Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Asabri, Pakar Hukum: Jaksa Agung Harus Hati-hati Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Saat Persidangan Kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dengan terdakwa Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Heru Hidayat dengan hukuman mati. JPU meyakini Heru telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana Asabri yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 22,78 triliun.

Wacana Hukuman mati bagi koruptor ini, diusung oleh Jaksa Agung ST Burhanudin, tetapi, pakar hukum dan Aktivis HAM mengingatkan Kejaksaan Agung harus melihat secara detail Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor.

Baca Juga:

Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

"Namun perlu kehati-hatian dalam memaknai Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut yang berbunyi ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’, karena harus pula dicermati bagian penjelasan atas ayat tersebut," ujar Pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Gadjah Mada Djoko Sukisno dalam keteranganya, Selasa (7/12).

Djoko menjelaskan, sebagaimana penjelasannya, yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Menurutnya, pada kalimat yang menyebutkan kata ‘pengulangan’ diawali dengan tanda baca koma. Maka anak kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai berdiri sendiri dan tidak terkait dengan anak kalimat sebelum dan sesudahnya.

"Oleh karena itu, kalimat tersebut dapat berarti seseorang yang sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi kemudian setelah keluar dia melakukan tindak pidana korupsi lagi. Sehingga orang tersebut layak untuk dituntut hukuman mati karena dianggap tidak jera atas hukuman yang pernah dijatuhkan padanya”, tekannya.

Ia menilai, wacana dan tuntutan hukuman mati bagi para terdakwa Jiwasraya dan Asabri, harus dicermati sekali lagi apakah diantara mereka ada yang recidivis atau orang yang pernah dihukum dan melakukan tindak pidana yang sama.

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Lalu bagaimana dengan tempus delicti-nya, tegas ia, apakah negara dalam kondisi bencana alam atau dalam keadaan krisis moneter.

"Ingat, tempus delicti adalah waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana bukan waktu persidangannya, " ungkapnya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menggaungkan wacana hukuman mati bagi terpidana korupsi. Kejaksaan Agung, membuktikanya dengan menuntut seorang terdakwa kasus Asabri. Sisanya, dengan tuntutan 10 sampai 15 tahun penjara. (*)

Baca Juga:

Terdakwa Kasus Asabri Dituntut Hukuman Mati, Aktivis HAM: Tak Seharusnya Diterapkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bela Moeldoko, Yusril Dicibir Anak Buah AHY
Indonesia
Bela Moeldoko, Yusril Dicibir Anak Buah AHY

Bergabungnya pengacara Yusril Ihza Mahendra di kubu Moeldoko mendapatkan cibiran dari Partai Demokrat.

[HOAKS atau FAKTA]: Turunkan Berat Badan 15 Kg Seminggu Dapat Penghargaan Mensos
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Turunkan Berat Badan 15 Kg Seminggu Dapat Penghargaan Mensos

Foto pelajar tersebut ternyata sering digunakan untuk iklan-iklan pelangsing tubuh.

[Hoaks atau Fakta]: Vtube Dilindungi Pemerintah dan Sudah Dapat Surat izin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Vtube Dilindungi Pemerintah dan Sudah Dapat Surat izin

Vtube kemudian dilarang melakukan kegiatan investasi ataupun perekrutan anggota sampai mendapatkan izin resmi dari OJK

Saran Pengamat untuk Sosok Jubir Presiden Pengganti Fadjroel Rachman
Indonesia
Saran Pengamat untuk Sosok Jubir Presiden Pengganti Fadjroel Rachman

Ada tiga nama yang layak menggantikan posisi Fadjroel sebagai Juru Bicara Presiden.

Ingat, Ini Sektor Yang Pegawainya Masih Bisa Ngantor di Jakarta
Indonesia
Ingat, Ini Sektor Yang Pegawainya Masih Bisa Ngantor di Jakarta

Sudah lebih dari ratusan tempat usaha diberikan sanksi oleh jajaran Pemprov DKI karena diduga tidak menaati PPKM Darurat.

Polisi Kaji Pembatasan di Kawasan Nongkrong dan Kuliner Jakarta Dipercepat
Indonesia
Polisi Kaji Pembatasan di Kawasan Nongkrong dan Kuliner Jakarta Dipercepat

Polda Metro Jaya bersama jajaran TNI dan Pemprov DKI Jakarta melakukan penyekatan di 10 ruas jalan Ibu Kota sebagai bentuk pembatasan mobilitas masyarakat

Antisipasi Banjir, DPRD Minta Pemprov DKI Bersihkan Got di Wilayah Padat Penduduk
Indonesia
Antisipasi Banjir, DPRD Minta Pemprov DKI Bersihkan Got di Wilayah Padat Penduduk

Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk membersihkan saluran air di lingkungan padat penduduk untuk mengantisipasi banjir musim penghujan tahun ini.

Dana Pemulihan Ekonomi Bakal Naik Jadi Rp619 Triliun
Indonesia
Dana Pemulihan Ekonomi Bakal Naik Jadi Rp619 Triliun

Pemerintah berencana mengalokasikan dana untuk insentif pajak dalam paket anggaran PEN 2021 yang jumlahnya sekitar Rp42 triliun hingga Rp60 triliun, yang dialokasokan untuk sektor kesehatan.

Polemik Obat Cacing Ivermectin Saat COVID-19 Melonjak
Indonesia
Polemik Obat Cacing Ivermectin Saat COVID-19 Melonjak

Data uji klinik yang cukup untuk membuktikan khasiat Ivermectin dalam mencegah dan mengobati COVID-19 hingga saat ini belum tersedia. Dengan demikian, Ivermectin belum dapat disetujui untuk indikasi tersebut.

Gibran Larang Lurah Terbitkan SKIM Tujuan Zona Merah COVID-19
Indonesia
Gibran Larang Lurah Terbitkan SKIM Tujuan Zona Merah COVID-19

Bagi warga Solo yang hendak melakukan perjalanan atau non mudik ke luar Solo pada saat diberlakukan larangan mudik, harus membawa SKIM yang bisa dibuat di kantor kelurahan.