Turun Tangan OJK Tangani Perencana Keuangan Milenial Jouska Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - PT Jouska Finansial Indonesia, saat ini ramai diperbincangkan. Perencana keuangan buat milenial ini, menjadi trending topic di jejaring sosial sejak Selasa (21/7), ketika salah seorang klienya mengeluhkan jika uangnya hilang drastis atau mengalami kerugian.

Kerugian diduga karena pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara Jouska dan klien. Otoritas Jasa Keuangan lewat Satgas Waspada Investasi akan memanggil manajemen Jouska, pekan depan untuk meminta klarifikasi mengenai izin dan kegiatan bisnisnya.

Sampai hari ini, OJK tidak memberikan izin operasional bagi perencana keuangan karena belum ada payung hukumnya di Indonesia.

Baca Juga:

PDIP Solo Minta Kader Solid Menangkan Gibran-Teguh

Laporan pada Satgas Waspada Investasi pun mulai meningkat. Hingga Rabu (23/7) kemarin, ada empat laporan terkait layanan perusahaan konsultan finansial PT Jouska Finansial Indonesia.

Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing menegaskan, pihaknya bakal turun tangan, karena terkait investasi.

Perusahaan konsultan dan perencana keuangan di Indonesia, kata ia, dilarang tidak bisa berperan sebagai pengelola dana investasi atau Manajer Investasi (MI). Jika ingin menjadi Manajer Investasi, harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Jadi dua hal yang perlu diklarifikasi, yaitu legalitasnya dan kegiatan bisnisnya,” kata Tongam.

Chief Executive Officer (CEO) PT Jouska Finansial Indonesia, Aakar Abyasa Fidzuno membahtah mengelola dana klien untuk diinvestasikan di instrumen tertentu. Ruang lingkup Jouska, hanya sebagai pemberi nasihat dan saran terkait perencanaan keuangan termasuk edukasi investasi pada produk yang secara hukum telah terdaftar di OJK, seperti surat utang maupun saham.

Ilustrasi Investasi
Ilustrasi Investasi. (Foto: Antara).

Aakar menegaskan, pihaknya sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan para klien dan juga mantan klien yang mengeluhkan hasil layanan keuangan yang diberikan dan mengupayakan solusi terbaik atas permasalahan yang dialami klien dan berjanji proses peyelesaian masalah dengan klien akan dilakukan terbuka.

"Yang pasti kami selalu mengupayakan yang terbaik dan siap selalu untuk komunikasi secara terbuka terkait semua keluhan. Kami selalu terbuka untuk berdiskusi dan menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari klien kami,” ujarnya.

Teranyar, CEO Jouska mengeluarkan pernyataan lewat vidio meminta maaf para berbagai kalangan. Seraya meminta untuk mencari jalan tengah dan memberikan solusi paling baik untuk semua pihak.

"Kepada seluruh stakeholders di Jouska ID, kepada rekan-rekan di industri, regulator maupun masyarakat secara luas karena kami telah menimbulkan. keresahan dan kegaduhan dengan pemberitaan yang muncul di media maupun di sosmed beberapa hari terakhir ini," ungkapnya dalam laman media sosial https://www.instagram.com/aakarabyasa.

Baca Juga:

Ajukan Rehabilitasi Narkoba, Catherine Wilson Harus Tunggu Enam Bulan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Doni Monardo Puji Anies Jatuhkan Denda Rp50 Juta ke Rizieq Shihab
Indonesia
Doni Monardo Puji Anies Jatuhkan Denda Rp50 Juta ke Rizieq Shihab

Doni Monardo memberikan pujian kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memberikan sanksi Rp 50 juta kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab

Aturan Baru Kapolri: Status Tersangka UU ITE Wajib Diputus Jenderal Bintang Tiga
Indonesia
Aturan Baru Kapolri: Status Tersangka UU ITE Wajib Diputus Jenderal Bintang Tiga

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan para kapolda untuk melaksanakan gelar perkara secara virtual dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

OJK Setujui Korea Ambil Alih Bank Bukopin
Indonesia
OJK Setujui Korea Ambil Alih Bank Bukopin

Induk usaha KB Kookmin Bank yaitu KB Financial Group (KBFG) yang merupakan grup finansial terbesar di Korea Selatan, juga disetujui menjadi ultimate shareholder Bank Bukopin.

PPP Nilai UU Pemilu Tidak Perlu Direvisi
Indonesia
PPP Nilai UU Pemilu Tidak Perlu Direvisi

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI menilai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak perlu direvisi.

Jangan Melanggar, Tilang Elektronik Dimulai
Indonesia
Jangan Melanggar, Tilang Elektronik Dimulai

Dengan diterapkan penindakan pelanggaran dengan ETLE diharapkan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas diharapkan lebih baik dan tertib

Digelar Virtual, IndoBuildTech Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi Saat Pandemi
Indonesia
Digelar Virtual, IndoBuildTech Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi Saat Pandemi

Kegiatan komukasi dan interaksi bisnis secara virtual selama penyelenggaraan IndoBuildTech diharapkan mampu menghadapi kendala fisik.

Baleg DPR Tunggu Surat Resmi Pemerintah Terkait Penundaan Pembahasan RUU HIP
Indonesia
Baleg DPR Tunggu Surat Resmi Pemerintah Terkait Penundaan Pembahasan RUU HIP

"Jika disusun kembali, DPR punya kesempatan luas untuk menampung aspirasi," katanya

Buntut Insiden Midodareni Solo, Menag Ingatkan Islam Itu Penebar Perdamaian
Indonesia
Buntut Insiden Midodareni Solo, Menag Ingatkan Islam Itu Penebar Perdamaian

"Dalam situasi apapun, kita harus dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahamatan lil'alamiin, penebar perdamaian, di manapun dan kapanpun."

Brigjen Prasetijo Diduga Bersekongkol dengan Buronan Kelas Kakap, DPR Nilai Jadi "Tamparan" buat Polri
Indonesia
71 Ribu Lebih Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet
Indonesia
71 Ribu Lebih Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet

Seluruh pasien rawat inap ditempatkan di tower empat, lima, enam dan tujuh