Turki Hukum Seumur Hidup Para Pemimpin Kudeta 2016 Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. ANTARA/REUTERS/HO-Presidential Press Office/aa. (Presidential Press Office/Handou/PRESIDENTIAL PRES)

MerahPutih.com - Pengadilan Turki menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada ratusan terdakwa yang dituduh memimpin upaya kudeta tahun 2016, pada Kamis (26/11), termasuk terhadap komandan dan pilot militer. Kudeta tersebut dilakukan para pimpinan militer dari sebuah pangkalan udara dekat ibu kota Ankara.

Lebih dari 250 orang tewas pada 15 Juli 2016 lalu ketika para tentara yang membelot menguasai pesawat tempur, helikopter dan tank, dan berusaha untuk mengambil kendali institusi negara serta menggulingkan pemerintahan Presiden Tayyip Erdogan.

Dikutip Antara, persidangan itu merupakan yang paling diperhatikan oleh publik dari lusinan kasus pengadilan yang menargetkan ribuan orang. Dimana, orang-orang itu dituduh terlibat dalam upaya kudeta. Tudingan dilontarkan oleh Ankara kepada para pendukung Fethullah Gulen, seorang penceramah muslim yang berada di Amerika Serikat.

Baca Juga:

Gempa Turki, Enam Orang Tewas dan Ratusan Luka-luka

Mantan komandan angkatan udara Akin Ozturk dan sejumlah pihak lainnya di pangkalan udara Akinci dekat Ankara dituduh mengarahkan kudeta dan membom gedung-gedung pemerintah. Termasuk gedung parlemen, dan berusaha membunuh Erdogan.

Menurut laporan kantor berita negara Anadolu, empat pemimpin kelompok, yang dijuluki "imam sipil" karena hubungan dengan jaringan Gulen, dijatuhi hukuman seumur hidup. Alasannya, karena tuduhan mencoba membunuh presiden dan berusaha menggulingkan tatanan konstitusional.

Pilot pesawat tempur F-16 juga termasuk di antara mereka yang mendapat hukuman seumur hidup. Hukuman itu merupakan hukuman terberat di pengadilan Turki lantaran tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat.

Menteri Pertahanan Hulusi Akar, beserta komandan lainnya, ditahan selama beberapa jam di pangkalan pada malam kudeta. Sebanyak 475 orang diadili, 365 di antaranya dalam tahanan.

Fethullah Gulen, imam Islam Turki yang bermukim di Amerika Serikat, yang dianggap Ankara bertanggung jawab atas kudeta di Turki. (haber.sol.org.tr)
Fethullah Gulen, imam Islam Turki yang bermukim di Amerika Serikat, yang dianggap Ankara bertanggung jawab atas kudeta di Turki. (haber.sol.org.tr)

Tindakan keras yang berlanjut

Ulama Gulen (79), yang pernah menjadi sekutu Erdogan dan membantah terlibat dalam kudeta, adalah satu dari enam terdakwa yang diadili secara in absentia. Berkas mereka dipisahkan dari persidangan utama, menurut laporan media.

Pemerintah mengumumkan keadaan darurat di Turki, negara anggota NATO dan calon anggota Uni Eropa, setelah kudeta yang gagal dan melakukan tindakan keras skala besar yang membuat khawatir sekutu Barat Ankara.

Baca Juga:

Penjelasan BMKG soal Gempa Turki

Sekitar 292.000 orang telah ditahan karena diduga terkait dengan Gulen, hampir 100.000 dari mereka dipenjara menunggu persidangan, sebagaimana dilaporkan Anadolu yang mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu.

Sekitar 150.000 pegawai negeri dipecat atau diskors setelah kudeta, dengan sekitar 20.000 dikeluarkan dari militer. Pengadilan telah menjatuhkan lebih dari 2.500 hukuman seumur hidup.

Empat tahun kemudian, operasi polisi yang menargetkan tersangka yang dituduh memiliki hubungan dengan Gulen terus berlanjut.

Pemerintah mengatakan tindakan keras diperlukan mengingat tantangan keamanan yang dihadapi Turki, untuk membasmi jaringan pendukung Gulen yang tertanam dalam di aparat negara. (*)

Baca Juga:

Presiden Turki Serukan Warganya Boikot Produk Prancis

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hampir Setengah Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta Saat Libur Idul Adha
Indonesia
Hampir Setengah Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta Saat Libur Idul Adha

Sebanyak 97.541 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui GT Cikampek Utama 1 atau naik sebanyak 58,1 persen.

Gibran-Bagyo Deklarasi Patuhi Protokol Kesehatan di Pasar Gede Solo
Indonesia
Gibran-Bagyo Deklarasi Patuhi Protokol Kesehatan di Pasar Gede Solo

"Kami siap melakukan kampanye secara offline dan online dengan memabatasi orang dan berlakukan jaga jarak," ujar Gibran.

Bupati Karanganyar Bolehkan Warga Adakan Salat Idulfitri di Masjid
Indonesia
Bupati Karanganyar Bolehkan Warga Adakan Salat Idulfitri di Masjid

Hal tersebut bertentangan dengan anjuran pemerintah pusat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

DPR Minta Pemerintah Utamakan Guru Masuk Prioritas Dapat Vaksin COVID-19
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Utamakan Guru Masuk Prioritas Dapat Vaksin COVID-19

Hal itu sangat penting karena guru kerap berinteraksi dengan banyak siswa terutama ketika Pembelaharan Tatap Muka (PTM) dimulai tahun depan.

Begini Ciri Khas Jokowi Pilih Kapolri
Indonesia
Begini Ciri Khas Jokowi Pilih Kapolri

Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengatakan, kemungkinan pada hari Rabu (13/1) baru surat presiden (surpres) tentang nama calon Kapolri akan keluar.

Jokowi Turunkan Lebih Banyak Tentara dan Polisi di Jawa Timur
Indonesia
Jokowi Turunkan Lebih Banyak Tentara dan Polisi di Jawa Timur

Penambahan pasukan akan dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah mempersiapkan era normal baru.

Pemprov DKI Buka Pelatihan Kerja Bagi Warga yang Kena PHK
Indonesia
Pemprov DKI Buka Pelatihan Kerja Bagi Warga yang Kena PHK

Jumlah pengangguran di ibu kota per Agustus 2020 sebanyak 572.780 orang atau 10,95 persen dari jumlah pekerja

Universitas Kabul Diserang, Puluhan Tewas
Dunia
Universitas Kabul Diserang, Puluhan Tewas

Peristiwa itu menewaskan sedikitnya 22 orang, termasuk beberapa mahasiswa di ruang kelas mereka.

ICW Minta KPK Dalami Pernyataan Saksi Perkara Jaksa Pinangki
Indonesia
ICW Minta KPK Dalami Pernyataan Saksi Perkara Jaksa Pinangki

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, hal ini penting dilakukan untuk melihat potensi keterlibatan pihak lain.

[HOAKS atau FAKTA]:Menhan Prabowo Tangkap Pentolan Papua Merdeka Benny Wenda
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]:Menhan Prabowo Tangkap Pentolan Papua Merdeka Benny Wenda

Deklarasi Benny mendapat kecaman keras dari pemerintah Indonesia. Bahkan deklarasi itu juga ditolak oleh Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).