Ubah Statuta Demi Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat: Perparah Keadaan Pelantikan Rektor UI. (Foto: UI)

MerahPutih.com- Kebijakan Presiden Joko Widodo mengubah Statuta Universitas Indonesia menuai polemik.s Salah satu poin yang disoroti adalah perubahan aturan rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, kebijakan ini memperparah keadaan. Karena kampus dikhawatirkan tak lagi jadi lembaga indipenden.

"Ini kebijakan yang memperparah keadaan," ujar Ujang kepada wartawan, Selasa (20/7).

Baca Juga:

Statuta UI Diubah, Kini Hanya Direksi dan Pejabat Struktural Dilarang Rangkap Jabatan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menilai, tidak ada contoh baik dari rektorat, MWA UI, serta pemerintah.

Ujang mengatakan, ada kepentingan pemerintah untuk 'menjinakkan' kampus. Supaya kampus menjadi tidak kritis dan bisa dikendalikan pemerintah.

"Bisa saja agar tak kritis pada pemerintah, dan agar rektornya bisa dipegang dan dikendalikan," kata Ujang.

Ujang mengatakan, jabatan rektor seharusnya tidak merangkap komisaris. Sebab ada konflik kepentingan. Harapan memperbaiki Universitas Indonesia semakin sulit.

"Harapan untuk memperbaiki UI dan bangsa makin sulit. Pejabatnya suka-suka. Dan aturannya pun dibuat suka-suka," ujarnya.

Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.

Salah satu aturan yang berubah ialah ketentuan ihwal rangkap jabatan pimpinan universitas di perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan salinan PP yang diperoleh awak media, ketentuan tentang rangkap jabatan ini tertuang dalam Pasal 39 PP Nomor 75 Tahun 2021. Di aturan sebelumnya atau PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI, hal itu diatur di Pasal 35.

Berikut perbedaannya:

- Pasal 35 PP Nomor 68 Tahun 2013:

Rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;c. pejabat pada badan usaha mili negara/daerah maupun swasta;d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik, dan/ataue. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

- Pasal 39 PP Nomor 75 Tahun 2021 atau statuta terbaru:

Rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; ataud. pengurus/anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

UI. (Foto: Antara)
UI. (Foto: Antara)

Rektor UI Ari Kuncoro dikritik lantaran merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Posisinya disorot setelah rektorat UI memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa UI lantaran unggahan di media sosial yang menjuluki Presiden Joko Widodo sebagai 'The King of Lip Service'.

Publik pun mengaitkan pemanggilan itu dengan posisi Ari Kuncoro di perusahaan pelat merah. Ombudsman Republik Indonesia mengatakan rangkap jabatan ini telah menyatakan bahwa hal tersebut maladministrasi karena melanggar Statuta UI. (Knu)

Baca Juga:

Nadiem Makarim Diminta Ambil Langkah Tegas Sikapi Rangkap Jabatan Rektor UI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PM Israel Tegaskan Serangan Udara ke Kantong Hamas di Gaza Tanpa Batas Waktu
Dunia
PM Israel Tegaskan Serangan Udara ke Kantong Hamas di Gaza Tanpa Batas Waktu

Israel mengklaim telah mengeluarkan peringatan evakuasi bangunan yang akan ditembaki dan hanya menyerang kantong Hamas

Kodam Jaya-Polda Metro Jaya Gelar Patroli Berskala Besar
Indonesia
Kodam Jaya-Polda Metro Jaya Gelar Patroli Berskala Besar

Patroli tidak ada kaitannya dengan hal lain

Kemenkeu Janji Revisi Objek-Objek Kena PPN di RUU KUP
Indonesia
Kemenkeu Janji Revisi Objek-Objek Kena PPN di RUU KUP

Kinerja PPN Indonesia hanya 63,58 persen dari total potensi yang seharusnya dapat dikumpulkan karena terdapat empat pengecualian pada kelompok barang dan 17 pengecualian pada kelompok jasa.

Ketua DPD Geram Kasus Anak Jadi Tumbal Pesugihan, Minta Pelaku Dihukum Berat
Indonesia
Ketua DPD Geram Kasus Anak Jadi Tumbal Pesugihan, Minta Pelaku Dihukum Berat

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dibuat geram dengan peristiwa anak yang dijadikan korban tumbal pesugihan di Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

KPK Minta Risma Perbaiki Basis Data Penerima Bansos
Indonesia
KPK Minta Risma Perbaiki Basis Data Penerima Bansos

KPK meminta Kementerian Sosial memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi basis data penerima bantuan sosial.

Kemenag Lobi Arab Saudi Agar Jamaah Umrah tak Harus Karantina 14 Hari
Indonesia
Kemenag Lobi Arab Saudi Agar Jamaah Umrah tak Harus Karantina 14 Hari

Menurutnya, berkenaan dengan edaran tersebut, KJRI di Jeddah akan melakukan upaya diplomasi melalui Deputi Umrah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Salah satu isu yang dibahas adalah terkait keharusan karantina 14 hari di negara ketiga.

Timnas Muda Siap Hadapi Klub Kroasia Dinami Zegreb
Indonesia
Timnas Muda Siap Hadapi Klub Kroasia Dinami Zegreb

Timnas U-19 sudah menjalani enam laga uji coba di Kroasia dengan hasil satu kali menang, dua kali imbang dan tiga kali kalah.

Kursi Kabareskrim Diprediksi Jatuh ke Tangan Lulusan Terbaik Akpol 1991
Indonesia
Kursi Kabareskrim Diprediksi Jatuh ke Tangan Lulusan Terbaik Akpol 1991

Kiprahnya di Kepolisian sarat dengan prestasi

Asap Misterius Keluar dari Lift Gedung DPR/MPR, Ini Penjelasan Sekjen
Indonesia
Asap Misterius Keluar dari Lift Gedung DPR/MPR, Ini Penjelasan Sekjen

Percikan itu tak menimbulkan api yang besar