Ubah Kebijakan Trump, Biden Dinilai Lakukan Perselisihan Eksekutif Presiden AS Joe Biden. (Foto: Potus)

MerahPutih.com - Setelah dilantik jadi Presiden Amerika Serikat, dalam seminggu Joe Biden telah membatalkan beberapa kebijakan pemerintahan Trump dan mengungkap rencananya mengatasi pandemi COVID-19 serta ekonomi, imigrasi, dan perubahan iklim.

Namun, langkah Presiden Joe Biden yang mulai menjabat pada 20 Januari lalu ini, dinilai oleh Senator Marco Rubio dari Partai Republik, Biden melakukan apa yang disebutnya perselisihan eksekutif.

Baca Juga:

Hamas Minta Biden Batalkan Kebijakan Trump di Palestina

"Sekarang memiliki presiden yang berbicara seperti orang yang berhaluan tengah tetapi memerintah dari kiri jauh dan kita tidak akan bisa diam saja membiarkan semua ini terjadi,” katanya dikutip VOAIndonesia.

Profesor madya di Marquette University Julia Azari menegaskan, tindakan Biden menandakan bahwa pemerintahannya akan bertentangan dengan Trump.

“Ini adalah sinyal untuk benar-benar bergerak ke arah yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya dan jelas itu tidak akan terjadi tanpa timbul perpecahan. Tetapi juga, ada sejumlah jajak pendapat yang menunjukkan bahwa banyak dari kebijakan ini cukup popular.”

Presiden AS Joe Biden. (Foto: White House)
Presiden AS Joe Biden. (Foto: White House)

Menurut pengamat presiden ini, langkah-langkah awal kebijakan presiden, mencerminkan pendekatan yang diambil mantan Presiden Barack Obama, yang mulai menjabat ketika Amerika dilanda krisis keuangan.

Dalam seminggu penuh pertamanya menjabat, Biden, dari Partai Demokrat, telah mengubah banyak kebijakan yang diberlakukan pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump, tentang kebijakan energi, kebijakan luar negeri, imigrasi, dan bidang lain. Sebagian besar memenuhi janji kampanye Biden.

Biden menghadapi krisis berbeda: pandemi COVID-19, yang sejauh ini menewaskan lebih dari 430.000 orang di Amerika, dan ekonomi yang porak poranda. Melihat sejarah, Biden menghadapi jalan yang sulit di depan. (*)

Baca Juga:

4 Tahun Menderita di Tangan Trump, Uni Eropa Lega Joe Biden Masuk Gedung Putih

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Muhammadiyah Desak Jokowi Lakukan PSBB Ketat Seperti Diawal Pandemi
Indonesia
Muhammadiyah Desak Jokowi Lakukan PSBB Ketat Seperti Diawal Pandemi

"Kami dorong pemerintah untuk mengambil keputusan tegas. Sudah saatnya untuk menginjak rem darurat dan jangan ditunda lagi," ujar Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Agus Samsudin.

Vaksinasi COVID-19 Buat Gubernur dan Wagub DKI, Riza: Kita Serahkan pada Ahlinya
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Buat Gubernur dan Wagub DKI, Riza: Kita Serahkan pada Ahlinya

"Saya mengikuti aja, pak wagub baiknya seperti ini, pak gub sebaiknya, kita ikut. Kita serahkan pada ahlinya," lanjut Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini.

Polisi Belum Temukan Bukti Kartel Kremasi Jenazah COVID-19 di Jakbar
Indonesia
Polisi Belum Temukan Bukti Kartel Kremasi Jenazah COVID-19 di Jakbar

Polres Metro Jakarta Barat sampai saat ini masih belum menemukan bukti kuat terkait dugaan kartel kremasi jenazah COVID-19.

Kemenag Target 15 Ribu UMKM Dapat Sertifikasi Gratis Produk Halal
Indonesia
Kemenag Target 15 Ribu UMKM Dapat Sertifikasi Gratis Produk Halal

Sertifikasi halal, kata Mastuki, memegang peran penting dan perlu untuk memastikan serta menjamin bahwa produk yang beredar, dikonsumsi, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal.

Jokowi: Indonesia Berhasil Lolos dari Krisis dan Resesi Bertubi-tubi
Indonesia
Jokowi: Indonesia Berhasil Lolos dari Krisis dan Resesi Bertubi-tubi

Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia telah berhasil melalui resesi dan krisis yang telah datang secara bertubi-tubi. Ujian itu membuat Indonesia semakin kuat.

Yuk Divaksin Demi Mencegah Kematian Saat Terpapar COVID-19
Indonesia
Yuk Divaksin Demi Mencegah Kematian Saat Terpapar COVID-19

Saat ini Kemenke, mengubah diksi program vaksinasi menjadi gerakan vaksinasi dan berharap, dengan perubahan diksi ini, masyarakat dapat turun langsung terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi.

Jokowi Bisa Pecat Kepala Daerah Tanpa Persetujuan DPRD, Ini Aturan Rujukannya
Indonesia
Jokowi Bisa Pecat Kepala Daerah Tanpa Persetujuan DPRD, Ini Aturan Rujukannya

Presiden Joko Widodo bisa memberhentikan kepala daerah.

Ini Dia Alat yang Dibawa Pasukan Elite TNI-AL Cari CVR Sriwijaya Air
Indonesia
Ini Dia Alat yang Dibawa Pasukan Elite TNI-AL Cari CVR Sriwijaya Air

Terdapat tiga buat alat berwarna kuning seukuran botol minum 750 mililiter

Enam Ribu Anggota Teroris Jamaah Islamiyah di Indonesia Masih Aktif
Indonesia
Enam Ribu Anggota Teroris Jamaah Islamiyah di Indonesia Masih Aktif

Mabes Polri mengungkapkan bahwa penangkapan 23 terduga teroris yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah (JI) di sejumlah kota di Sumatera mengungkap fakfa baru.

Kejagung Periksa Istri hingga Pejabat PT Asabri
Indonesia
Kejagung Periksa Istri hingga Pejabat PT Asabri

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua pejabat di PT Asabri, termasuk istri salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asabri.