Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto menilai penyerahan uang hasil korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) senilai Rp 13 triliun dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan, menjadi pertanda baik bagi pemerintahannya. Momen tersebut bertepatan dengan genap satu tahun usia pemerintahan Prabowo - Gibran Rakabuming Raka, Senin (20/10).
“Kebetulan ini pas satu tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini tanda-tanda baik,” ujar Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, pengembalian uang hasil korupsi ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung bekerja dengan baik dalam menyelamatkan uang rakyat.
“Di hari satu tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia, memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan,” tuturnya.
Baca juga:
Prabowo menyebut langkah Kejaksaan Agung ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga aset negara.
“Ini bukti nyata pemerintah bekerja keras dan berani dalam menyelamatkan kekayaan negara,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan nilai Rp 13 triliun tersebut setara dengan biaya untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia.
“Saudara-saudara, Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih,” imbuhnya.
Baca juga:
Momen Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Senilai Rp13,2 Triliun Hasil Korupsi CPO di Kejagung
Selain itu, jumlah uang tersebut juga bisa digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan. Ia menjelaskan, biaya pembangunan satu kampung nelayan mencapai sekitar Rp 22 miliar.
“Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.000 - 1.100 desa nelayan, tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” papar Prabowo.
Menurutnya, pembangunan kampung nelayan ini akan memberikan dampak signifikan bagi jutaan masyarakat pesisir.
“Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak tiga, itu 5.000 per desa. Kalau 1.000 desa berarti 5 juta rakyat Indonesia bisa hidup layak. Kalau 600, berarti sekitar 3 juta rakyat Indonesia,” pungkasnya. (Asp)
