Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Asabri, Pakar Hukum: Jaksa Agung Harus Hati-hati Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Saat Persidangan Kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dengan terdakwa Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Heru Hidayat dengan hukuman mati. JPU meyakini Heru telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana Asabri yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 22,78 triliun.

Wacana Hukuman mati bagi koruptor ini, diusung oleh Jaksa Agung ST Burhanudin, tetapi, pakar hukum dan Aktivis HAM mengingatkan Kejaksaan Agung harus melihat secara detail Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor.

Baca Juga:

Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

"Namun perlu kehati-hatian dalam memaknai Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut yang berbunyi ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’, karena harus pula dicermati bagian penjelasan atas ayat tersebut," ujar Pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Gadjah Mada Djoko Sukisno dalam keteranganya, Selasa (7/12).

Djoko menjelaskan, sebagaimana penjelasannya, yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Menurutnya, pada kalimat yang menyebutkan kata ‘pengulangan’ diawali dengan tanda baca koma. Maka anak kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai berdiri sendiri dan tidak terkait dengan anak kalimat sebelum dan sesudahnya.

"Oleh karena itu, kalimat tersebut dapat berarti seseorang yang sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi kemudian setelah keluar dia melakukan tindak pidana korupsi lagi. Sehingga orang tersebut layak untuk dituntut hukuman mati karena dianggap tidak jera atas hukuman yang pernah dijatuhkan padanya”, tekannya.

Ia menilai, wacana dan tuntutan hukuman mati bagi para terdakwa Jiwasraya dan Asabri, harus dicermati sekali lagi apakah diantara mereka ada yang recidivis atau orang yang pernah dihukum dan melakukan tindak pidana yang sama.

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Lalu bagaimana dengan tempus delicti-nya, tegas ia, apakah negara dalam kondisi bencana alam atau dalam keadaan krisis moneter.

"Ingat, tempus delicti adalah waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana bukan waktu persidangannya, " ungkapnya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menggaungkan wacana hukuman mati bagi terpidana korupsi. Kejaksaan Agung, membuktikanya dengan menuntut seorang terdakwa kasus Asabri. Sisanya, dengan tuntutan 10 sampai 15 tahun penjara. (*)

Baca Juga:

Terdakwa Kasus Asabri Dituntut Hukuman Mati, Aktivis HAM: Tak Seharusnya Diterapkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD Minta Anies Evaluasi Kewenangan TGUPP
Indonesia
DPRD Minta Anies Evaluasi Kewenangan TGUPP

Komisi A DPRD DKI meminta Anies Baswedan mengevaluasi tugas dan kewenangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Hujan Lebat Diprakirakan Guyur Sejumlah Kota Hari Ini
Indonesia
Hujan Lebat Diprakirakan Guyur Sejumlah Kota Hari Ini

BMKG memprakirakan hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat/petir turun di beberapa kota di Indonesia pada Rabu (19/1).

M Taufik Hormati BK Putuskan Ketua DPRD Tak Bersalah
Indonesia
M Taufik Hormati BK Putuskan Ketua DPRD Tak Bersalah

Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi tidak melanggar kode etik pelaksanaan rapat paripurna hak interpelasi Formula E terhadap Gubernur Anies Baswedan.

Formula E Jadi Bahan Kritikan PSI, Sahroni: Saya Enggak Peduli
Indonesia
Formula E Jadi Bahan Kritikan PSI, Sahroni: Saya Enggak Peduli

"Saya enggak peduli kalau kritikan itu ada niat politik, maksud politik atau apapun itu. Atau mungkin Giring punya sentimen khusus pada seseorang, saya tidak peduli," ucap Sahroni.

Pemprov DKI Minta Buruh Sabar soal UMP DKI 2022
Indonesia
Pemprov DKI Minta Buruh Sabar soal UMP DKI 2022

"Jadi, terkait UMP, sabar saja dulu," ujar Andri saat dikonfirmasi awak media, Kamis (11/11).

Jokowi Siapkan Ekosistem Ekonomi Digital Dalam 2 Tahun
Indonesia
Jokowi Siapkan Ekosistem Ekonomi Digital Dalam 2 Tahun

Pembangunan ekonomi digital membutuhkan kolaborasi. Pemerintah harus mencari mitra kerja sama tidak bisa sendirian.

DPRD DKI Coret Anggaran Sumur Resapan
Indonesia
DPRD DKI Coret Anggaran Sumur Resapan

Program sumur resapan untuk antisipasi banjir dipastikan disetop pada tahun 2022. Hal itu karena anggaran proyek Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dicoret oleh DPRD DKI Jakarta.

Holywings Kemang Ditutup Sementara, Wagub DKI Minta Tempat Usaha Patuhi Aturan
Indonesia
Holywings Kemang Ditutup Sementara, Wagub DKI Minta Tempat Usaha Patuhi Aturan

Pemprov melalui Satpol PP DKI Jakarta telah menutup sementara selama tiga hari Kafe Holywings Kemang, Jakarta Selatan, akibat melanggar protokol kesehatan (prokes) pada Minggu (5/9) dini hari kemarin.

Dianggap Kurang Efektif, PPUU DPD Sarankan Bentuk UU SPBE
Indonesia
Dianggap Kurang Efektif, PPUU DPD Sarankan Bentuk UU SPBE

“Tidak maksimalnya SPBE tersebut mungkin disebabkan oleh pengaturan SPBE dalam bentuk Perpres. Regulasi berupa Perpres masih kurang tepat jika dijadikan aturan sebagai acuan implementasi SPBE di Indonesia karena lingkupnya terbatas,” kata Wakil Ketua PPUU DPD Ajbar saat RDPU di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (10/11).

Isu Wacana Penundaan Pemilu 2024, Zulhas: Jangan Salahkan Jokowi
Indonesia
Isu Wacana Penundaan Pemilu 2024, Zulhas: Jangan Salahkan Jokowi

Zulhas meminta pada masyarakat agar tidak menyalahkan Presiden Jokowi soal wacana Penundaan Pemilu 2024.