UMK Jabar 2021, Karawang Tertinggi dan Banjar Terendah Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (Foto: MP/Dok Humas Jabar)

MerahPutih.com - Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 resmi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020, Sabtu (21/1!)

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, keputusan UMK Jabar 2021 sudah ditandatangani Gubernur Ridwan Kamil pada Sabtu (21/11) dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Baca Juga

Tok! UMK di Wilayah Yogyakarta Naik 3,24 Persen

Untuk tahun ini, Kabupaten Karawang tetap memiliki upah tertinggi di Jabar sekaligus nasional dengan angka Rp4.798.312,00 (Rp4.594.324,54 di 2020), sementara Kota Banjar masih berada di angka terendah yakni Rp1.831.884,83 (sama seperti UMK 2020).

Terkait masa pandemi global COVID-19, Sekda Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, 10 kabupaten/kota di Jabar tidak menaikkan UMK-nya sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19.

"Sisanya, ada 17 kabupaten/kota yang memang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan kepada inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota," ujarnya, Minggu (22/11)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Pemprov Jabar).

Setiawan menambahkan, penetapan UMK Jabar Tahun 2021 memperhatikan empat hal. Pertama, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19.

Kedua, rekomendasi bupati/wali kota se-Jabar tentang penetapan UMK di Jabar tahun 2021. "Kami (Pemda Jabar) sangat menghargai apa yang menjadi usulan, khususnya rekomendasi 27 kabupaten/kota terkait besarnya upah minimum tahun 2021," katanya dikutip Antara.

Ketiga, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jabar perihal Rekomendasi Penetapan UMK di Jabar tahun 2021. Keempat, surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jabar Nomor 561/56/XI/Depeprov tanggal 20 November 2020.

"(Surat itu) perihal saran dan pertimbangan penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2021," kata Setiawan.

Baca Juga

Inflasi 2021 Capai 3 persen, UMP Semua Wilayah Harus Naik

Selain itu, ia menyatakan, Pemda Provinsi Jabar melihat dan mempelajari alasan-alasan dari kabupaten/kota yang menyampaikan rekomendasinya. Pemda Provinsi Jabar pun menghargai dan menghormati alasan 17 daerah yang menaikkan UMK.

"Jumlah ada 17 yang mengalami kenaikan (UMK 2021), di antaranya Bodebek. Sekali lagi, kami lihat hal itu masih terlihat wajar dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di wilayahnya," sambungnya

Setiawan berharap, Keputusan Gubernur Jabar terkait UMK Jabar tahun 2021 yang sudah dipertimbangkan secara matang bisa diterima oleh seluruh pihak terkait.

"Saya apresiasi pemerintah kabupaten/kota maupun serikat kerja dan pengusaha, semoga hal ini bisa diterima dengan baik," tegasnya.

Adapun bagi 10 daerah yang tidak menaikkan UMK tahun 2021, Setiawan menjelaskan, mereka diberi kesempatan untuk mengevaluasi kondisi inflasi dan LPE di semester pertama (enam bulan) alias pada triwulan I-2021 dan triwulan II-2021.

"Oleh karena itu, sangat memungkinkan yang saat ini tidak menaikkan UMK dan seiring pemulihan ekonomi kita, (nantinya) akan ada perbaikan," imbuhnya.

Rinciannya, 17 daerah di Jabar yang mengalami kenaikan UMK 2021 adalah Kabupaten Karawang, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Bandung Barat, Sumedang, Bandung, Sukabumi, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, serta Kota Bekasi, Depok, Bandung, Cimahi dan Cirebon

Sepuluh daerah yang tidak menaikkan UMK di 2021 yaitu Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran, serta Kota Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Banjar.

Berikut daftar lengkap UMK 2021 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat (tertinggi-terendah):

  1. Kabupaten Karawang Rp4.798.312,00 (naik)
  2. Kota Bekasi Rp4.782.935,64 (naik)
  3. Kabupaten Bekasi Rp4.791.843,90 (naik)
  4. Kota Depok Rp4.339.514,73 (naik)
  5. Kota Bogor Rp4.169.806,58 (tetap)
  6. Kabupaten Bogor Rp4.217.206,00 (naik)
  7. Kabupaten Purwakarta Rp4.173.568,61 (naik)
  8. Kota Bandung Rp3.742.276,48 (naik)
  9. Kabupaten Bandung Barat Rp3.248.283,28 (naik)
  10. Kabupaten Sumedang Rp3.241.929,67 (naik)
  11. Kabupaten Bandung Rp3.241.929,67 (naik)
  12. Kota Cimahi Rp3.241.929,00 (naik)
  13. Kabupaten Sukabumi Rp3.125.444,72 (naik)
  14. Kabupaten Subang Rp3.064.218,08 (naik)
  15. Kabupaten Cianjur Rp2.534.798,99 (tetap)
  16. Kota Sukabumi Rp2.530.182,63 (tetap)
  17. Kabupaten Indramayu Rp2.373.073,46 (naik)
  18. Kota Tasikmalaya Rp2.264.093,28 (tetap)
  19. Kabupaten Tasikmalaya Rp2.251.787,92 (tetap)
  20. Kota Cirebon Rp2.271.201,73 (naik)
  21. Kabupaten Cirebon Rp2.269.556,75 (naik)
  22. Kabupaten Garut Rp1.961.085,70 (tetap)
  23. Kabupaten Majalengka Rp2.009.000,00 (naik)
  24. Kabupaten Kuningan Rp1.882.642,36 (tetap)
  25. Kabupaten Ciamis Rp1.880.654,54 (tetap)
  26. Kabupaten Pangandaran Rp1.860.591,33 (tetap)
  27. Kota Banjar Rp1.831.884,83 (tetap). (*)

Baca Juga

Buruh Patah Hati UMP Yogyakarta Hanya Rp1,7 Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Stok dan Harga Bahan Pokok di Jabar Diklaim Stabil
Indonesia
Stok dan Harga Bahan Pokok di Jabar Diklaim Stabil

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk membeli barang kebutuhan pokok sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebihan," kata Arifin.

PKB Targetkan Pimpin Koalisi Demi Muluskan Jalan Cak Imin di Pilpres
Indonesia
PKB Targetkan Pimpin Koalisi Demi Muluskan Jalan Cak Imin di Pilpres

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diprediksi akan diikuti sejumlah koalisi parpol.

1.925 Calon Penumpang Ditolak Naik Kereta Api Gegara Bawa Anak di Bawah 12 Tahun
Indonesia
1.925 Calon Penumpang Ditolak Naik Kereta Api Gegara Bawa Anak di Bawah 12 Tahun

Pelanggan yang tidak memenuhi persyaratan, maka tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan

Jakarta Terancam Tenggelam, PSI Minta Anies Hentikan Segera Eksploitasi Air Tanah
Indonesia
Jakarta Terancam Tenggelam, PSI Minta Anies Hentikan Segera Eksploitasi Air Tanah

PSI DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov untuk segera menghentikan eksploitasi air tanah, guna mengantisipasi ibu kota dari ancaman tenggelam.

Komentar PDIP Soal Harta Kekayaan Anies Naik Dua Kali Lipat
Indonesia
Komentar PDIP Soal Harta Kekayaan Anies Naik Dua Kali Lipat

Fraksi PDIP DPRD DKI mengomentari harta kekayaan Anies Baswedan yang naik dua kali lipat setelah tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada 2017 lalu.

Lebih dari 10 Ribu Pasien Sembuh COVID-19
Indonesia
Lebih dari 10 Ribu Pasien Sembuh COVID-19

Akumulasi kasus positif COVID-19 menjadi 1.037.993 orang, terhitung sejak pengumuman pasien pertama pada 2 Maret 2020.

KKB Tembak Guru hingga Tewas, Tentara dan Polisi Kejar Nau Waker Cs
Indonesia
KKB Tembak Guru hingga Tewas, Tentara dan Polisi Kejar Nau Waker Cs

Aparat gabungan TNI dan Polri terus memburu keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Nau Waker.

10 Instansi Paling Diburu Pelamar CPNS, Nomor 1 Kantor Yasonna Laoly
Indonesia
10 Instansi Paling Diburu Pelamar CPNS, Nomor 1 Kantor Yasonna Laoly

Masyarakat sudah mulai melamar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.

Tingkat Kesembuhan Pasien COVID-19 DKI Capai 98 Persen
Indonesia
Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit
Indonesia
Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit

Pemprov DKI Jakarta mengubah aturan baru dalam kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 yang berlaku mulai 16 hingga 23 Agustus 2021.