Tunjuk Andika Perkasa, Jokowi Dinilai Kesampingkan Pola Rotasi Matra TNI KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti langkah Presiden Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI

Perwakilan koalisi yang juga peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan, Jokowi telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI.

Baca Juga

DPR Batal Gelar Fit and Proper Test Jenderal Andika Perkasa

"Hal ini sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 ayat (4) dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 (Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dijabat secara bergantian oleh PerwiraTinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan)," kata Hussein kepada wartawan, Kamis (4/11).

Penerapan pola rotasi akan menumbuhkan rasa kesetaraan antarmatra, kesimbangan orientasi pembangunan postur TNI, serta kesempatan yang sama bagi perwira tinggi TNI, tanpa membedakan asal matra.

"Hal ini juga dapat membawa dampak positif berupa penguatan soliditas internal TNI," sebut Hussein.

Selain itu, pola rotasi penting dilakukan guna meredam kecemburuan yang sangat mungkin terjadi di antara prajurit. "Akibat adanya kesan bahwa Presiden RI menganak-emaskan satu matra dalam tubuh TNI, seperti di masa Orde Baru," imbuh Hussein.

Ia menambahkan, pola rotasi jabatan Panglima TNI yang telah dimulai sejak awal Reformasi ini tentu perlu untuk dipertahankan, apalagi hal tersebut juga telah diamanatkan dalam UU TNI.

"Kami memandang bahwa seharusnya Presiden RI Joko Widodo tidak mengabaikan pola pergantian Panglima TNI berbasis rotasi matra," terang dia.

Mensesneg Pratikno (kedua kanan) menyerahkan Surat Presiden (Surpres) kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan), di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/11/2021). Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI kepada DPR, sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Mensesneg Pratikno (kedua kanan) menyerahkan Surat Presiden (Surpres) kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan), di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/11/2021). Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI kepada DPR, sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Dengan mengabaikan pendekatan ini dapat memunculkan tanda tanya besar apakah Presiden RI lebih mengutamakan faktor politik kedekatan hubungan yang subyektif daripada memakai pendekatan profesional dan substantif .

Hussen menambahkan, adanya laporan yang menyebutkan dugaan harta kekayaan KSAD Andika Perkasa dengan nilai yang fantastis harus segera diklarifikasi dan dijelaskan kepada publik.

"Sebagai prajurit yang tunduk pada Sapta Marga yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, adanya laporan kepemilikan kekayaan hingga berjumlah Rp 179,9 Miliar harus dijelaskan secara transparan dan akuntabel sehingga terang benderang," jelas Hussein.

Ia menilai penting untuk dilakukan audit harta kekayaan Andika Perkasa oleh KPK. Tak hanya itu, jika mengamati perkembangan tantangan keamanan regional masa depan yang semakin maritim sentris.

Mulai dari konflik Laut China Selatan yang belum ada tanda-tanda resolusi dalam waktu dekat, aksi perompakan di Selat Malaka yang masih terus berlangsung, pencurian ikan oleh kapal nelayan asing, penyelundupan senjata untuk kelompok kriminal via jalur laut, dan lain sebagainya.

Beberapa tantangan di atas adalah sedikit dari masih banyak ancaman lain yang masih harus diperkuat penanganannya di sektor maritim. Hal ini lagi-lagi harusnya sejalan dengan visi Presiden RI Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

"Presiden RI tampaknya harus diremajakan ingatannya kepada visi dan komitmennya sendiri ketika berkampanye sebagai calon Presiden RI Republik Indonesia," sebut Hussein.

Hussein berharap, tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang akan segera digelar di DPR harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, melibatkan partisipasi publik dan lembaga negara independen.

Kendati nama calon yang tertera dalam Surpres hanya satu calon, sudah menjadi kewajiban DPR untuk menguji calon tersebut secara seksama.

"Jangan sampai ada kesan bahwa DPR RI hanya sekadar menjadi “juru stempel” Presiden RI," tutur dia. (Knu)

Baca Juga

Andika Cuma Setahun Menjabat, Komando Panglima TNI akan Dilanjutkan Yudo Margono?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DIY Ancam Pelaku Penyelewengan Minyak Goreng Curah
Indonesia
Pemprov DIY Ancam Pelaku Penyelewengan Minyak Goreng Curah

"Kalau ada penyimpangan atau penyelewengan tidak sesuai aturan akan kena aturan hukum," tegas Yanto di Yogyakarta, Senin (21/3)

Polemik Tunda Pemilu, Senator Ingatkan Potensi Investor Asing Kabur dari IKN
Indonesia
Polemik Tunda Pemilu, Senator Ingatkan Potensi Investor Asing Kabur dari IKN

Setiap dinamika politik tentu akan mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri.

Perolehan Sementara, Indonesia Raih 86 Emas di ASEAN Para Games
Indonesia
Perolehan Sementara, Indonesia Raih 86 Emas di ASEAN Para Games

Kontigen Indonesia ASEAN Para Games (APG) ke-XI berhasil mengumpulkan 86 emas, 65 perak, dan 50 perungu pada hari kelima APG, Rabu (3/8).

Cara Daftar, Syarat, hingga Kota Tujuan Mudik Gratis Pemprov DKI
Indonesia
Cara Daftar, Syarat, hingga Kota Tujuan Mudik Gratis Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka program mudik gratis angkutan lebaran tahun 2022 untuk 19.680 orang.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air
Indonesia
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan tiba di Indonesia pada Sabtu (2/7)

UU TPKS Berlaku, Momentum Polri Kembangkan Direktorat PPA
Indonesia
UU TPKS Berlaku, Momentum Polri Kembangkan Direktorat PPA

Bareskrim Mabes Polri bakal memperbanyak direktorat di kesatuannya. Langkah ini dilakukan setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan menjadi Undang-Undang.

Terima Komisi Miliaran, Mantan Direktur Askrindo Dibui Kejagung
Indonesia
Terima Komisi Miliaran, Mantan Direktur Askrindo Dibui Kejagung

Dalam perkara tersebut penyidik telah melakukan penyitaan sejumlah uang dari share komisi sejumlah Rp 611.428.130 (juta), USD 762.900 dan SGD 32 ribu.

PT Nindya Karya Segera Diadili Atas Kasus Korupsi Proyek Dermaga Sabang
Indonesia
PT Nindya Karya Segera Diadili Atas Kasus Korupsi Proyek Dermaga Sabang

Dengan pelimpahan ini, PT Nindya Karya akan menjadi perusahaan BUMN pertama yang diadili atas perkara korupsi.

Lepas Masker di Ruang Publik, Imun Warga Diklaim Sudah Baik
Indonesia
Lepas Masker di Ruang Publik, Imun Warga Diklaim Sudah Baik

Dalam tahap transisi pandemi ke endemi, masyarakat sudah menyadari bagaimana cara untuk melakukan protokol kesehatan.

Puan Ingatkan Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Timbulkan Kegaduhan
Indonesia
Puan Ingatkan Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Timbulkan Kegaduhan

“Persoalan minyak goreng yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah baru yaitu kegaduhan akibat langkanya stok di pasaran. Ini harus segera diatasi karena berpengaruh terhadap ketertiban umum yang bisa berdampak luas,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (10/3).