Tunjuk Komjen Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar, Kemendagri: Beliau Bukan Pejabat Polri Penjabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan (kiri) memimpin apel dan halal bihalal di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/6). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri menyatakan penunjukkan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jawa Barat pada prinsipnya tak melanggar peraturan yang ada.

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono saat menggelar jumpa pers di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (21/6).

Menurut Sumarsono, sesuai pasal 201 ayat 10 tahun 2016 dijelaskan bahwa jabatan kepala daerah (KDH) tak boleh kosong sejak masa jabatan selesai. Oleh sebab itu, harus segera diisi.

"Pak Iriawan mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Pak Aher sebagai penjabat sementara dan tidak ada aturan dalam penunjukan itu yang dilanggar, sudah sesuai dengan UU, yaitu pimpinan tinggi madya yakni pejabat eselon satu," ujar Sumarsono.

Iriawan
Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M. Iriawan (kiri) mengambil sumpah jabatan saat pelantikan Penjabat Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6). Kementerian Dalam Neger

Dia menjelaskan dalam Undang-undang nomor 57 tahun 2014, pimpinan madya dimaksud selevel Sekjend kementerian, Sekretaris kementrian, Sekretaris Utama, Sekjen kesertariatan lembaga negara, sekjen lembaga non struktural, inspektur, jendral, inspektur utama dan pejabat eselon satu lainnya.

"Dengan demikian di dalam konteks ini jabatan pimpinan madya itu bukan jabatan TNI maupun Polri, tapi jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara)," jelasnya.

Di samping itu, kata dia, sesuai dengan pasal 20 UU nomor 5 tahun 2005, ASN dimungkinkan pimpinan madya dijabat eselon satu dan anggota TNI/Polri. Sementara itu, untuk jabatan pimpinan madya yang diisi TNI/Polri ada dua instansi yang sifatnya tidak harus mengundurkan diri, seperti di Kemenkopolhukam di mana Iwan Bule di tugaskan sebagai Sestama Lemhanas, tak perlu alih status sebagai anggota Polri. Ketentuan ini diperluas untuk instansi lainnya seperti Sekretaris Negara, BIN, BNN Lembaga Sandi Negara.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono saat menggelar jumpa pers di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (21/6). Foto: MP/Fadhli

"Sekarang diperluas ke BNPT dan KPK dan bencana nasioanal. Jadi di instansi inilah anggota TNI Polri tidak perlu mundur. Tapi untuk di lembaga lain di luar ini harus mundur atau pensiun," ungkapnya.

Soni pun mencontohkan hal yang sama saat SBY menunjuk anggota TNI sebagai Pejabat Sementara, saat itu penunjukkan tak dipersolkan lantaran penjabat yang ditunjuk memiliki kesamaan status seperti yang melekat dalam diri Iwan Bule.

"Karena itulah posisi seperti ini yang menjadi Pj Gubernur kenapa diangkat posisi Pak Iriawan karena sebagai Sestama di Lemhanas, bukan sebagai anggota Polri dengan pangkat Komjen," pungkasnya. (Fdi)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH