Tuntut Gagalkan UU Ciptaker, KSBSI Bakal Demo 5 Hari Berturut-turut Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) akan menggelar aksi demonstrasi selama lima hari berturut-turut di Istana Negara, Jakarta Pusat, mulai Senin (12/10) sampai Jumat (16/10).

Rencana demonstrasi ini tertuang dalam surat pemberitahuan aksi yang disampaikan KSBSI kepada Polri melalui surat pada Jumat (9/10). Surat pemberitahuan aksi ini diteken oleh Deputi Presiden Bidang Konsolidasi DEN KSBI Surnadi.

"Iya benar, kami aksi Senin," kata Sunardi saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/10).

Baca Juga

Besok, Ormas Islam Geruduk Istana Tolak UU Cipta Kerja

Dalam surat itu, KSBSI tidak terima RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020. Pasalnya, saran dari KSBSI dalam pertemuan Tim Tripartit tidak diakomodasi dalam UU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan.

Selain itu, Undang-undang Omnibus Law klaster ketenagakerjaan dinilai sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh jika dibandingkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut KSBSI, setidaknya ada empat hak yang mendasar buruh yang direbut, yaitu PKWT atau kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan, dan besaran pesangon diturunkan.

Terakhir, KSBSI menilai beberapa ketentuan yang dirancang dalam UU Omnibus Law pada pihak pengusaha melalui Kadin dan Apindo dalam Tim Tripartit pada 10-13 Juli 2020 telah sepakat dengan Tim Serikat Pekerja atau Serikat Buruh untuk tetap sesuai eksisting.

Baca Juga

Jurnalis Malah Diamankan saat Liput Demo, Polisi Mesti Lakukan Evaluasi

Maka dari itu, DEN KSBSI menggelar aksi unjuk rasa dari Senin hingga Jumat di Istana Kepresidenan. Tuntutan mereka ialah menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu pembatalan Undang-undang tersebut. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rapid Test Bekas Dipakai di Bandara Kualanamu, DPR Sebut Insiden Memalukan
Indonesia
Rapid Test Bekas Dipakai di Bandara Kualanamu, DPR Sebut Insiden Memalukan

Terbongkarnya kasus dugaan penggunaan alat rapid test bekas di konter uji antigen Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara dinilai memalukan industri farmasi di tanah air.

Wali Kota Cimahi Ditangkap Terkait Korupsi Proyek Rumah Sakit
Indonesia
Wali Kota Cimahi Ditangkap Terkait Korupsi Proyek Rumah Sakit

Menurut Firli, transaksi ilegal tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan rumah sakit.

Kirab Obor Olimpiade Tidak Lewati Jalan Utama Tokyo
Indonesia
Kirab Obor Olimpiade Tidak Lewati Jalan Utama Tokyo

Penyelenggara Olimpiade Jepang pada awalnya berharap obor estafet 121 hari yang menampilkan sekitar 10.000 pembawa obor

Surpres Calon Panglima TNI, Stafsus Mensesneg: Tidak Mungkin Tertutup
Indonesia
Surpres Calon Panglima TNI, Stafsus Mensesneg: Tidak Mungkin Tertutup

Penyerahan nama orang nomor satu di TNI itu ke Senayan tidak akan dilakukan secara diam-diam atau tertutup.

Bareskrim Polri Janji Bakal Proses Tuntas Kasus Abu Janda
Indonesia
Bareskrim Polri Janji Bakal Proses Tuntas Kasus Abu Janda

Bareskrim Polri akan kembali memeriksa Permadi Arya atau Abu Janda Kamis (2/2) lusa.

Pemprov DKI Klaim 3 Juta Lebih Warga Sudah Divaksinasi
Indonesia
Pemprov DKI Klaim 3 Juta Lebih Warga Sudah Divaksinasi

Pada kelompok pelayan publik, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan kepada 918.905 orang

PPATK Berjanji Profesional Lakukan Pemeriksaan Data-Data Pandora Papers
Indonesia
PPATK Berjanji Profesional Lakukan Pemeriksaan Data-Data Pandora Papers

PPATK masih melakukan analisis terkait pejabat Indonesia yang disebut dalam Pandora Papers itu

Kata Anies Soal Pemenuhan Air Bersih Warga Jakarta, Termasuk di Kepulauan
Indonesia
Kata Anies Soal Pemenuhan Air Bersih Warga Jakarta, Termasuk di Kepulauan

Pemprov DKI Jakarta mendukung upaya Perusahaan Air Minum Jaya dalam memaksimalkan jangkauan air bersih untuk warga ibu kota.

Larangan Mudik Dinilai Kebijakan Tak Konsisten
Indonesia
Larangan Mudik Dinilai Kebijakan Tak Konsisten

Semua dilakukan agar tidak ada perbedaan pandangan maupun kebijakan di setiap kementerian

Gencatan Senjata Gaza Berlaku, Hamas Tetap Siaga Balas Serangan Israel
Dunia
Gencatan Senjata Gaza Berlaku, Hamas Tetap Siaga Balas Serangan Israel

Gencatan senjata mulai berlaku Jumat (21/5) pukul 02:00 waktu setempat.