Benarkan Aturan Tunjangan TGUPP Bebas Sunat, DPRD: Itu Hak Loe Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama tim formatur TGUPP pencegahan korupsi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/1). (MP/Asropih)

Merahputih.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono tak mempermasalahkan tidak adanya pemotongan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di tengah pandemi corona saat ini.

Meski tak dipotong, para anggota TGUPP diharapkan punya empati membantu sesama pihak-pihak terdampak COVID-19. Mengingat tunjangan yang mereka terima cukup besar.

Baca Juga

Bentuk Utang Budi Politik Anies: Tak Potong Gaji dan Tunjangan TGUPP

"Hanya jumlahnya sangat besar. Karena itulah diperlukan empati. Kesadaran deh, secara aturan sudah benar, itu hak loe. Saya menyarankan semua pihak, termasuk TGUPP berempati terhadap situasi seperti ini," ujar Mujiyono di Jakarta, Jumat (29/5).

Tunjangan dan gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) (ist)

Mujiyono menjelaskan, alasan tunjangan TGUPP tak dipotong karena pembantun gubernur itu bukan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga TGUPP layak menerima tunjangan yang full.

"TGUPP itu adalah pekerja paruh waktu yang setiap tahun diperpanjang. Pekerja kontrak, bukan ASN. Pakai Pergub tersendiri tentang TGUPP," kata Mujiyono.

Baca Juga:

Anies Enggan Komentari Anggaran TGUPP Naik Rp21 Miliar Dalam Usulan KUA-PPAS

Menurut Mujiyono, secara aturan penerimaan tunjangan full sudah benar karena belum ada pergub yang merevisi.

"Di nomenklaturnya juga belanja langsung, sama seperti Penyedia Jasa Lainya Orang Perorangan (PJLP) yang 4,2. Itu kan komponen belanja langsung, bukan belanja tidak langsung," terang dia. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Firli Bahuti Lantik 4 Pejabat Baru KPK, 2 dari Polisi
Indonesia
Firli Bahuti Lantik 4 Pejabat Baru KPK, 2 dari Polisi

Brigjen Pol Karyoto sebagai Deputi Penindakan KPK; Mochamad Hadiyana sebagai Deputi Informasi dan Data KPK; Kombes Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK dan Ahmad Burhanudin sebagai Kepala Biro Hukum KPK.

Ketua DPRD DKI Khawatir Ada 'Klaster CFD' Jika HBKB Dilanjutkan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Khawatir Ada 'Klaster CFD' Jika HBKB Dilanjutkan

Prasetyo juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih mengutamakan protokol kesehatan

Dua Terpidana Penyerang Novel Bakal Dipecat dari Polri?
Indonesia
Dua Terpidana Penyerang Novel Bakal Dipecat dari Polri?

“Itu berproses terkait dengan statusnya tentunya nanti ada proses sendiri karena memang bagaimana proses penghentian anggota polri dari kepolisian negara RI, itu ada aturan mainnya,” katanya.

DPR Sekeluarga Gratis Tes COVID-19, Pengamat: Utamakan Keluarga Tenaga Medis Dulu
Indonesia
DPR Sekeluarga Gratis Tes COVID-19, Pengamat: Utamakan Keluarga Tenaga Medis Dulu

Sekarang konstituennya menghadapi bencana harusnya dia tanggung jawab

Gubernur Anies Baswedan tak Gelar Open House Lebaran
Indonesia
Gubernur Anies Baswedan tak Gelar Open House Lebaran

Keputusan itu juga mengacu dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kucurkan Rp667 Triliun, BI Ingin Permintaan Kredit Melonjak
Indonesia
Kucurkan Rp667 Triliun, BI Ingin Permintaan Kredit Melonjak

BI mencatatkan realisasi kredit perbankan kembali menurun sebesar 0,12 persen pada September 2020.

KPAI Minta Kemendikbud Cari Terobosan Baru dalam Pembelajaran Jarak Jauh
Indonesia
KPAI Minta Kemendikbud Cari Terobosan Baru dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Jasra menambahkan, kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam Pembelajaran Jarak Jauh tentu harus dilatih secara baik

Pembatasan Armada Picu Antrean Mengular, MRT Minta Pengertian
Indonesia
Pembatasan Armada Picu Antrean Mengular, MRT Minta Pengertian

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi jumlah penumpang transportasi umum yang akan masuk ruang tunggu untuk menurunkan potensi penyebaran COVID-19 di ruang publik mulai Senin

Awas, Kawasan Thamrin hingga Istana Negara Rawan Begal Sepeda
Indonesia
Awas, Kawasan Thamrin hingga Istana Negara Rawan Begal Sepeda

Polda Metro Jaya mengklaim telah memetakan titik-titik begal pesepeda melancarkan aksinya.

TNI-Polri Sidak ke Kantor Perusahaan Perdagangan Indonesia
Indonesia
TNI-Polri Sidak ke Kantor Perusahaan Perdagangan Indonesia

Tim gabungan Polri dan TNI melakukan sidak ke kantor pusat Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.