Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Ketua Komite III DPD Filep Wamafma menuntut operasional izin pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat, ditutup total, bukan cuma pemberhentian sementara.
“Kita berharap bukan ditutup sementara. Tidak boleh ada negosiasi dengan pelaku kerusakan tempat wisata,” kata Filep dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/6).
Politisi Papua Barat itu, pola pikir pejabat negara harus segera berubah. Menurutnya, kemajuan bukan hanya soal angka dan uang, namun kemajuan juga adalah menjaga tanah, laut, dan hutan serta keberlanjutannya.
Baca juga:
Greenpeace Sebut Tambang Nikel di Raja Ampat Rusak Alam, Istana Baru Turun Tangan
“Kemajuan adalah melindungi sumber pangan, air bersih, dan ekosistem alam. Jika ekowisata hilang, jika laut rusak, jika pertanian musnah, hutan habis, maka ekonomi lokal runtuh,” paparnya.
Filep mengingatkan secara hukum aktivitas tambang di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir dilarang. Untuk itu, dia meminta Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan memerintahkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang merusak lingkungan tanpa kompromi.
“Negara tidak boleh tunduk pada tekanan ekonomi. Kepentingan jangka panjang rakyat dan kelestarian alam sebagai sumber kehidupan jauh lebih penting,” tandas Senator asal tanah Papua itu. (Knu)
