Turunkan Suhu Politik, Jokowi dan Prabowo Disarankan Bertemu di Sidang MK
MerahPutih.com - Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) segera dimulai di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) tinggal hitungan hari.
Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan di mata publik, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi adalah tokoh bangsa ini. Ia pun menyarankan agar mereka menghadiri sidang perdana di MK
"Mereka politisi negarawan. Oleh karena itu, sebagai negarawan, dua Paslon ini sejatinya menyediakan waktu menghadiri, minimal pada sidang perdana PHPU di MK. Bila kedua paslon ini benar-benar hadir, ada dua hal positif bagi negeri ini yang bisa dipetik," kata Emrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (10/6).
BACA JUGA: Mantan Kapolda Metro Jaya Tersangka Kasus Makar
Pertemuan mereka, lanjut Emrus mampu menurunkan suhu politik.
"Terbayang oleh saya, tentu sebelum persidangan formal dimulai, kedua Paslon sudah hadir lebih awal di ruang sidang. Mereka saling menyapa, berjabat tangan, berpeluk hangat, memberi senyum, dan sesekali melontarkan jandaan negarawan yang disertai lepas tawa dengan gaya khas masing-masing," terang pengajar dari Universitas Pelita Harapan ini
Setting pertemuan semacam ini, lebih natural daripada melalui mediasi yang dijejeki oleh seorang tokoh. Apalagi tokoh tersebut sama sekali tidak “setara” dengan posisi sebagai Paslon Pilpres.
Sebagai lambang non-verbal, peristiwa ini sangat mengandung nilai berita bagi media massa untuk diberitakan secara luas.
"Karena pertemuan para elit puncak politik tersebut dari kedua kubu kekuatan politik yang sempat diwarnai persaingan yang menghangat dalam kampanye dan pasca pemungutan suara Pilpres 2019," jelas Emrus.
Pertemuan tidak perlu ditunda hingga keputusan MK. Sebab, perdebatan di MK sangat substansial, filosofis, akademis, normatif, dan keputusan mengikat para pihak dan final.
"Di MK sudah tidak ada lagi perdebatan politik prakmatis," terang Emrus yang berbicara dengan logat khas Bataknya ini.
BACA JUGA: Tunggu Kejutan KPK Umumkan Tersangka Baru Mega-Korupsi Triliun Rupiah
Di sisi lain, masyarakat menilai ketaatan hukum bagi para elit, pemimpin dan calon pemimpin negeri ini. Konsekuensinya, masyarakat pun menjadi taat hukum karena ada role model yang menjadi panutan.
"Perilaku pelanggaran hukum karena kesewenangan akan bisa ditekan seminimal mungkin," tutup Emrus. (Knu)