Impor Beras
Tunda Impor, Jokowi Dinilai Dengarkan Jeritan Petani Beras Bulog. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunda rencana impor 1 juta besar pada masa panen raya diapresisai partai pendukung pemerintah. Apa yang dilakukan presiden dinilai merupakan wujud Presiden selama ini memang mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Termasuk terkait rencana impor beras yang memang merugikan masyarakat Indonesia, khususnya petani yang mengalami penurunan harga gabah," kata Anggota Komisi IV Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah kepada wartawan, Sabtu (27/3).

Baca Juga:

Tegaskan Tak Ada Impor Beras Hingga Juni, Jokowi: Berasnya Belum Masuk

Ema melanjutkan, dengan tidak mengimpor beras hingga Juni 2021 merupakan kebijakan yang tepat. Karena saat ini di sejumlah daerah sedang terjadi panen raya.

Pada Juni mendatang, sebelum kembali menyampaikan rencana impor, pemerintah perlu mengevaluasi dulu apakah impor masih diperlukan atau tidak.

Bagi PPP penyerapan gabah petani dan menaikkan harga sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah ditetapkan yaitu Rp 4.200/kg sangat penting agar petani bisa sejahtera.

"Terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19," jelas Ema.

Ema berharap, pemerintah tetap membatalkan MOU dengan Thailand dan Vietnam, karena neraca stok persediaan beras surplus 12 juta ton. Sebab, berkali-kali Komisi IV DPR melakukan rapat bersama Kementan, stok beras dalam negeri masih aman.

"Tinggal pemerintah fokus menyiapkan stok bahan pangan pokok aman menjelang menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri," tutup Ema.

Panen padi. (Foto: Antara)
Panen padi. (Foto: Antara)

Presiden Joko Widodo memastikan bahwa tidak akan ada impor komoditas beras hingga bulan Juni mendatang.

"Kita tahu, sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras," ujar Presiden.

Saat ini, terdapat nota kesepahaman antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Namun, hal itu adalah opsi yang dapat ditempuh untuk sewaktu-waktu berjaga di tengah situasi pandemi yang penuh ketidakpastian saat ini.

"Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk," imbuhnya.

Presiden menegaskan, beras petani akan diserap oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) pada panen raya mendatang dan memerintahkan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk penyerapan beras dari petani lokal tersebut.

Presiden amat memahami bahwa memasuki masa panen ini, harga beras di tingkat petani masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga pemerintah akan berupaya untuk menyerap atau membeli langsung beras hasil panen dari para petani.

"Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

PKS Pertanyakan Dana untuk Impor Beras di Tengah Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Bandung Mulai Salurkan Bansos PPKM Darurat
Indonesia
Pemkot Bandung Mulai Salurkan Bansos PPKM Darurat

Pemerintah (Pemkot) Bandung mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pembatasan sosial PPKM Darurat.

DPR Pangkas Anggaran Tahapan Pemilu 2022 Jadi Rp 8 Triliun, PDIP: Itu Baru Rasional
Indonesia
DPR Pangkas Anggaran Tahapan Pemilu 2022 Jadi Rp 8 Triliun, PDIP: Itu Baru Rasional

"Itu baru rasional, bagi KPU untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu di tahun 2022 mendatang," kata Junimart

DPD Sebut E-voting Bisa Hemat Anggaran Pemilu
Indonesia
DPD Sebut E-voting Bisa Hemat Anggaran Pemilu

Pelaksanaan Pemilu dengan mekanisme elektronik voting (e-voting) dinilai bisa menjadi solusi bagi kebutuhan anggaran pemilu saat ini sangat tinggi.

Kesembuhan Warga DKI dari COVID-19 Dekati 100 Persen
Indonesia
Kesembuhan Warga DKI dari COVID-19 Dekati 100 Persen

Warga DKI Jakarta harus berbangga. Pasalnya, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Jakarta terus mengalami tren kenaikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta per Sabtu (26/3) total ada 1.210.332 orang yang sembuh. Dengan tingkat kesembuhan mencapai 98,1 persen.

Kementerian PUPR Didesak Perbaiki Jalan dan Jembatan di Wilayah Penyangga IKN
Indonesia
Kementerian PUPR Didesak Perbaiki Jalan dan Jembatan di Wilayah Penyangga IKN

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, mendesak Kementerian PUPR untuk segera memperhatikan perbaikan infrastruktur di daerah penyangga IKN Nusantara. Mengingat daerah penyangga menurutnya merupakan daerah yang tidak terpisahkan dari IKN.

Irjen Napoleon Bantah Dirinya Koruptor lewat Surat Terbuka, Ini Tanggapan Mabes Polri
Indonesia
Irjen Napoleon Bantah Dirinya Koruptor lewat Surat Terbuka, Ini Tanggapan Mabes Polri

Terpidana kasus suap Napoleon Bonaparte kembali mengeluarkan surat terbuka dari dalam Rutan Bareskrim Polri.

Richard Mille Jakarta Jawab Tuduhan Penipuan yang Dilayangkan Tony Trisno
Indonesia
Richard Mille Jakarta Jawab Tuduhan Penipuan yang Dilayangkan Tony Trisno

Pimpinan PT Royal Mandiri Internusa sebagai operator butik Richard Mille Jakarta, Yullie menyayangkan tuduhan penipuan oleh pengusaha Tony Trisno terkait pembelian 2 jam tangan mewah Richard Mille. Yullie menegaskan tuduhan Tony atas pembelian Jam tangan mewah itu menyesatkan karena Tony Trisno tidak membeli 2 jam tangan tersebut dari Richard Mille Jakarta.

Rektor UNS Terbitkan SK Pembekuan Menwa, Soal Autopsi Serahkan ke Polisi
Indonesia
Rektor UNS Terbitkan SK Pembekuan Menwa, Soal Autopsi Serahkan ke Polisi

Pembekuan itu tertuang di dalam Surat Keputusan (SK) Rektor UNS Nomor 2815/UN27/KH/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 sampai batas tidak ditentukan.

Sudah Gelontorkan Insentif, Pemerintah Tidak Perlu Gelar Tak Amnesty Jilid 2
Indonesia
Sudah Gelontorkan Insentif, Pemerintah Tidak Perlu Gelar Tak Amnesty Jilid 2

Dengan adanya wacana TA jilid II ini, Yusuf menilai hal tersebut tentu akan berbeda dengan pola umum selama ini karena baru lima tahun lalu pemerintah melaksanakan pengampunan pajak.

Kabar Penangkapan Anggota Dewan dalam Perkara Narkoba Dipastikan Tak Benar
Indonesia
Kabar Penangkapan Anggota Dewan dalam Perkara Narkoba Dipastikan Tak Benar

Dikabarkan Unit 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat diisukan masih melakukan pemeriksaan mendalam usai melakukan penangkapan.