MerahPutih.com - Ketua Komite III DPD Sylviana Murni, mendesak Pemerintah dan DPR untuk memunda pelaksanaa Pilkada serentak, mengingat kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat. Menurut dia, kemanusiaan lebih penting dari politik.
Sejauh ini, kasus positif virus corona di Indonesia sudah mencapai 252.923. Hampir selalu ada peningkatan 3 ribu kasus positif baru dalam beberapa hari terakhir. Di tengah kecamuk wabah COVID-19 tersebut, pemerintah masih memiliki agenda Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
Baca Juga:
Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar
Sylviana pun menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap ingin pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 dilanjutkan. Jokowi beralasan, tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir.
"Sebenarnya, penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bukan hal yang mustahil karena diatur dalam UU No. 6 tahun 2020. Ada beberapa pasal yang membahas tentang penundaan pilkada." Kata Sylviana dalam keterangannya, Rabu (23/9).
Mantan calon Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, Pasal 120 Ayat (1) menyebut, jika ada bencana nonalam mengakibatkan tahapan Pilkada tidak dapat dilaksanakan, maka penundaan bisa dilakukan.
Memperhatikan tingginya ancaman COVID-19, Sylviana secara tegas meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah dan DPR untuk menunda dan pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut.
“Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya," tegasnya.
Baca Juga:
Ngotot PDIP Ingin Pilkada Terus Berlangsung
Menurut senator asal DKI Jakarta ini, jika Pilkada tetap dilaksanakn pada 9 Desember, negara abai dalam persoalan kemanusiaan dan hilang dari konsentrasi terhadap tujuan kesehatan.
"Negara harus hadir ditengah-tengah ujian kemanusiaan, kefokusan dalam menangani krisis kesehatan dan penguatan jaring keamananan sosial menjadi tujuan bersama," tutupnya. (Pon)
