Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim Ilustrasi hakim. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Tuntutan hukuman mati dalam kasus mega korupsi PT Asabri terhadap terdakwa Heru Hidayat menuai polemik di publik. Untuk menuntut hukuman mati tersangka koruptor diharuskan ada berbagai syarat yang harus dipenuhi.

Pakar Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar menilai, jaksa telah terjebak pada frasa ‘keadaan tertentu’ dalam kasus korupsi PT Asabri. Dan hal tersebut menjadi sangat penting untuk dipertanyakan. Pasalnya tindak pidana korupsi yang dituduhkan pada Heru Hidayat tidak dalam kondisi darurat seperti bencana nasional atau krisis moneter.

Baca Juga:

Pandangan Pakar Hukum soal Pengulangan Tindak Pidana yang Disinggung dalam Kasus Asabri

"Dalam kasus Heru Hidayat pertanyaan terbesarnya adalah apakah terpenuhi ‘keadaan tertentu’. Padahal kasus PT Asabri ini ada kaitannya dana bencana, krisis, dan dana penanggulangan korupsi," ujar Akbar dalam keteranganya, Minggu (12/12).

Menurutnya pasal tersebut tak dapat diterapkan di kasus ini. Selain itu kata dia, jika dijatuhkan tuntutan mati Heru seyogyanya tidak perlu lagi membayar uang pengganti yang dibebankan padanya.

"Pada dasarnya kalau fokus utama jaksa adalah aset recovery, maka seharusnya tidak memilih tuntutan pidana mati," katanya.

Akbar juga meyakini tuntutan tersebut tidak akan diterima oleh Hakim. Dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP terdapat ketentuan bahwasanya hakim sebelum mengambil keputusan mengadakan musyawarah terakhir. Adapun musyawarah tersebut harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

"Jika melihat syarat musyawarah hakim dalam Pasal 182 KUHAP harus didasarkan pada dakwaan dan pembuktian saja. Sebagaimana kita tahu, tuntutan hukuman mati tidak ada dalam dakwaan jaksa bukan?" ujar Akbar.

Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan, solusi dari persoalan hukuman mati yang kontroversial dalam tindak pidana korupsi PT Asabri adalah dengan memaksimalkan hukuman penahanan atau penjara seumur hidup.

Bahkan, lanjut ia, bila ada di dalam hukum positif Indonesia, kalau perlu para koruptor itu dipenjara 100 tahun saja, namun tidak ada opsi untuk hukuman mati dalam penegakan hukum terkait kasus tipikor.

"Masih banyak opsi penghukuman lain. Detail setiap kasus korupsi dalam hal persekongkolan kelompok dan peran siapapun harus dituntaskan. Tidak ada pembenaran penjara penuh, restorative justice dan lainnya,"katanya.

Ia menegakan, kalau mau berkelanjutan memberantas korupsi, tidak ada cara lain kecuali dengan pendekatan kompleks yang mengadili siapapun, besar atau kecil yang dicuri.

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia

"Jadi bukan dengan pendekatan hukuman mati agar orang berhenti korupsi karena nilainya besar, misalnya," ucap Saut.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Heru Hidayat telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta Pasal 55 ayat (1) pertama KUHP dan kedua primair Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehingga JPU menuntut terdakwa dengan pidana mati. Selain itu, terdakwa diberi hukuman membayar uang pengganti sejumlah Rp 12.643.400.946.226,00 dalam waktu satu bulan. Jika uang ini tidak diganti sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Jaksa akan menyita serta melelang harta benda yang dimiliki sebagai uang pengganti. (*)

Baca Juga:

Akademisi Nilai Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Keliru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Laba Bank DKI Tumbuh 25,27 Persen Sepanjang 2021
Indonesia
Laba Bank DKI Tumbuh 25,27 Persen Sepanjang 2021

Bank DKI mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 727,36 miliar, tumbuh 25,27 persen dari laba per Desember 2020 sebesar Rp 580,64 miliar.

Kelanjutan Konser Boyband NCT 127 Hari Ini Tunggu Evaluasi
Indonesia
Kelanjutan Konser Boyband NCT 127 Hari Ini Tunggu Evaluasi

Polda Metro Jaya bersama pihak promotor melakukan evaluasi sebelum berlangsung hari kedua konser pada Minggu (5/11).

Naskah Akademi Publisher Rights Karya Jurnalistik Tengah Disusun Unpad
Indonesia
Naskah Akademi Publisher Rights Karya Jurnalistik Tengah Disusun Unpad

Proses selanjutnya akan bergantung pada keputusan jenis regulasi yang dipilih. Jika dalam bentuk UU, baik UU baru maupun revisi terhadap berbagai UU, maka pemerintah harus berkoordinasi dengan DPR.

Hoaks Merajalela, Etika Kepantasan Publik Sangat Dibutuhkan di Era Digital
Indonesia
Hoaks Merajalela, Etika Kepantasan Publik Sangat Dibutuhkan di Era Digital

Proses menjadi keIndonesiaan ada karena masing masing budaya, adat istidat, keyakinan lokal menyatu

Datang ke Lombok, Pembalap dan Ofisial MotoGP Tak Perlu Karantina
Indonesia
Datang ke Lombok, Pembalap dan Ofisial MotoGP Tak Perlu Karantina

Selama berada di kawasan sistem bubble MotoGP 2022 di Mandalika, peserta hanya diperkenankan melakukan interaksi dengan orang yang berada dalam satu kelompok bubble.

Vaksin Booster Kedua untuk Lansia Beri Perlindungan Optimal Hadapi COVID-19
Indonesia
Vaksin Booster Kedua untuk Lansia Beri Perlindungan Optimal Hadapi COVID-19

Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Reisa Broto Asmoro meminta setiap keluarga untuk segera mengajak lansia mendapatkan melakukan suntik vaksin booster kedua untuk menekan keparahan dan risiko kematian dalam menghadapi COVID-19.

Korut Laporkan Wabah Pertama COVID-19, Kim Jong Un: Lockdown Total
Dunia
Korut Laporkan Wabah Pertama COVID-19, Kim Jong Un: Lockdown Total

Korut baru melaporkan wabah pertama COVID-19 Kamis (12/5), setelah negara-negara lain mengalami pandemi global sejak 2020 silam.

Polri Limpahkan Tersangka Ferdy Sambo dkk ke Kejaksaan Pekan Depan
Indonesia
Polri Limpahkan Tersangka Ferdy Sambo dkk ke Kejaksaan Pekan Depan

"Insya Allah untuk rencana pelimpahan tahap dua akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari Senin (3/9)," kata Dedi di Jakarta, Rabu (28/9).

KPK Duga Rahmat Effendi Palak ASN Bekasi untuk Kebut Pembangunan Glamping
Indonesia
KPK Duga Rahmat Effendi Palak ASN Bekasi untuk Kebut Pembangunan Glamping

KPK menduga Rahmat Effendi memalak sejumlah uang kepada camat dan ASN di Kota Bekasi untuk mempercepat pembangunan glamorous camping (glamping) miliknya yang berlokasi di Cisarua.

Berhenti 2 Tahun, Jakarta Melayu Festival Kembali Digelar di Ancol
Indonesia
Berhenti 2 Tahun, Jakarta Melayu Festival Kembali Digelar di Ancol

Jakarta Melayu Festival akan kembali digelar dalam memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia.