Tunjukkan Ketaatan Hukum, Rizieq Diminta Hadir di Polda Metro Rizieq Shihab. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Hari ini (7/12), rencananya Kepolisian Daerah Metro Jaya akan meminta keterangan dari Rizieq Shihab, setelah pada pekan kemarin, ia tidak memenuhi panggilan pertama atas dugaan tindak pidana kerumunan saat pandemi COVID-19.

Pengamat politik Maksimus Ramse Lalongkoe meminta Rizieq untuk memenuhi permintaan keterangan Polisi, sebagai cara ia memberikan contoh baik kepada publik, khususnya para pendukungnya.

Baca Juga:

Jika Rizieq Minta Maaf, Polisi Tetap Teruskan Kasus 'Kerumunan Petamburan'

"Dan yang perlu digarisbawahi, pemanggilan itu kan belum tentu bersalah. Jadi tak perlu takut," kata dia dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (6/12).

Ia menegaskan, Rizieq maupun pendukungnya tidak perlu khawatir karena diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Kesempatan ini, harus digunakan untuk klarifikasi dan tunjukan ketaatan kepada hukum.

Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rizieq Shihab pada Senin (7/12). Penyidik sudah melayangkan surat panggilan kedua, langsung ke kediaman Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat.

Kerumunan
Kerumunan di Petamburan. (Foto:Antara).

Penyidik Polda Metro memeriksa Rizieq sebagai saksi terkait dengan kerumunan saat acara pernikahan putrinya di Petamburan. Acara itu, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Saat melayangkan surat panggilan kedua, Kepolisian sempat diadang pendukung Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi menegaskan bakal membubarkan pendukung Rizieq, jika hari ini (7/12) melakukan kerumunan di Polda Metro Jaya, saat digelarnya pemeriksaan. (Asp)

Baca Juga:

Laskar FPI Penghadang Polisi Pembawa Surat Panggilan Rizieq Terancam Sanksi Hukum

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Klaim Tuntutan Juliari Batubara Berdasarkan Fakta Persidangan
Indonesia
KPK Klaim Tuntutan Juliari Batubara Berdasarkan Fakta Persidangan

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Refocusing Anggaran, DKI Dapat Rp 623 Miliar Untuk Bantuan Sosial PPKM Darurat
Indonesia
Refocusing Anggaran, DKI Dapat Rp 623 Miliar Untuk Bantuan Sosial PPKM Darurat

anggaran tersebut didapat dari hasil "refocusing" anggaran sejumlah kegiatan fisik, antara lain rehabilitasi panti sosial dan rehabilitasi sekolah serta kegiatan yang belum masuk prioritas.

LPSK Temukan Indikasi TPPO di Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat
Indonesia
LPSK Temukan Indikasi TPPO di Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat

Langkah Bareskrim dapat dimaknai sebagai keseriusan Polri untuk mengusut tuntas sejumlah temuan dugaan tindak pidana yang terjadi di kediaman Bupati Langkat

Ketua MK Lamar Adik Kandung Jokowi, Acara Pernikahan Usai Lebaran
Indonesia
Ketua MK Lamar Adik Kandung Jokowi, Acara Pernikahan Usai Lebaran

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah melamar adik kandung kedua Presiden Jokowi, Ida Yati.

Warga DKI Diminta Waspadai Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang Pada Sore Hari
Indonesia
Warga DKI Diminta Waspadai Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang Pada Sore Hari

Pada malam hari, cuaca di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan

 Jokowi Teken Perpres Tambah Posisi Wakil Menteri Sosial
Indonesia
Jokowi Teken Perpres Tambah Posisi Wakil Menteri Sosial

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Poin utama dalam Perpres itu adalah posisi wakil menteri sosial.

Mendagri Sebut APDESI Berhak Minta Luhut Jadi Ketua Dewan Pembina
Indonesia
Mendagri Sebut APDESI Berhak Minta Luhut Jadi Ketua Dewan Pembina

Mantan Kapolri itu menyebut APDESI yang meminta Luhut menjadi ketua dewan pembina.

Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Cuti Bersama Tahun 2022
Indonesia
Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Cuti Bersama Tahun 2022

Menurut Muhadjir sejumlah aspek pertimbangan dalam penetapan hari libur nasional dan cuti bersama itu tetap memperhatikan sisi pariwisata dan ekonomi

Kepala BNPT Sebut Tantangan Perangi Radikalisme Semakin Berat
Indonesia
Kepala BNPT Sebut Tantangan Perangi Radikalisme Semakin Berat

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan tantangan memerangi radikalisme dan terorisme kian hari makin berat.

BUMN Buka 2.700 Lowongan Kerja, Simak Cara Registrasi dan Persyaratannya
Indonesia
BUMN Buka 2.700 Lowongan Kerja, Simak Cara Registrasi dan Persyaratannya

Kementerian BUMN membuka 2.700 lowongan kerja pada berbagai posisi dan rekrutmen bersama di 40 perusahaan pelat merah.