Ukraina Minta Bantuan Indonesia soal Invasi Rusia Peta wilayah Ukraina. (Foto: Tangkapan layar)

MerahPutih.com - Ukraina meminta Pemerintah Indonesia untuk bersuara lantang soal invasi militer Rusia ke wilayahnya. Ukraina mengatakan suara Indonesia bakal didengar semua pihak.

Permintaan itu disampaikan Dubes Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, dalam jumpa pers virtual, Kamis (24/2). Ia menceritakan kegigihan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

Baca Juga

Militer Ukraina Klaim Tewaskan 50 Tentara Rusia

"Spirit bangsa Indonesia tentang kebebasan, kemauan, kesiapan Indonesia untuk mempertahankan tanah airnya, berjuang untuk tanah airnya, untuk menjadi merdeka, untuk bebas, untuk memastikan tujuan mereka, masa depan mereka masa depan untuk anak-anak mereka," ucap Vasyl.

Dia mengaku mengagumi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Vasyl pun kerap menceritakan spirit bangsa Indonesia itu ke Ukraina.

"Saya mengagumi spirit Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semangat para pahlawan Indonesia dan percayalah saya menyampaikan pesan ini ke Ukraina setiap waktu dan Ukraina tahu ini," ujar Vasyl.

Baca Juga

AS Janjikan Bantuan ke Ukraina

Vasyl menyampaikan keinginannya agar Indonesia bersama Ukraina. Dia menyebut Indonesia bukan hanya pemimpin region tapi juga berpengaruh di dunia.

"Kita ingin bangsa Indonesia bersama kita, Indonesia sekarang bukan hanya pemimpin regional, bukan hanya pemimpin ASEAN, tapi saya katakan akan menjadi kekuatan dunia yang mempunyai pengaruh di Asia Tenggara dan global," tutur Vasyl

Dia berharap Indonesia menyampaikan sikapnya mengenai kondisi terkini. Dia yakin banyak negara di dunia akan mendengarkan Indonesia.

"Apa yang kami benar-benar harapkan dari Indonesia untuk bersuara dengan lantang dan percaya diri," ujar Vasyl. (Knu)

Baca Juga

Ukraina Laporkan 8 Orang Tewas dan Sembilan Terluka Akibat Serangan Rusia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Putra Ketum Golkar Airlangga Hartarto Dilantik Jadi Anggota DPR PAW
Indonesia
Putra Ketum Golkar Airlangga Hartarto Dilantik Jadi Anggota DPR PAW

Salah satunya adalah Ravindra Airlangga MS, yang merupakan putra Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

PSI Sebut Perencanaan Formula E Ngawur
Indonesia
PSI Sebut Perencanaan Formula E Ngawur

“Lagi-lagi perencanaan Formula E ini ngawur. Buatnya pakai uang APBD tapi ambil keputusan sesuka hati. Ini uang rakyat DKI bukan uang Pak Syahroni,” tutur Anggara

Bharada E Bisa Dapat Perlindungan dari LPSK
Indonesia
Bharada E Bisa Dapat Perlindungan dari LPSK

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Bharada E ternyata bisa mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Mahfud MD Tanggapi Investigasi Tragedi Kanjuruhan oleh Media Asing
Indonesia
Mahfud MD Tanggapi Investigasi Tragedi Kanjuruhan oleh Media Asing

Penggunaan gas air mata dalam penanganan tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

[HOAKS atau FAKTA]: Zul Zivilia Dieksekusi Mati
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zul Zivilia Dieksekusi Mati

Istri Zul Zivilia, Retno Paradinah, mengatakan bahwa isu suaminya mendapatkan hukuman mati merupakan kabar tidak benar.

Reputasi Jokowi Dipertaruhkan Bangun IKN Nusantara
Indonesia
Reputasi Jokowi Dipertaruhkan Bangun IKN Nusantara

Luqman mengaku yakin nama kepala Otorita IKN Nusantara sudah berada di kantong Jokowi. Sosok tersebut merupakan orang dekat atau kepercayaan Jokowi.

[HOAKS atau FAKTA]: Orangtua Harus Pastikan Anaknya Berusia 6,5 Tahun Sebelum Daftar SD
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Orangtua Harus Pastikan Anaknya Berusia 6,5 Tahun Sebelum Daftar SD

Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebut orangtua harus memastikan anaknya berusia 6,5 tahun sebelum mendaftar masuk Sekolah Dasar (SD).

Pengiriman PMI ke Malaysia Dihentikan Sementara
Indonesia
Pengiriman PMI ke Malaysia Dihentikan Sementara

Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan menghentikan sementara penerimaan permohonan tenaga kerja asing baru untuk memungkinkan peninjauan prosedur mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan (Amandemen) 2022 yang akan berlaku 1 September mendatang.

KPK Ungkap 15.649 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN
Indonesia
KPK Ungkap 15.649 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN

KPK mengungkapkan sebanyak 95,93 persen wajib lapor telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Walkot Surabaya Ingin Bedakan Tarif Air PDAM di Perumahan dan Perkampungan
Indonesia
Walkot Surabaya Ingin Bedakan Tarif Air PDAM di Perumahan dan Perkampungan

Air bersih menjadi salah satu kebutuhan penting warga, sehingga pemerintah harus hadir untuk warganya.