Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Bukti Ada Kepentingan Mafia Korupsi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memenuhi panggilan polisi atas kasus dugaan penyiraman air keras yang menimpa dirinya, Senin (6/1/2020). (ANTARA/Fianda Rassat/am).

MerahPutih.com - Tim Advokasi Novel Baswedan menyatakan tuntutan satu tahun pidana penjara terhadap dua terdakwa peneror penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengonfirmasi sandiwara hukum yang selama ini dikhawatirkan masyarakat.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis yang merupakan mantan anggota Brimob Polri untuk dihukum satu tahun pidana penjara. Tuntutan itu dibacakan Jaksa dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6).

Baca Juga

Ronny Bugis, Peneror Novel Baswedan Dituntut 1 Tahun Penjara

Salah seorang anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Kurnia Ramadhana menilai tuntutan tersebut tidak hanya rendah tetapi juga memalukan dan tidak berpihak pada korban kejahatan.

"Terlebih ini adalah serangan brutal kepada Penyidik KPK yang telah terlibat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi. Alih-alih dapat mengungkapkan fakta sebenarnya, justru Penuntutan tidak bisa lepas dari kepentingan elit mafia korupsi dan kekerasan," kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis (11/6).

Novel Baswedan akan dipertemukan dengan dua pelaku penyerangan terhadap dirinya
Dua oknum polisi pelaku penyerangan terhadap dirinya (MP/Kanu)

Sejak awal, kata Kurnia, Tim Advokasi Novel Baswedan berulang kali mengungkap banyak kejanggalan dalam persidangan ini. Di antaranya, dakwaan jaksa yang berupaya menafikan fakta kejadian yang sebenarnya dengan hanya mendakwa Pasal 351 dan Pasal 355 KUHP terkait dengan penganiayaan terhadap kedua terdakwa.

Padahal teror yang dialami Novel berpotensi untuk menimbulkan akibat buruk, yakni meninggal dunia. Dengan demikian, menurut Kurnia, jaksa seharusnya mendakwa dengan menggunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Selain itu, saksi-saksi yang dianggap penting tidak dihadirkan jaksa di persidangan. Setidaknya terdapat tiga saksi yang semestinya dapat dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Tiga saksi itu pun pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, Komnas HAM, serta Tim Pencari Fakta bentukan Kepolisian.

"Namun, Jaksa seakan hanya menganggap kesaksian mereka tidak memiliki nilai penting dalam perkara ini. Padahal esensi persidangan pidana itu adalah untuk menggali kebenaran materiil, sehingga langkah Jaksa justru terlihat ingin menutupi fakta kejadian sebenarnya," ujarnya.

Kejanggalan lainnya, peran penuntut umum yang terlihat justru seperti pembela para terdakwa. Hal ini disimpulkan ketika melihat tuntutan yang diberikan kepada dua terdakwa. Tak hanya itu, saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Novel pun jaksa seolah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan penyidik KPK ini.

"Semestinya Jaksa sebagai representasi negara dan juga korban dapat melihat kejadian ini lebih utuh, bukan justru membuat perkara ini semakin keruh dan bisa berdampak sangat bahaya bagi petugas-petugas yang berupaya mengungkap korupsi ke depan," kata Kurnia.

Kurnia menyatakan, persidangan kasus ini menunjukan hukum digunakan bukan untuk keadilan, tetapi sebaliknya digunakan untuk melindungi pelaku dengan memberi hukuman “alakadarnya”, menutup keterlibatan aktor intelektual, mengabaikan fakta perencanaan pembunuhan yang sistematis, dan memberi bantuan hukum dari Polri kepada pelaku.

Padahal, lanjut Kurnia, Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan pendampingan hukum baru dapat dilakukan bilamana tindakan yang dituduhkan berkaitan dengan kepentingan tugas.

Baca Juga

Penerornya Dituntut 1 Tahun Penjara, Novel: Fakta Rusaknya Hukum di Indonesia

Untuk itu, Tim Advokasi Novel Baswedan meminta Majelis Hakim tidak larut dalam sandiwara hukum ini. Seharusnya, kata Kurnia, Majelis Hakim sudah melihat fakta sebenarnya yang menimpa Novel Baswedan.

Selain itu, Tim Advokasi juga menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka tabir sandiwara hukum ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta Independen.

"Kami juga menuntut Komisi Kejaksaan mesti menindaklanjuti temuan ini dengan memeriksa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan," pungkasnya. (Pon)

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Jiwasraya, Bos PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto Divonis Seumur Hidup
Indonesia
Kasus Jiwasraya, Bos PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto Divonis Seumur Hidup

Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto divonis seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

TVRI Kena Sanksi Tayangkan Adegan Ciuman Bibir di Acara 'Jendela Dunia'
Indonesia
TVRI Kena Sanksi Tayangkan Adegan Ciuman Bibir di Acara 'Jendela Dunia'

TVRI dan lembaga penyiaran lainnya untuk berhati-hati dan teliti setiap akan menyiarkan sebuah program

Pengantin Bom Polrestabes Medan Pernah Bikin Parodi Jokowi-Ahok di YouTube
Indonesia
Pengantin Bom Polrestabes Medan Pernah Bikin Parodi Jokowi-Ahok di YouTube

Video RMN dan teman-temannya enam tahun lalu itu menyindir Jokowi-Ahok saat memimpin Pemprov DKI.

 Panitia Pastikan Reuni 212 Tetap Digelar dengan Serangkaian Kegiatan
Indonesia
Panitia Pastikan Reuni 212 Tetap Digelar dengan Serangkaian Kegiatan

"Reuni Akbar 212 tahun 2019 ini akan kami awali dengan salat tahajud bersama, salat subuh, pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, dan bermunajat kepada Allah SWT yang insyaallah acara akan kami akhiri pada pagi hari. Mari kita putihkan Monas," ujarnya.

Anies Akui Punya 100 Rumah Sakit Rujukan COVID-19
Indonesia
Anies Akui Punya 100 Rumah Sakit Rujukan COVID-19

Kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI sebelumnya ada sebanyak 67

Pemkot Solo Perpanjangan Masa Belajar Siswa di Rumah Sampai setelah Lebaran
Indonesia
Pemkot Solo Perpanjangan Masa Belajar Siswa di Rumah Sampai setelah Lebaran

Perpanjangan belajar di rumah ini sudah ketiga kalinya dilakukan Pemkot Solo sejak tanggal 13 Maret.

Polemik Celana Cingkrang, Munarman FPI Iri tidak Ada Larangan Pakai Rok Mini
Indonesia
Polemik Celana Cingkrang, Munarman FPI Iri tidak Ada Larangan Pakai Rok Mini

Menyamakan definisi terhadap kata radikal tentunya juga bisa menghilangkan fobia semua pihak

Mulai Februari, Tilang Elektronik Diberlakukan bagi Motor di Sudirman-Thamrin
Indonesia
Mulai Februari, Tilang Elektronik Diberlakukan bagi Motor di Sudirman-Thamrin

Adapun, jenis pelanggaran yang dapat tertangkap kamera ETLE untuk pengendara motor sama dengan pelanggaran pengendara mobil.

Kemensos Susun Pedoman Operasional ATENSI Penyandang Disabilitas
Indonesia
Kemensos Susun Pedoman Operasional ATENSI Penyandang Disabilitas

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat

Batal Demo di DPR, 10 Perwakilan Ojol Temui Anggota Dewan
Indonesia
Batal Demo di DPR, 10 Perwakilan Ojol Temui Anggota Dewan

"Mereka memutuskan hanya perwakilan 10 orang. Pihak di dalam sudah kami komunikasikan yang akan nerima dari komisi mana. Lagi proses komunikasi," jelas Heru