UMK Jabar 2021, Karawang Tertinggi dan Banjar Terendah Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (Foto: MP/Dok Humas Jabar)

MerahPutih.com - Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 resmi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020, Sabtu (21/1!)

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, keputusan UMK Jabar 2021 sudah ditandatangani Gubernur Ridwan Kamil pada Sabtu (21/11) dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Baca Juga

Tok! UMK di Wilayah Yogyakarta Naik 3,24 Persen

Untuk tahun ini, Kabupaten Karawang tetap memiliki upah tertinggi di Jabar sekaligus nasional dengan angka Rp4.798.312,00 (Rp4.594.324,54 di 2020), sementara Kota Banjar masih berada di angka terendah yakni Rp1.831.884,83 (sama seperti UMK 2020).

Terkait masa pandemi global COVID-19, Sekda Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, 10 kabupaten/kota di Jabar tidak menaikkan UMK-nya sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19.

"Sisanya, ada 17 kabupaten/kota yang memang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan kepada inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota," ujarnya, Minggu (22/11)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Pemprov Jabar).

Setiawan menambahkan, penetapan UMK Jabar Tahun 2021 memperhatikan empat hal. Pertama, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19.

Kedua, rekomendasi bupati/wali kota se-Jabar tentang penetapan UMK di Jabar tahun 2021. "Kami (Pemda Jabar) sangat menghargai apa yang menjadi usulan, khususnya rekomendasi 27 kabupaten/kota terkait besarnya upah minimum tahun 2021," katanya dikutip Antara.

Ketiga, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jabar perihal Rekomendasi Penetapan UMK di Jabar tahun 2021. Keempat, surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jabar Nomor 561/56/XI/Depeprov tanggal 20 November 2020.

"(Surat itu) perihal saran dan pertimbangan penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2021," kata Setiawan.

Baca Juga

Inflasi 2021 Capai 3 persen, UMP Semua Wilayah Harus Naik

Selain itu, ia menyatakan, Pemda Provinsi Jabar melihat dan mempelajari alasan-alasan dari kabupaten/kota yang menyampaikan rekomendasinya. Pemda Provinsi Jabar pun menghargai dan menghormati alasan 17 daerah yang menaikkan UMK.

"Jumlah ada 17 yang mengalami kenaikan (UMK 2021), di antaranya Bodebek. Sekali lagi, kami lihat hal itu masih terlihat wajar dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di wilayahnya," sambungnya

Setiawan berharap, Keputusan Gubernur Jabar terkait UMK Jabar tahun 2021 yang sudah dipertimbangkan secara matang bisa diterima oleh seluruh pihak terkait.

"Saya apresiasi pemerintah kabupaten/kota maupun serikat kerja dan pengusaha, semoga hal ini bisa diterima dengan baik," tegasnya.

Adapun bagi 10 daerah yang tidak menaikkan UMK tahun 2021, Setiawan menjelaskan, mereka diberi kesempatan untuk mengevaluasi kondisi inflasi dan LPE di semester pertama (enam bulan) alias pada triwulan I-2021 dan triwulan II-2021.

"Oleh karena itu, sangat memungkinkan yang saat ini tidak menaikkan UMK dan seiring pemulihan ekonomi kita, (nantinya) akan ada perbaikan," imbuhnya.

Rinciannya, 17 daerah di Jabar yang mengalami kenaikan UMK 2021 adalah Kabupaten Karawang, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Bandung Barat, Sumedang, Bandung, Sukabumi, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, serta Kota Bekasi, Depok, Bandung, Cimahi dan Cirebon

Sepuluh daerah yang tidak menaikkan UMK di 2021 yaitu Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran, serta Kota Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Banjar.

Berikut daftar lengkap UMK 2021 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat (tertinggi-terendah):

  1. Kabupaten Karawang Rp4.798.312,00 (naik)
  2. Kota Bekasi Rp4.782.935,64 (naik)
  3. Kabupaten Bekasi Rp4.791.843,90 (naik)
  4. Kota Depok Rp4.339.514,73 (naik)
  5. Kota Bogor Rp4.169.806,58 (tetap)
  6. Kabupaten Bogor Rp4.217.206,00 (naik)
  7. Kabupaten Purwakarta Rp4.173.568,61 (naik)
  8. Kota Bandung Rp3.742.276,48 (naik)
  9. Kabupaten Bandung Barat Rp3.248.283,28 (naik)
  10. Kabupaten Sumedang Rp3.241.929,67 (naik)
  11. Kabupaten Bandung Rp3.241.929,67 (naik)
  12. Kota Cimahi Rp3.241.929,00 (naik)
  13. Kabupaten Sukabumi Rp3.125.444,72 (naik)
  14. Kabupaten Subang Rp3.064.218,08 (naik)
  15. Kabupaten Cianjur Rp2.534.798,99 (tetap)
  16. Kota Sukabumi Rp2.530.182,63 (tetap)
  17. Kabupaten Indramayu Rp2.373.073,46 (naik)
  18. Kota Tasikmalaya Rp2.264.093,28 (tetap)
  19. Kabupaten Tasikmalaya Rp2.251.787,92 (tetap)
  20. Kota Cirebon Rp2.271.201,73 (naik)
  21. Kabupaten Cirebon Rp2.269.556,75 (naik)
  22. Kabupaten Garut Rp1.961.085,70 (tetap)
  23. Kabupaten Majalengka Rp2.009.000,00 (naik)
  24. Kabupaten Kuningan Rp1.882.642,36 (tetap)
  25. Kabupaten Ciamis Rp1.880.654,54 (tetap)
  26. Kabupaten Pangandaran Rp1.860.591,33 (tetap)
  27. Kota Banjar Rp1.831.884,83 (tetap). (*)

Baca Juga

Buruh Patah Hati UMP Yogyakarta Hanya Rp1,7 Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Campuran Air Kelapa Muda dan Garam Bisa Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Campuran Air Kelapa Muda dan Garam Bisa Sembuhkan COVID-19

Beredar pesan berantai Whatsapp yang berisikan informasi mengenai obat untuk COVID-19.

Hasil Rapid Test Negatif Bukan Jaminan Orang Bebas COVID-19
Indonesia
Hasil Rapid Test Negatif Bukan Jaminan Orang Bebas COVID-19

Hasil negatif biasa terjadi pada seseorang yang terinfeksi kurang dari 6 hari.

 Pandemi Corona, Ganjar Prioritaskan Rapid Test Untuk ODP
Indonesia
Pandemi Corona, Ganjar Prioritaskan Rapid Test Untuk ODP

"Kami harus hati-hati betul soal rapid test yang mana terverifikasi oleh Kemenkes, diprioritaskan ke siapa. Kan kalau kita ke ODP dulu lebih utama," ujar Ganjar

Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Pemberian gelar pahlawan akan diberikan Presiden Joko Widodo pada 10 November 2020 di Istana Negara.

Didesak Tarik Commitment Fee, PSI Minta Anies Jangan Ngotot Gelar Formula E
Indonesia
Didesak Tarik Commitment Fee, PSI Minta Anies Jangan Ngotot Gelar Formula E

event Formula E tidak akan membawa keuntungan bagi Jakarta

Polisi Cokok 51 Penyebar Hoaks COVID-19, Pelaku Akui Cuma Iseng dan Bercanda
Indonesia
Polisi Cokok 51 Penyebar Hoaks COVID-19, Pelaku Akui Cuma Iseng dan Bercanda

Menurutnya, puluhan kasus hoaks tersebut diungkap oleh jajaran Mabes Polri dan Polda yang ada di semua wilayah Indonesia.

Hakim Tegur Saksi Rizieq: Saudara Disumpah, Jangan Asal Ngomong
Indonesia
Hakim Tegur Saksi Rizieq: Saudara Disumpah, Jangan Asal Ngomong

Hakim Akhmad Sayuti menegur Ahmad Khadir Alaydrus, saksi yang dihadirkan tim hukum Rizieq Shihab karena keterangannya dinilai tidak sinkron.

Pemerintah Dinilai Masih Gagap Tangani COVID-19
Indonesia
Pemerintah Dinilai Masih Gagap Tangani COVID-19

"Bisa dikatakan pemerintah masih gagap karena masih belum tau bagaimana cara untuk menangani COVID-19 ," kata Fernando

BMKG Ungkap Negara Tropis seperti Indonesia Mampu Persulit Penyebaran Virus Corona
Indonesia
BMKG Ungkap Negara Tropis seperti Indonesia Mampu Persulit Penyebaran Virus Corona

BMKG melakukan Kajian berdasarkan analisis statistik, pemodelan matematis, dan studi literatur tentang pengaruh cuaca dan iklim dalam penyebaran COVID-19.

741 Positif 84 Meninggal, DKI Rilis Kelurahan Tertinggi Kasus Corona
Indonesia
741 Positif 84 Meninggal, DKI Rilis Kelurahan Tertinggi Kasus Corona

Daftar kelurahan tertinggi kasus COVID-19 di lima wilayah DKI Jakarta