UGM Tegaskan RUU Cipta Kerja Sangat Berbahaya Demo buruh. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan menjadi undang-undang dinilai sangat berbahaya karena pengelolaan sumber daya negara diarahkan diolah secara ekstraktif.

"Paradigma undang-undang ini menunjukkan bahwa negara kita diarahkan pada pengelolaan sumber daya ekstraktif," tutur Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto, Selasa (6/10).

Sigit Riyanto melanjutkan, UU ini bertentangan dengan arus global bahwa pengelolaan sumber daya negara itu diarahkan pada proses yang inovatif dan sangat memperhatikan aspek lingkungan sebagai fundamental dari pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di negara.

Baca Juga:

Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi

Ia menilai, UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan liberal kapitalistik dalam pengelolaan sumber daya negara sehingga tidak sesuai dengan konstitusi dan pandangan pendiri bangsa dan mengesampingkan perlindungan kepada warga negara sehingga makin termaginalisasi.

Penyusunan undang-undang, menurut Sigit Riyanto, semestinya tunduk pada kaidah dan cara yang mengacu pada peraturan hukum yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan visioner.

Namun, dalam penyusunan UU Cipta Kerja, masukan dari akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan justru diabaikan.

"Pembuatan undang-undang atau hukum yang sekarang kita hadapi ini adalah menunjukkan ada masalah yang harus disikapi dan direspons dengan kritis dengan harapan kita bisa memperbaiki seluruh kekurangan yang ada," katanya.

Dekan FH UGM
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto. (Foto: ugm).

Rapat Paripurna DPR RI pada hari Senin (5/10) menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang di tengah polemik penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil dan buruh.

Dalam rapat itu, sebanyak enam fraksi menyatakan setuju, satu fraksi memberikan catatan, yakni Fraksi PAN, dan dua fraksi menyatakan menolak persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.

Hadirnya UU ini, membuat publik bereaksi dengan menggelar demonstrasi di lapangan atau secara virtual bahkan membuat petisi. Selain itu, para buruh turun ke jalan dan mogok kerja selama 3 hari.

Baca Juga:

Mahasiswa UNS Surakarta Nilai UU Ciptaker Berpotensi Tingkatkan Jumlah Kemiskinan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Kritik Pejabat Negara yang Abaikan Protokol Kesehatan
Indonesia
DPR Kritik Pejabat Negara yang Abaikan Protokol Kesehatan

"Bahkan enggak mengerti protokol COVID-19," ujar Nabil

DPD Minta MPR Gelar Rapat Gabungan Tindaklanjuti Rekomendasi Periode Lalu
Indonesia
DPD Minta MPR Gelar Rapat Gabungan Tindaklanjuti Rekomendasi Periode Lalu

Rapat Gabungan bersama dengan Ketua-Ketua Fraksi dan Ketua Kelompok, sebaiknya digelar sebagaimana mestinya.

Jokowi Perintahkan Percepat Bantuan Bagi UMKM
Indonesia
Jokowi Perintahkan Percepat Bantuan Bagi UMKM

Bantu UMKM dan koperasi di tengah lesunya ekonomi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan yang salah satunya berupa pembiayaan koperasi sebesar Rp1 triliun di masa pemulihan ekonomi.

Polisi Selidiki Tuduhan Germo di Kalangan Bos Garuda
Indonesia
Polisi Selidiki Tuduhan Germo di Kalangan Bos Garuda

Roni Eka Mirsa terkait tuduhan germo yang disebut oleh akun media sosial Twitter @digeeembok.

Pemprov DKI Jelaskan SOP Pemakaman Jenazah Terpapar Corona
Indonesia
Pemprov DKI Jelaskan SOP Pemakaman Jenazah Terpapar Corona

DKI Jakarta Widyastuti menjelaskan standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani pasien yang meninggal dunia akibat virus corona.

Ketua KPK: 2019 Tahun yang Berat
Indonesia
Ketua KPK: 2019 Tahun yang Berat

Hal ini tercermin dari adanya revisi Undang-Undang KPK.

Luhut Yakin MotoGP Mandalika Gaungkan Pariwisata Indonesia di Mata Dunia
Indonesia
Luhut Yakin MotoGP Mandalika Gaungkan Pariwisata Indonesia di Mata Dunia

Progres persiapan MotoGP 2021 dinilai sangat baik dan terus menunjukkan peningkatan

DPR Sebut Jakarta Layak Diisolasi Karena Jadi Lokasi Penyebaran Corona
Indonesia
DPR Sebut Jakarta Layak Diisolasi Karena Jadi Lokasi Penyebaran Corona

Saat ini pemerintah seperti kesulitan mendeteksi karena pergerakan orang sangat dinamis

PKS: Pandemi Tidak Dikelola dengan Baik Penyebab Perkantoran Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
PKS: Pandemi Tidak Dikelola dengan Baik Penyebab Perkantoran Jadi Klaster Baru COVID-19

Menurut Netty, pembukaan sejumlah perkantoran, perusahaan, dan sekolah pasca wacana new normal seharusnya diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

 Polisi Bongkar Penimbunan Masker oleh Sebuah Perusahaan Cargo di Jakarta Barat
Indonesia
Polisi Bongkar Penimbunan Masker oleh Sebuah Perusahaan Cargo di Jakarta Barat

Yusri menyebut, pelaku memenuhi unsur dugaan tindak pidana penimbunan alat kesehatan berupa masker kesehatan atau memperdagangkan alat kesehatan berupa masker tanpa izin edar.