TWK Filter SDM KPK untuk Satu Tujuan, Istana: Enggak Usah Lagi Buka Polemik Itu Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Merahputih.com - Kantor Staf Presiden (KSP) berpendapat tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan filter untuk memastikan SDM yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) satu tujuan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Semua pihak diminta menyudahi polemik pelaksanaan TWK dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. TWK juga diyakini akan dijalankan dengan prosedur yang sudah disepakati dalam internal KPK.

"Kita serahkan semua ke internal KPK untuk melakukan pembinaan bagi para pegawai mereka, sebenarnya itu lebih bagus. Kita enggak usah lagi membuka polemik itu. Masalah tes-tes seperti itu, kan, sudah terkomunikasikan di internal," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan dalam keterangannya, Rabu (26/5).

Baca Juga

51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pendapatnya bahwa hasil TWK harus menjadi bahan evaluasi bagi internal KPK. Di samping itu, Ade meyakini KPK juga harus berbenah dengan menyiapkan SDM yang berkualitas, berintegritas dan profesional.

"Yang penting semuanya melakukan pembinaan dalam satu frame yang sama, yang tujuannya untuk kinerja yang lebih baik. Yang itu diharapkan oleh negara dalam upaya pemberantasan korupsi," tandas dia.

Logo KPK. Foto: ANTARA

Ade mengingatkan lembaga antirasuah itu pasti memiliki alasan tersendiri dalam memilih siapa yang pantas direkrut sebagai ASN yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Yang penting bagaimana caranya teman-teman penyidik atau mereka yang bertugas di KPK punya tujuan dan frame yang sama untuk negara dan bangsa ini dalam memberantas korupsi. Bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu," kata dia.

Baca Juga

Cap Merah Bagi 51 Pegawai KPK

Ade juga menyampaikan bahwa pimpinan KPK telah menyampaikan kepada jajaran internalnya mengenai proses alih status terhadap semua karyawan atau pegawai KPK harus menjalani TWK. Seharusnya, semua pihak di KPK mengikuti aturan yang ada.

"Jadi kalau diintervensi dicampuri, nanti yang lulus mengatakan, kami kan sudah lulus, belajar, kok disamakan. Kok yang tidak lulus ada semacam pembelaan. Kan bisa menjadi tidak adil, susah lagi. Yang penting semua harus berjiwa besar, harus melihatnya untuk kepentingan bersama, semua harus menerima keputusan," ujarnya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Minta Warga Pesisir Jakarta Waspada pada 2-9 Desember
Indonesia
BMKG Minta Warga Pesisir Jakarta Waspada pada 2-9 Desember

Banjir pesisir berpotensi terjadi di beberapa lokasi yang lebih rendah di wilayah Pademangan, Penjaringan dan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Satpol PP DKI Kumpulkan Denda Rp 6 Miliar Lebih dari Pelanggar Prokes
Indonesia
Satpol PP DKI Kumpulkan Denda Rp 6 Miliar Lebih dari Pelanggar Prokes

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta berhasil mengantongi lebih dari Rp 6 miliar hasil sanksi pelanggar protokol kesehatan (prokes) baik perorangan maupun tempat makan.

Hujan Ringan hingga Sedang Dominasi Cuaca Jakarta Selasa Siang
Indonesia
Hujan Ringan hingga Sedang Dominasi Cuaca Jakarta Selasa Siang

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta didominasi hujan ringan dan sedang pada Selasa siang.

PKS: Diamnya Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Moeldoko
Indonesia
PKS: Diamnya Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Moeldoko

Aksi Moeldoko bisa ditafsirkan diketahui dan disetujui oleh Jokowi

Ketua DPRD Siap Beri Penjelasan ke BK Atas Pelaporan Tujuh Fraksi
Indonesia
Ketua DPRD Siap Beri Penjelasan ke BK Atas Pelaporan Tujuh Fraksi

Atas dasar ketentuan tersebut, dirinya mengakomodir usulan

Buka Usaha di Bandung, Ini Perizinan Yang Harus Diurus Pengusaha
Indonesia
Buka Usaha di Bandung, Ini Perizinan Yang Harus Diurus Pengusaha

Wali Kota Bandung, Oded M Danial memberi arahan kepada para pegawai di lingkup DPMPTSP Kota Bandung menyampaikan, jika ada masalah segera menyelesaikan.

DPR Minta Kepala Daerah yang Abaikan Kebijakan PPKM Darurat Dipecat
Indonesia
DPR Minta Kepala Daerah yang Abaikan Kebijakan PPKM Darurat Dipecat

"Bila terbukti mengabaikan PPKM darurat yang berujung mengorbankan kesehatan rakyat, kepala daerah harus diberhentikan," kata Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang

Demokrat Sarankan PPKM Level 4 Dilanjutkan
Indonesia
Demokrat Sarankan PPKM Level 4 Dilanjutkan

Presiden Jokowi harus dapat memimpin langsung penerapan dan penanganan dalam PPKM Level ini

Komjen Listyo Diuji Oleh 2 Orang Perwakilan Setiap Fraksi DPR
Indonesia
Komjen Listyo Diuji Oleh 2 Orang Perwakilan Setiap Fraksi DPR

Komisi III DPR diagendakan langsung mendengarkan pendapat fraksi-fraksi usai menggelar uji kelayakan, apakah menerima atau tidak sosok calon Kapolri yang diajukan Presiden.

[Hoaks atau Fakta]: Ekstrak Buah Nanas Jadi Obat Corona
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Ekstrak Buah Nanas Jadi Obat Corona

Dalam narasinya postingan tersebut juga mencatut seorang ilmuwan dari Australia mengatakan bormelain (ekstrak nanas) dapat melarutkan protein untuk mengobati virus corona.