Tuntutan Mati dalam Kasus Asabri, Kontras Sebut Hanya Basa-basi Belaka Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dituntut hukuman mati dalam perkara dugaan korupsi dan pencucian uang PT Asabri. ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam keras dan mengkritik jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung yang menuntut hukuman mati terhadap terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat.

Wakil Koordinator Kontras Arif Nur Fikri menilai, hukuman mati tidak akan memberikan efek jera. JPU seharusnya mendukung langkah pemerintah yang sedang menggalakkan moratorium hukuman mati. Bahkan, hukuman dalam kasus Asabri dinilai hanya basa-basi belaka.

"Namun menjadi pertanyaan apa yang menjadi dasar JPU mengajukan tuntutan mati terhadap terdakwa, mengingat perkara-perkara korupsi cukup banyak, apakah dasar JPU adalah untuk memberikan efek jera," ujar Arif dalam pesan tertulisnya, Kamis (23/12).

Baca Juga:

Pledoi Heru Hidayat, Tuntutan Hukuman Mati JPU Menyimpang dari Dakwaan

Menurut Arif, seharusnya JPU belajar dari perkara-perkara lain seperti narkoba dan pembunuhan berencana. Menurut dia, pidana hukuman mati dalam dua perkara tersebut sama sekali tidak memberikan efek jera.

"Kalau memang dasarnya memberikan efek jera, seharusnya JPU bisa berkaca dari perkara-perkara lain seperti narkotika dan pembunuhan berencana, di mana hal tersebut jelas bahwa tuntutan hukuman mati tidak memberikan efek jera sama sekali," ujarnya.

Selain itu, kata Arif, seharusnya JPU mendukung langkah pemerintahan Joko Widodo yang secara tidak langsung sedang melakukan moratorium hukuman mati. Menurut dia, meskipun hukum positif di Indonesia masih membolehkan hukuman mati termasuk untuk kasus korupsi, namun sebaiknya tidak diterapkan karena belum terbukti memberikan efek jera.

"Pemerintah saat ini secara tidak langsung sedang melakukan moratorium terkait dengan eksekusi mati. Seharusnya upaya-upaya tersebut didukung oleh aparat penegak hukum dengan tidak menambah deretan hukuman mati bagi terpidana baik itu pada kasus korupsi, maupun kasus-kasus lain yang mengatur hukuman mati," tegas dia.

Baca Juga:

Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim

"Saya rasa solusinya akan lebih bijak jika aparat penegak hukum mencari solusi penghukuman lain selain hukuman mati, jika tujuannya untuk memberikan efek jera ketimbang hukuman mati," imbuh dia menambahkan.

Sementara, Divisi Hukum Kontras Auliya Rayyan menilai, hukuman mati pada dasarnya hanya melemahkan proses hukum. Pasalnya, hukuman mati tidak dapat memberi pelajaran pada pelaku kejahatan termasuk tidak memberikan efek jera.

"Hukuman mati tidak akan membuat koruptor jera selama sistem peradilan masih memiliki orang-orang yang sama, yang terus memotong hukuman koruptor, masih ada. Sudah ada banyak kasus korupsi yang hukumannya dipotong dengan alasan-alasan remeh berlaku baik, sangat menyesal, dan lain-lain. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kasus ini (kasus Asabri) hukuman mati cuma hanya jadi basa-basi belaka dan bisa saja berubah," jelas Auliya.

Selain itu, kata Auliya, hal lain yang membuat hukuman mati tidak memberikan efek jera pada koruptor adalah kelonggaran yang membuat pejabat publik dapat melakukan korupsi. Selama korupsi masih terus bisa dijalankan dengan mudah dan berbanding terbalik dengan semangat menghukum koruptor yang kecil, tutur dia, maka korupsi akan terus langgeng.

"Oleh karena itu, yang mesti diubah tidak cuma sistem penghukuman untuk koruptor, tapi juga kebijakan-kebijakan lain yang dapat mempersempit pergerakan pejabat publik untuk melakukan korupsi," pungkas Auliya. (Pon)

Baca Juga:

Akademisi Nilai Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Keliru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presiden Jokowi Hadiahkan Tas Noken Papua ke Menlu Selandia Baru
Indonesia
Presiden Jokowi Hadiahkan Tas Noken Papua ke Menlu Selandia Baru

Dalam pertemuan itu, Kepala Negara menghadiahkan tas noken Papua kepada Nanaia.

 Wapres Beri Perintah Andika Secara Intensif Pantau Papua
Indonesia
Wapres Beri Perintah Andika Secara Intensif Pantau Papua

"Bagaimana supaya di tahun 2022 nanti proses pembangunan kesejahteraan Papua bisa lebih intensif, bisa lebih nampak kepada masyarakat Papua manfaat kesejahteraannya," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi.

KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Pencucian Uang
Indonesia
KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkab) Bekasi. Dalam mengembangkan kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kapolri Buka Hasil Penyelidikan Dugaan Sejumlah Kapolda Bantu Ferdy Sambo
Indonesia
Kapolri Buka Hasil Penyelidikan Dugaan Sejumlah Kapolda Bantu Ferdy Sambo

Isu keterlibatan sejumlah kapolda di kasus Ferdy Sambo sempat mencuat ke publik.

Sertifikat HKI Dapat Digunakan Sebagai Jaminan Utang
Indonesia
Sertifikat HKI Dapat Digunakan Sebagai Jaminan Utang

Jawa Tengah menduduki peringkat ke tiga mendaftarkan hak cipta dengan jumlah 8.892. Untuk pendaftaran merek menduduki peringkat kelima dengan data 5.677.

Di Indonesia, 404 Terpidana Mati Menunggu Eksekusi
Indonesia
Di Indonesia, 404 Terpidana Mati Menunggu Eksekusi

Hasil analisis ICJR, menunjukkan mayoritas mereka yang menunggu eksekusi adalah terpidana narkotika sebanyak 260 orang.

Bareskrim Periksa Tiga Saksi terkait Dugaan Suap Karantina Libatkan Rachel Vennya
Indonesia
Bareskrim Periksa Tiga Saksi terkait Dugaan Suap Karantina Libatkan Rachel Vennya

Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan suap karantina yang dilakukan selebgram Rachel Vennya.

Polda Metro Kritisi Proses Perekrutan Sopir TransJakarta
Indonesia
Polda Metro Kritisi Proses Perekrutan Sopir TransJakarta

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengkritisi perekrutan sopir bus TransJakarta yang dinilai tidak teliti terkait riwayat penyakit calon sopir.

Dibuka Wawalkot Tangsel, 'Herophoria' Ibarat Pahlawan yang Hidupkan Kembali Semangat Warga
Indonesia
Dibuka Wawalkot Tangsel, 'Herophoria' Ibarat Pahlawan yang Hidupkan Kembali Semangat Warga

Dalam sambutannya, Pilar mengapresiasi event yang digelar komunitas D'Greenfield karena disebutnya seolah menjadi 'pahlawan' untuk menumbuhkan semangat positif di lingkungan warga.

PDIP Pastikan Tetap Berkoalisi untuk Menang Pemilu 2024
Indonesia
PDIP Pastikan Tetap Berkoalisi untuk Menang Pemilu 2024

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan PDIP tetap akan melakukan kerja sama dengan partai politik lain dalam menyongsong Pemilu 2024.