Ulah Bjorka Bikin Pemerintah Bentuk Satgas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (14/9/2022). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

MerahPutih.com - Peretas yang mengklaim bernama Bjorka menjadi perbincangan publik dan perhatian pemerintah. Peretas ini, mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia.

Data yang diklaim berhasil diretas mulai data penduduk Indonesia, data pengguna kartu SIM, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

Baca Juga:

BSSN Akui Ada Data Valid yang Diretas Bjorka

Klaim "Bjorka" itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopolhukam Mahfud MD mengumumkan, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan data, terutama data negara, dari berbagai ancaman kebocoran ataupun peretasan.

Mahfud memaparkan, pembentukan satgas dan pembahasan penyelesaian kasus peretasan oleh Bjorka itu telah melalui perundingan yang melibatkan Menkopolhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Jhonny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Mahfud menyampaikan, terdapat dua hal yang mendasari pembentukan satgas tersebut. Pertama, peristiwa peretasan terutama yang diklaim dilakukan oleh seseorang bernama Bjorka telah mengingatkan bangsa Indonesia tentang pentingnya membangun sistem keamanan siber yang lebih canggih.

Kedua, pembentukan satgas tersebut juga merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan segera disahkan oleh DPR RI.

Sejauh ini, lanjut Mahfud, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan di tingkat I oleh DPR RI dan akan segera disahkan di tingkat II melalui sidang paripurna DPR.

Terkait dengan peretasan yang dilakukan oleh Bjorka, tegas ia, data-data yang bocor merupakan data yang bersifat umum, bukan data-data rahasia negara.

"Ini cuma data-data umum yang sifatnya umum dan isinya sampai detik ini belum ada yang (data rahasia negara) dibobol,” kata Mahfud.

Bahkan, menurut Mahfud, motif peretasan oleh Bjorka bukan motif yang membahayakan, melainkan motif yang menggabungkan persoalan politik, ekonomi, dan jual beli.

"Motif-motif kayak itu tidak ada yang terlalu membahayakan," katanya.

Pakar Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Ridi Ferdiana menyarankan tim pemerintah berfokus memperkuat keamanan data tanpa perlu melacak peretas yang mengaku beridentitas Bjorka

"Bjorka saat ini sudah dipastikan menyebarkan data tetapi belum tentu 'hacker'-nya yang bersangkutan. Data yang tersebar umum terjual di deep web," kata Ridi Ferdiana.

Ia menuturkan, sistem perlindungan data tidak selamanya mampu menangkal serangan siber tanpa ada pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi.

"Sistem perlindungan data di sistem manapun tidak akan tahan peluru di lekang zaman. Artinya aman kemarin bukan berarti aman hari ini," ujar Dosen Departemen Teknik Elektro dan TI Fakultas Teknik UGM ini dikutip Antara. (Knu/*)

Baca Juga:

Retas Data Menkominfo hingga Kasus Munir, Siapa sih Bjorka?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tarian Beksan Gambyong Pareanom Mangkunegaran Pukau Warga Thailand
Indonesia
Tarian Beksan Gambyong Pareanom Mangkunegaran Pukau Warga Thailand

Beksan Gambyong Pareanom dan Beksan Bondoyudho berhasil memukau warga Negeri Gajah Putih itu alam kegiatan International Roadshow di Thailand

Saat Buka KTT G20 Jokowi Ingatkan Krisis Dapat Semakin Memburuk
Indonesia
Saat Buka KTT G20 Jokowi Ingatkan Krisis Dapat Semakin Memburuk

Sejumlah persoalan yang saat ini menjadi masalah dunia, dan perlu menjadi perhatian dalam KTT G20, salah satunya soal pupuk.

Ada 5 RT dan 7 Ruas Jakarta Terendam Banjir
Indonesia
Ada 5 RT dan 7 Ruas Jakarta Terendam Banjir

Terdapat 5 RT dan tujuh ruas di Jakarta yang terendam banjir dengan ketinggian berpariasi. Banjir ini terjadi menyusul hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah ibu kota.

PPATK Temukan Aliran Uang Lukas Enembe ke Kasino Sebesar Rp 560 Miliar
Indonesia
PPATK Temukan Aliran Uang Lukas Enembe ke Kasino Sebesar Rp 560 Miliar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi setoran tunai Gubernur Papua Lukas Enembe ke kasino luar negeri sebesar Rp 560 miliar.

Sebelum Putusan Capres dari Ketum Keluar, Kader PDIP Dilarang Bikin Gerakan
Indonesia
Sebelum Putusan Capres dari Ketum Keluar, Kader PDIP Dilarang Bikin Gerakan

Kader PDIP agar tak membuat gerakan tambahan kecuali bergerak turun ke bawah membantu perekonomian rakyat di tengah situasi ancaman global saat ini.

Wagub DKI Sebut Warganya Bakal Rogoh Kocek Sendiri untuk Vaksin Booster
Indonesia
Wagub DKI Sebut Warganya Bakal Rogoh Kocek Sendiri untuk Vaksin Booster

Riza belum dapat memastikan waktu pelaksaan vaksin booster

DPR Setuju Herry Wirawan Dihukum Mati
Indonesia
DPR Setuju Herry Wirawan Dihukum Mati

"Tapi untuk predator seksual apalagi terhadap anak, ya, saya setuju orangnya ditembak kepalanya. Seperti itu memang harus hukuman mati," tegas dia.

Satgas COVID-19 Ungkap Mobilitas Penduduk Terus Meningkat Sejak Juli 2021
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Mobilitas Penduduk Terus Meningkat Sejak Juli 2021

Protokol kesehatan merupakan hal paling penting dalam pencegahan penularan COVID-19.

Serikat Pekerja Solo Temui Gibran, Tuntut UMK 2023 Naik 10 Persen
Indonesia
Serikat Pekerja Solo Temui Gibran, Tuntut UMK 2023 Naik 10 Persen

Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2023 sebesar 10 persen.

Penambahan Kasus COVID-19 di Jakarta Jumat (4/2) Lebih dari 13 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 di Jakarta Jumat (4/2) Lebih dari 13 Ribu

Sehingga jumlah kasus aktif kini sebanyak 55.256