Uji Kelayakan dan Kepatutan Yudo Margono Harus Berlangsung Transparan dan Terbuka KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Foto: Dispen AL

Merahputih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pilihan Presiden Joko Widodo yakni Laksamana Yudo Margono.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, terdapat urgensi untuk menjadikan proses uji kepatutan dan kelayakan berlangsung secara terbuka. Sebab, publik berhak tau permasalahan yang ada pada tubuh institusi TNI.

Baca Juga:

DPR Dalami Sejumlah Isu saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

"Selain itu, banyak masyarakat yang menunggu visi-misi dan program kerja Panglima baru dalam menuntaskan warisan problematika yang ada di masa jabatan yang sangat singkat," kata Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti, Jumat (2/12)

Menurut Fatia, keterbukaan proses uji kepatutan dan kelayakan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban DPR kepada publik terkait dengan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan mitra kerjanya.

Dari proses yang terbuka pun masyarakat sipil dapat mengetahui berbagai masalah utama yang menjadi sorotan utama dari DPR RI selaku lembaga pengawas.

Selama ini, rapat-rapat kerja, utamanya dengan Panglima TNI pun hampir pasti dilangsungkan tertutup.

"Padahal terdapat berbagai kinerja institusi TNI yang harus dijelaskan secara akuntabel kepada masyarakat luas," sebut dia.

Fatia menuturkan, idealnya proses uji kepatutan dan kelayakan ini dilangsungkan secara transparan dan berbasis pada akuntabilitas khususnya jika membahas isu yang berkenaan dengan kepentingan publik.

Baca Juga:

DPR Soroti Disiplin Prajurit Jelang Fit And Proper Test Calon Panglima TNI

Sebab, menurut dia, institusi TNI selama ini masih terjebak pada masalah klasik seperti halnya profesionalisme, kultur kekerasan prajurit, dan belum dilaksanakannya reformasi peradilan militer. Belum lagi permasalahan konflik di Papua yang masih terus berlanjut.

"Sehingga butuh formulasi inovatif, ketimbang melanjutkan pendekatan militeristik yang sampai hari ini terbukti tak menyelesaikan persoalan," jelas Fatia.

Fatia meyakini, proses-proses yang tidak transparan hanya akan menghasilkan hasil yang buruk.

"Masyarakat juga menunggu kinerja anggota DPR dalam memberikan pertanyaan tajam dan menyasar masalah institusi TNI saat proses uji kepatutan dan kelayakan," kata dia.

Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar menambahkan, lembaga negara seperti DPR seharusnya dapat membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya uji kepatutan dan kelayakan. Jangan sampai proses krusial ini hanya menjadi ajang formalitas belaka sama seperti tahun sebelumnya.

"Hal ini hanya akan mempertegas bahwa DPR hanya sebagai ‘tukang stempel’ keputusan pemerintah," tutup Rivanlee. (Knu)

Baca Juga:

DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Sudah Kantongi Dua Nama Calon Wakil Wali Kota Bandung
Indonesia
PKS Sudah Kantongi Dua Nama Calon Wakil Wali Kota Bandung

PKS Jawa Barat sebelumnya mengajukan empat calon yang disebut bakal mengisi kekosongan jabatan wakil wali kota Bandung. Dari empat calon itu, Haru menyebut telah terpilih dua orang yang akan menjadi calon.

PDIP Gelar Bukber hingga Ngaji Bareng Cak Nun
Indonesia
PDIP Gelar Bukber hingga Ngaji Bareng Cak Nun

PDIP menggelar acara buka puasa dan ngaji bareng bersama tokoh intelektual muslim Indonesia Muhammad Ainun Nadjib, Minggu (10/4).

Ferdy Sambo Diperiksa Pakai Pendeteksi Kebohongan di Puslabfor Sentul
Indonesia
Ferdy Sambo Diperiksa Pakai Pendeteksi Kebohongan di Puslabfor Sentul

"Ya betul (hari ini) tes lie detector FS di Labfor Sentul," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/9).

Kode Angka 8 di Momen Prabowo Daftarkan Gerindra ke KPU
Indonesia
Kode Angka 8 di Momen Prabowo Daftarkan Gerindra ke KPU

Prabowo berbicara soal angka 8 yang disebutnya 'mungkin sudah diatur'. Prabowo mengungkit tanggal, jam pendaftaran, dan urutan parpol yang mendaftar dalam sambutannya.

 Alasan Pemerintah Melonjaknya Inflasi Inti
Indonesia
Alasan Pemerintah Melonjaknya Inflasi Inti

Beberapa komoditas yang dominan mendorong inflasi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif angkutan udara.

Komnas HAM Panggil Tim Forensik Kasus Baku Tembak di Rumah Jenderal Polisi
Indonesia
Komnas HAM Panggil Tim Forensik Kasus Baku Tembak di Rumah Jenderal Polisi

Polri menangani tiga laporan polisi terkait dengan kasus tewasnya Brigadir J.

Demo di Papua Terkait Kasus Lukas Enambe Diharapkan Berlangsung Damai
Indonesia
Demo di Papua Terkait Kasus Lukas Enambe Diharapkan Berlangsung Damai

"Ada pula kasus dugaan korupsi lainnya yang diduga terkait dengan kasus Enembe ini, seperti tentang dana operasional pimpinan, pengelolaan PON, dan pencucian uang," kata Mahfud.

Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin Segera Diadili
Indonesia
Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin Segera Diadili

Putra mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin itu bakal segera diadili.

Anies Gandeng Jeje dan Bonge 'SCBD' Kampanyekan Kebersihan
Indonesia
Anies Gandeng Jeje dan Bonge 'SCBD' Kampanyekan Kebersihan

Mereka diajak untuk berkolaborasi mengkampanyekan kebersihan di Dukuh Atas.

Ditanya soal Posisi Wamen ATR/BPN, Raja Juli: Tunggu Pengumuman dari Pak Jokowi
Indonesia
Ditanya soal Posisi Wamen ATR/BPN, Raja Juli: Tunggu Pengumuman dari Pak Jokowi

"Etisnya biar Pak Presiden nanti yang mengumumkan," ujar Raja Juli di Istana Kepresidenan.