Ujian Nasional dan Kejujuran, Sebuah Hiruk Pikuk Tiada Akhir  Pengawasan CCTV dalam Ujian Nasional (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A )

Ujian Nasional 2017 nyaris tidak terlaksana ketika di penghujung 2016 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi melemparkan wacana penghentian sementara waktu atau moratorium hingga penghapusan ujian nasional.

Moratorium yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009. Putusan tersebut untuk memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 2007 secara jelas memutuskan penghentian unas. Alasannya sederhana. Selama sumber penunjang mutu pendidikan di negeri ini belum terpenuhi secara layak, pelaksanaan unas dapat dianggap menyalahi Undang-Undang (UU) Pendidikan.

Namun demikian, menghentikan kebijakan pendidikan yang sedang berjalan bukanlah persoalan mudah. Penundaan atau bahkan menghapus UN tanpa ancang-ancang dan sosialisasi tentu saja berpotensi menimbulkan kegaduhan karena gagasan tersebut disampaikan dalam waktu yang sangat pendek saat siswa dan guru sudah dalam tahap persiapan menghadapi UN.

Moratorium yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009.

Banyak kalangan yang memang menghendaki agar UN dihapuskan karena kegiatan evaluasi akhir siswa tersebut dinilai tidak tepat diselenggarakan karena merampas hak guru menyelenggarakan ujian.

Di sisi lain, UN telah menjadi momok tersendiri bagi siswa karena tidak mencerminkan kinerja atau performa siswa selama bertahun-tahun mengenyam pendidikan dan dianggap tidak mempertimbangkan proses pembelajaran siswa selama tiga tahun dan menggantungkan nasib mereka dalam tiga hari pelaksanaan UN.

Akibatnya, siswa dibayang-bayangi kecemasan pada soal ujian nasional yang sulit sehingga segala cara ditempuh, mulai dari mengikuti bimbingan belajar hingga cara tidak terpuji menggunakan joki hingga membeli bocoran soal.

Pelaksana ujian nasional kini tidak pernah mapan. Pasalnya, perubahan kebijakan dalam evaluasi akhir pendidikan ini terjadi bila terjadi pergantian menteri dalam kabinet. Dalam sejarah penyelenggaraannya, UN sendiri mengalami beberapa perubahan. Ujian Nasional pada saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Muhammad Nuh pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, maka UN menjadi instrumen kelulusan peserta didik.

Pada masa Mendikbud Anies Baswedan, kebijakan UN mengalami perubahan. UN tidak lagi menjadi instrumen kelulusan, tapi sebagai alat pemetaan dan evaluasi kebijakan pendidikan secara nasional. Kini, Mendikbud Muhadjir Effendi memunculkan wacana moratorium UN.

Integritas dipertanyakan Tarik ulur tentang perlunya ujian nasional menjadi topik hangat yang tidak habisnya diperdebatkan, dikritisi, diuji, ditolak, ditakuti, disegani hingga dipolitisasi hingga kegiatan evaluasi tahap akhir siswa tersebut sudah kehilangan "kejujuran"-nya dan integritas guru dan siswa pun dipertanyakan.

Sumber: ANTARA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Awasi 10 Orang Diduga Terinfeksi Virus Corona
Indonesia
Pemprov DKI Awasi 10 Orang Diduga Terinfeksi Virus Corona

Widyastuti mengatakan perawatan 10 pasien itu harus menjalani serangkaian pemeriksaan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

2 Kecamatan di Bogor Ini Masih Steril dari COVID-19
Indonesia
2 Kecamatan di Bogor Ini Masih Steril dari COVID-19

Hingga Senin (20/4) malam, Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat jumlah pasien positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Bogor sebanyak 58 pasien

 Gerindra: Hukuman Mati Tak Bikin Jera Para Koruptor
Indonesia
Gerindra: Hukuman Mati Tak Bikin Jera Para Koruptor

"Tidak ada efek jera, kita lihatlah contohnya di KPK untuk hukuman maksimal enggak usah hukuman mati, KPK indeks persepsi kita turun," kata Supratman

Ini Agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2020
Indonesia
Ini Agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2020

Pukul 08.58-09.00 WIB, Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPD, dan Ketua DPD, memasuki Ruang Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

Penunjukan Irjen Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya Tepat
Indonesia
Penunjukan Irjen Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya Tepat

Pasalnya, Nana memang dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo lantaran pernah menjadi Kapolresta Surakarta saat orang nomor satu di Indonesia itu menjadi Walikota

Purnomo Mundur, Gibran Tetap Konsisten Maju Pilwakot Solo
Indonesia
Purnomo Mundur, Gibran Tetap Konsisten Maju Pilwakot Solo

"Tanya sendiri sama Pak Purnomo soal itu (mundur dari Pilwakot). Nanti saja (bicara politik). Sekarang sedang terjadi musibah. Saya fokus kemanusiaan dulu," ujar Gibran.

Tolak RUU HIP, Demokrat Minta Dukungan MUI
Indonesia
Tolak RUU HIP, Demokrat Minta Dukungan MUI

AHY beserta rombongan datang dengan berjalan kaki

18 Pegawai Radio Suara Surabaya Positif COVID-19
Indonesia
18 Pegawai Radio Suara Surabaya Positif COVID-19

Manajemen radio Suara Surabaya memastikan bahwa 18 pegawainya terkonformasi positif COVID-19.

Tim Advokasi Novel Minta Tolong Jokowi Buka Tabir Sandiwara Tuntutan 1 Tahun Bui
Indonesia
Tim Advokasi Novel Minta Tolong Jokowi Buka Tabir Sandiwara Tuntutan 1 Tahun Bui

"Presiden Joko Widodo mesti membuka tabir sandiwara hukum ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta Independen," kata Tim Advokasi

Datangi Pasukan Khusus, Panglima TNI Pastikan Kesiapan Jika Berperang
Indonesia
Datangi Pasukan Khusus, Panglima TNI Pastikan Kesiapan Jika Berperang

Di hadapan prajurit Marinir, Panglima TNI mengatakan bahwa kesiapsiagaan adalah hal yang utama