Tumpang Tindih Aturan Belum Tentu Bisa Diselesaikan Kementerian Investasi Perkantoran Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Hanya dalam hitungan hari, pemerintah bakal memiliki Kementerian Investasi yang dibentuk Presiden Joko Widodo demi memperlancar investasi di Indonesia. Namun, kementerian anyar ini perlu memiliki kejelasan dan ketegasan peran dalam rangka mengatasi obesitas regulasi yang kerap menghambat laju investasi di berbagai daerah.

"Masih belum jelas apakah kementerian ini akan mampu menjawab tantangan tumpang tindih regulasi yang selama ini banyak menghambat investasi," kata Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/4).

Baca Juga:

Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi 'Karpet Merah' untuk Kementerian Investasi

Kalangan dunia usaha, menyambut baik reformasi investasi yang dimulai UU Cipta Kerja dan diteruskan Perpres 10/2021. Namun, masih memiliki keraguan mengenai dampaknya terhadap obesitas dan tumpang tindih regulasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah yang menjadi sumber terhambatnya perizinan investasi.

Ia menegaskan, kepastian apakah wewenang Online Single Submission (OSS) yang sudah ada dan mengintegrasikan perizinan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di bawah satu atap akan dikembalikan ke kementerian/lembaga dan pemda terkait atau malah diambil alih sepenuhnya oleh Kementerian Investasi.

"Selain itu, ada juga bidang usaha yang saat ini di luar kewenangan BKPM, misalnya migas dan jasa keuangan. Apakah nanti ini akan menjadi ranah kementerian ini juga masih belum diketahui. Bagaimanapun bentuknya nanti, perlu perhatian khusus untuk menghindari tumpang tindih kewenangan karena investasi bisa terjadi di semua bidang usaha," ujar Andree.

Ia mengatakan, untuk memastikan kelancaran arus investasi di Indonesia, perlu perhatian khusus agar Kementerian Investasi tidak menciptakan tumpang tindih peraturan baru yang malah akan menghambat investasi.

"Jenis investasi yang ditargetkan seharusnya adalah yang membawa atau mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru di negara ini," ujarnya.

Layanan pelabuhan. (Foto: Antara)
Layanan pelabuhan. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembentukan Kementerian Investasi merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo dan ia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan terkait kementerian tersebut.

"Saya ini pembantu Presiden. Jadi, urusan yang kebijakan Bapak Presiden, mohon maaf, dengan segala hormat, kami tidak pada posisi untuk menjelaskan karena bukan domain BKPM," katanya pada konferensi pers virtual paparan realisasi investasi, Senin (26/4) dikutip Antara. (Asp)

Baca Juga:

DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidang Red Notice, Irjen Napoleon Bakal Bacakan Pledoi
Indonesia
Sidang Red Notice, Irjen Napoleon Bakal Bacakan Pledoi

Jenderal bintang dua itu akan membacakan seluruh pembelaan atas tuntutan pidana penjara 3 tahun dalam perkara tersebut.

Lucinta Luna Divonis 1,6 Tahun Penjara dan Denda Rp10 Juta
Indonesia
Lucinta Luna Divonis 1,6 Tahun Penjara dan Denda Rp10 Juta

Terdakwa kasus narkoba Lucinta Luna divonis satu tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (30/9)

Gagal SBMPTN Bisa Diterima Asalkan Bayar Rp18 Juta, Ini Kata Rektor UNS
Indonesia
Gagal SBMPTN Bisa Diterima Asalkan Bayar Rp18 Juta, Ini Kata Rektor UNS

Rektor UNS Jamal Wiwoho angkat bicara dengan menegaskan surat penawaran tersebut tidak benar.

Ma'ruf Amin Minta Reformasi Birokrasi Polri Dikebut
Indonesia
Ma'ruf Amin Minta Reformasi Birokrasi Polri Dikebut

Polri juga diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi

Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Nyaris 30 Ribu Orang
Indonesia
Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Nyaris 30 Ribu Orang

Per Sabtu 12 Desember 2020, RSD Wisma Atlet merawat sebanyak 3.001 pasien terkonfirmasi positif COVID-19

Ruas Tol Cipali Ambles, DPR Minta Pemerintah Investigasi
Indonesia
Ruas Tol Cipali Ambles, DPR Minta Pemerintah Investigasi

"Kajian tersebut, termasuk dengan pengerjaan awal jalan tol tersebut yang terkesan terburu-buru alias kejar tayang," ujar Syahrul.

Hendrisman Negatif COVID-19, Sidang Jiwasraya Tetap Dilakukan Tatap Muka
Indonesia
Hendrisman Negatif COVID-19, Sidang Jiwasraya Tetap Dilakukan Tatap Muka

Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya itu dinyatakan reaktif risiko terinfeksi COVID-19

Waspada! Ini Ciri-ciri Kotak Amal yang Digunakan Sumber Pendanaan Teroris
Indonesia
Waspada! Ini Ciri-ciri Kotak Amal yang Digunakan Sumber Pendanaan Teroris

ciri-ciri kotak amal yang diduga menjadi sumber pendanaan terorisme yakni terbuat dari kotak kaca dengan rangka alumunium.

[HOAKS atau FAKTA]: Kim Jong Un Hukum Koruptor dengan Dimasukkan ke Kandang Buaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kim Jong Un Hukum Koruptor dengan Dimasukkan ke Kandang Buaya

Pada September 2019, klaim ini sudah pernah dibuatkan artikel periksa fakta di turnbackhoax.id pada artikel berjudul “[SALAH] Narasi “Presiden Korea Utara menghukum pejabatnya yang korupsi”

Ridwan Kamil Mau Beli Mobil Listrik Rp700 Juta
Indonesia
Ridwan Kamil Mau Beli Mobil Listrik Rp700 Juta

Jadi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan (penggunaan motor listrik bagi ASN), minimal kendaraan dinas gubernur sampai level bawah," kata RK.