP di Jawa Tengah ini apakah bertabrakan dengan UU Ciptaker atau tidak. Yang jelas kami beharap kebijakan itu nantinya membuat buruh sejahtera," tutup Endang. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Pemerintah Tak Naikkan UMP, Pengusaha dan Buruh Bisa Berunding

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB Bogor Diperketat, Mal Wajib Tutup Jam 7 Malam
Indonesia
PSBB Bogor Diperketat, Mal Wajib Tutup Jam 7 Malam

"Ketika jam 7 malam ada yang belum tutup, kita gedor biar tutup," kata Bupati Bogor, Ade Yasin

Pasar Tanah Abang Ramai, Polisi Tertibkan Warga yang tak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pasar Tanah Abang Ramai, Polisi Tertibkan Warga yang tak Patuhi Protokol Kesehatan

"Kami siagakan di sana sekaligus persiapan personel kami di Tanah Abang kalau nanti udah dibuka," jelas Heru

Perahu Evakuasi Hingga Tempat Pengungsi Korban Banjir Terpapar COVID-19 Dibedakan
Indonesia
Perahu Evakuasi Hingga Tempat Pengungsi Korban Banjir Terpapar COVID-19 Dibedakan

Musim hujan di Jakarta bukan hanya di tengah pandemi yang masih terjadi, tetapi juga akibat fenomena La Nina

Ditemukan Kasus Positif COVID-19, Kantor Setda Depok Tutup
Indonesia
Ditemukan Kasus Positif COVID-19, Kantor Setda Depok Tutup

Selain kantor Setda Depok, kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kota Depok juga ditutup.

Periksa Wagub Sulsel, KPK Dalami Prosedur Internal Pemprov Jalankan APBD
Indonesia
Periksa Wagub Sulsel, KPK Dalami Prosedur Internal Pemprov Jalankan APBD

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/3).

Perpanjang PSBB, Pemprov DKI Klaim Dapat Dukungan Penuh Pusat
Indonesia
Perpanjang PSBB, Pemprov DKI Klaim Dapat Dukungan Penuh Pusat

Jakarta mengklaim mendapat dukungan dari pemerintah pusat terkait keputusa memperpanjang kembali penerapan PSBB.

Kepala BNPT Ingatkan Ancaman Radikalisme Jadi Pangkal Terorisme
Indonesia
Kepala BNPT Ingatkan Ancaman Radikalisme Jadi Pangkal Terorisme

Tumbuh suburnya ideologi radikalisme dan terorisme salah satunya diakibatkan oleh merenggangnya kohesi sosial akibat intoleransi yang sedang terjadi di masyarakat saat ini.

WALHI: COVID-19 Menunjukkan Kita Bangsa yang Rentan
Indonesia
WALHI: COVID-19 Menunjukkan Kita Bangsa yang Rentan

Kita tidak tahu sampai kapan dapat bertahan

KPK Jemput Paksa Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda
Indonesia
KPK Jemput Paksa Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda

KPK telah menetapkan Hadinoto sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada 7 Agustus 2019 lalu.

KPK Periksa Dua Petinggi Borneo Lumbung Energi Terkait Kasus Samin Tan
Indonesia
KPK Periksa Dua Petinggi Borneo Lumbung Energi Terkait Kasus Samin Tan

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua petinggi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dalam kasus suap pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.