Uang Suap Djoko Tjandra Diduga Mengalir ke Atasan Irjen Napoleon Sidang Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte atas kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin

MerahPutih.com - Uang suap yang berasal dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, diduga mengalir ke atasan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte di Mabes Polri.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana kasus dugaan suap terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra dengan agenda pembacaan surat dakwaaan terhadap Irjen Napolen di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/11).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan, uang suap dari Djoko Tjandra untuk menghapus namanya di Daftar Pencarian Orang (DPO) dilakukan di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Perantara Djoko ialah pengusaha Tommy Sumardi.

Baca Juga:

Irjen Napoleon Kenakan Batik di Sidang Perdana Perkara Red Notice Djoko Tjandra

Jaksa mengatakan, awalnya Tommy diminta Djoko Tjandra untuk melihat status Red Notice terhadap namanya di Indonesia. Hal itu menyusul informasi yang didapat Djoko Tjandra bahwa Interpol Red Notice atas nama dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Perancis.

"Agar Djoko Soegiarto Tjandra dapat masuk ke Indonesia, maka Djoko Soegiarto Tjandra bersedia memberikan uang sebesar Rp10 miliar melalui Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Djoko Soegiarto Tjandra masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri," kata jaksa membacakan surat dakwaan terhadap Napoleon di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11).

Tommy lantas meminta bantuan kepada eks Kabiro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo, di kantornya. Tommy meminya Prasetijo untuk memeriksa status Interpol Red Notice Djoko Tjandra. Kemudian, Prasetijo mengenalkan Tommy Sumardi kepada Napoleon selaku Kadiv Hubinter Polri saat itu.

Irjen Napoleon Bonaparte menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Irjen Napoleon Bonaparte menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Jaksa menjelaskan, pada 16 April 2020, Tommy dengan membawa paper bag warna gelap (merah tua) tiba di ruangan Napoleon yang berada di Gedung TNCC Mabes Polri. Dalam dakwaan ini, jaksa tidak memaparkan lebih lanjut isi paper bag itu.

Namun demikian, Tommy menanyakan kepada Napoleon ihwal status interpol Red Notice Djoko. Lalu, Napoleon mengaku akan memeriksanya dan meminta Tommy untuk datang kembali keesokan harinya.

Keesokan harinya, Tommy bersama Prasetijo menemui Napoleon Bonaparte di ruangan Kadiv Hubinter Polri. Dalam pertemuan tersebut Napoleon menyampaikan bahwa Red Notice Djoko bisa dibuka, karena kantor pusat Interpol di Lyon yang membuka.

Dalam pertemuan itu, Napoleon mengaku awalnya bisa membantu menghapus red notice di Indonesia asal dibayar Rp3 miliar. Namun akhirnya, Napoleon meminta harga lebih tinggi senilai Rp 7 miliar karena untuk mengamankan atasannya juga. Dalam dakwaan, tidak disebut siapa atasannya itu.

"Naik ji (Tommy Sumardi, red) jadi 7 (miliar) Ji, soalnya kan buat depan juga, bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau dan berkata "petinggi kita ini"," kata jaksa menirukan pernyataan Napoleon.

Tommy akhirnya menyerahkan uang sekitar Rp6 miliar secara bertahap kepada Napoleon di ruang kerjanya. Uang suap dari Djoko Tjandra tersebut diberikan Tommy kepada Napoleon dalam bentuk SGD200 ribu dan USD270 ribu.

Irjen Napoleon didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Irjen Napoleon Didakwa Terima Suap SGD200 Ribu dan USD270 Ribu dari Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jika Gerindra Dipimpin Orang Lain, Prabowo Sulit Nyapres di 2024
Indonesia
Jika Gerindra Dipimpin Orang Lain, Prabowo Sulit Nyapres di 2024

Dukungan Partai Gerindra kepada anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution adalah untuk kepentingan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Sebut Jokowi Orang Lapangan, Wagub Jakarta Laksanakan Perintah Kendalikan COVID-19
Indonesia
Sebut Jokowi Orang Lapangan, Wagub Jakarta Laksanakan Perintah Kendalikan COVID-19

"Pak Jokowi itu orang lapangan, tahu betul bagaimana kondisinya," ucap Wagub Riza.

Dua Cucu PB XII Berpotensi Jadi Rival Politik, Gibran: Saya Senang Jika Ada Lawan
Indonesia
Dua Cucu PB XII Berpotensi Jadi Rival Politik, Gibran: Saya Senang Jika Ada Lawan

"Saya jadi lebih bersemangat jika ada lawannya. Demokrasi di Solo menjadi lebih ramai," kata dia.

Mengapa Vaksin COVID-19 Harus Uji Klinis? Ini Kata Badan POM
Indonesia
Mengapa Vaksin COVID-19 Harus Uji Klinis? Ini Kata Badan POM

Tim peneliti dan pihak yang terlibat uji klinis vaksin untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan uji klinis tersebut

Anies Buka Posko Pengaduan COVID-19 Tiap Kelurahan
Indonesia
Anies Buka Posko Pengaduan COVID-19 Tiap Kelurahan

Pemprov DKI Jakarta membuat posko pengaduan COVID-19 di masa genting peningkatan laju kasus aktif virus corona, yang tersebar di 267 Kelurahan Jakarta.

Anak Pendiri Sinar Mas Group Cabut Gugatan Hak Waris
Indonesia
Anak Pendiri Sinar Mas Group Cabut Gugatan Hak Waris

"Iya dicabut. Alasannya pengacara mencabut gugatan ada dua poin. Untuk memperbaiki gugatannya, kemudian tidak ada paksaan," kata Humas PN Jakpus, Bambang Nurcahyono

Bandara Husein Bandung Kembali Beroperasi
Indonesia
Bandara Husein Bandung Kembali Beroperasi

Sejak tidak beroperasinya sejumlah rute pesawat jet ke Kota Bandung sejak Juli 2019 lalu, aktivitas pariwisata di Kota Bandung nampak menurun.

6 Cakada di Jateng Dipastikan Lawan Kotak Kosong
Indonesia
6 Cakada di Jateng Dipastikan Lawan Kotak Kosong

Lima dari enam paslon kepala daerah tersebut merupakan petahana yakni Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Grobogan.

KPK Periksa Direktur Waskita Beton Precast Terkait Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia
KPK Periksa Direktur Waskita Beton Precast Terkait Korupsi Proyek Fiktif

Munib bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman.

NasDem Surabaya Janjikan 15 Ribu Suara Buat Eri-Armuji
Indonesia
NasDem Surabaya Janjikan 15 Ribu Suara Buat Eri-Armuji

Kader Partai NasDem Kota Surabaya memutuskan mendukung pasangan Eri Cahyadi-Armudji. Mereka siap menyumbangkan sekitar 15 ribu suara.