Soffi Amira
MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melakukan inspeksi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jebres, Solo, Rabu (8/10).
Pada inspeksi tersebut, ia meminta semua SPPG mendirikan posko kesehatan selama 24 jam.
Luthfi mengatakan, pihaknya berencana mendirikan posko di Dinas Kesehatan kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah untuk program makan bergizi gratis (MBG).
“Posko ini digunakan salah satunya untuk pengaduan, untuk melakukan pengecekan, dan tanggap kesegeraan apabila terjadi apa-apa,” ujar Luthfi, Rabu (8/10).
Baca juga:
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Ia menyebutkan, posko ini akan digunakan sebagai media informasi mengenai penetrasi dan quick respons, apabila terjadi sesuatu.
Luthfi menyatakan, pengadaan posko di Dinas Kesehatan tersebut sudah mendapat izin Kepala BGN. Ke depannya, posko di Jawa Tengah tersebut bisa menjadi model atau percontohan untuk wilayah lainnya.
"Posko Dinas Kesehatan ini untuk satu kali 24 jam, harus ada orangnya, dan ini wali kota/bupati sudah rapat kemarin," katanya.
Menurut Luthfi, inspeksi ini bertujuan untuk mengecek SPPG yang sudah mendapatkan sertifikasi laik higienis sanitasi (SLHS).
Baca juga:
Belasan Siswa SMPN 1 Wedi Klaten Keracunan MBG, Dinkes Klaten Ambil Sampel Makanan
Jika sebelumnya SLHS dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maka saat ini seluruh Dinas Kesehatan di kabupaten/kota sudah mengeluarkannya.
"Yang gunanya (SLHS) adalah verifikasi, satu, inspeksi terhadap makanan, untuk dilabkan diuji di laboratorium) 1 sampai 10 hari. Kemudian dilatihkan para karyawannya atau personilnya untuk cara menjamah makanan termasuk kandungan gizinya, dari Badan Gizi (BGN) juga ikut," katanya.
Menurut Luthfi, kerja sama tersebut secara tidak langsung akan menjamin keamanan MBG bagi penerima manfaat, kemudian tidak terulangnya kasus anak-anak terpapar atau keracunan.
Ia menyatakan, sosialisasi juga sudah dilakukan secara masif di seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.
Baca juga:
16 SPPG di Solo Ajukan Sertifikasi Laik, Pemkot Segera Lakukan Uji Kelayakan
"Termasuk kami juga melibatkan seluruh komponen di antaranya adalah di seluruh SPPG sudah punya WA grup, yang di dalamnya itu ada personel SPPG, kemudian perwakilan wali murid, kemudian perwakilan anak-anak, kepala sekolah, dan lain,” ucap dia.
Secara umum, Jawa Tengah sudah hampir mendekati 1.430 SPPG operasional. Masukan dari para penerima manfaat akan menjadikan SPPG sesuai rencana pemerintah dalam rangka menyehatkan dan mensejahterakan masyarakat.
“Kami sebagai perwakilan pemerintah pusat harus hadir, termasuk di masing-masing kabupaten/kota sudah mempunyai kearifan lokal sendiri-sendiri,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
