Tuntutan Ringan Pelaku Penyerang Novel Dinilai Bentuk Ancaman Bagi Penegak Hukum Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. (Foto: merahputih.com/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mengkritisi langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menuntut setahun penjara terhadap pelaku penyiraman Novel Baswedan.

Menurutnya, tuntutan ringan ini membuat para penegak hukum di lapangan menjadi khawatir karena pelaku penyiksaan hanya dituntut ringan.

Baca Juga

Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Cederai Rasa Keadilan

"Kalau begini orang akan jadi ragu-ragu untuk bekerja, karena ternyata negara tidak hadir untuk melindungi," kata Suparji Ahmad kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/6).

Dia menyebut tuntutan satu tahun kurungan kepada pelaku penyiraman Novel membuat persidangan perkara bak sandiwara. Dirinya berpendapat, proses hukum ini tidak lain hanya membatalkan sebuah kewajiban bahwa ada orang yang harus dihukum terhadap kasus novel meski tidak mengungkap fakta sebenarnya dari perkara tersebut.

 Sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz)
Sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz)

Suparji mengkritik penyataan jaksa terkait ketidaksengajaan para penyerang menyiram air keras ke bagian mata. Menurutnya, itu alasan yang mengada-ada.

"Dia menginstruksikan niatnya adalah hanya menyiram badan, kemudian kena mata ya sebetulnya kan seorang pelaku sudah memperkirakan bahwa minyak (air keras) yang dipakaikan, minyak yang membahayakan, jadi saya kira itu alasan yang mengada-ada," tuturnya kepada wartawan.

Baca Juga

Bandingkan dengan Bahar bin Smith, Eks Bos KPK Nilai Tuntutan Peneror Novel Tak Masuk Akal

Suparji turut berkomentar mengenai hal lainnya yang meringankan tuntutan. Salah satunya soal permintaan maaf para pelaku terkait aksi penyiraman air keras.

"Alasan yang meringankan karena dia minta maaf, kemudian dia kooperatif, Saya kira itu adalah tidak tepat, dia itu minta maaf ke siapa? Apakah Novel Baswedan sudah memaafkan itu dan koperatif kan ukurannya apa gitu maka saya mengatakan ini jauh dari rasa keadilan masyarakat," imbuh Suparji.

Kendati, dia mengungkapkan, pelaku penyiraman Novel masih bisa dihukum lebih dari satu tahun penjara. Suparji mengatakan, hal itu bergantung pada hakim yang memeriksa supaya kemudian dia mendengar rasa keadilan agar kemudian bisa memberikan efek jera dan edukasi kepada masyarakat.

Suasana sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Suasana sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Menurutnya, hakim memiliki kebebasan dan independensi untuk memutus berdasarkan keyakinan dan fakta persidangan. Dia mengatakan, hakim bisa jadi memiliki keyakinan berbeda dengan jaksa sehingga peluang vonis lebih dari satu tahun masih memungkinkan.

Baca Juga

Anggota DPR Ungkit Tuntutan 1 Tahun Bui Apa Sebanding Cacat Seumur Hidup Novel

"Karena faktanya sampai sekarang mata kiri Novel tidak bisa melihat. Masyarakat menyuarakan orang yang seperti itu, yang sudah bekerja menyelamatkan uang negara sampai luka, sampai cacat matanya sehingga mestinya pelaku dihukum seberat-beratnya," katanya.

Seperti diketahui, dua penyerang Novel, Rahmat Kadir dan Ronny Bugis dituntut jaksa dengan hukuman 1 tahun penjara. Keduanya dinilai melanggar Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masa Pandemi, Tren Nikah Dini di Ponorogo Melonjak
Indonesia
Masa Pandemi, Tren Nikah Dini di Ponorogo Melonjak

Masa pandemi COVID-19, pernikahan di bawah umur makin tumbuh subur di Kabupaten Ponorogo.

Alumni UII Serahkan APD Penanganan COVID-19 ke Sejumlah Rumah Sakit
Indonesia
Alumni UII Serahkan APD Penanganan COVID-19 ke Sejumlah Rumah Sakit

Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) menyerahkan bantuan alat kesehatan ke sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19.

Melanggar Protokol Kesehatan Saat Tahapan Pilkada Bisa Kena Pidana
Indonesia
Melanggar Protokol Kesehatan Saat Tahapan Pilkada Bisa Kena Pidana

Di UU Pilkada maupun peraturan KPU tidak mengatur sanksi pidana untuk pelanggar protokol kesehatan tapi ada UU lain di luar UU pilkada

Update Kasus Corona DKI Selasa (13/10): 89.228 Positif, 73.733 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Selasa (13/10): 89.228 Positif, 73.733 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 11,8 persen, penambahan kasus positif per hari sebanyak 1.054 jiwa.

Rakyat Kecil Menjerit di Tengah Pendemi COVID-19, Anies Diminta Bertindak
Indonesia
Rakyat Kecil Menjerit di Tengah Pendemi COVID-19, Anies Diminta Bertindak

Azas mengatakan, para pedagang dan buruh harian harusnya mendapat prioritas perlindungan kehidupannya ditengah bencana seperti sekarang ini.

Kasus Harian COVID-19 tak Lagi Diumumkan karena Masyarakat Terkesan Cuek
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 tak Lagi Diumumkan karena Masyarakat Terkesan Cuek

"Selama pengumumkan tak memberikan efek ke perilaku masyarakat. Malah masyarakat terkesan cuek," jelas Trubus

Inspeksi Stadion Manahan, Komisi X DPR: Solo Siap Sambut Piala Dunia U-20
Indonesia
Inspeksi Stadion Manahan, Komisi X DPR: Solo Siap Sambut Piala Dunia U-20

Komisi X DPR melakukan inspeksi di Stadion Manahan untuk memastikan kesiapan stadion menjadi venue Piala Dunia U-20 pada 2021.

PSBB Bakal Dilakukan Serentak di Jabodetabek, Ketegasan Pemerintah Diperlukan
Indonesia
PSBB Bakal Dilakukan Serentak di Jabodetabek, Ketegasan Pemerintah Diperlukan

Masih masih banyak aktivitas masyarakat yang tidak sesuai protokol kesehatan.

Pelanggar PSBB Hari Keempat di Jakarta Nyaris Sentuh 3.500
Indonesia
Pelanggar PSBB Hari Keempat di Jakarta Nyaris Sentuh 3.500

Jenis pelanggaran terbanyak adalah pengendara tidak memakai masker

Sederet Program Penanganan Banjir dari Uang Pinjaman Pemerintah Pusat Rp 5,2 Triliun
Indonesia
Sederet Program Penanganan Banjir dari Uang Pinjaman Pemerintah Pusat Rp 5,2 Triliun

Pogram lainnya ialah peningkatan kapasitas sungai dan drainase