Tumpak Panggabean: Kehadiran Dewan Pengawas KPK Memang Pelik Serah terima jabatan Pimpinan KPK di Gedung KPK (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengakui kehadiran Dewas memang cukup pelik.

“Saya tahu ini pelik kehadiran Dewas KPK. Tapi sudah, ya sudah disahkan,” kata Tumpak dalam sambutannya seusai acara serah terima jabatan pimpinan KPK periode 2019-2023 di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (20/12).

Baca Juga:

Dewan Pengawas KPK Diminta Sokong Kinerja Lembaga Antirasuah

Meski demikian, Tumpak meminta semua pihak tidak lagi mempersoalkan Dewas KPK. Dia berharap kehadiran Dewas KPK bisa diterima, agar ke depan pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik.

Anggota Dewan Pengawas KPK Harjono seusai menandatangani berita acara sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20-12-2019). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Anggota Dewan Pengawas KPK Harjono seusai menandatangani berita acara sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20-12-2019). ANTARA/Desca Lidya Natalia

“Mari kita sama-sama laksanakan dengan baik. Kalaupun ada kekurangan di sana, di sini mungkin secara perlahan-lahan kita dapat sempurnakan kembali,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Tumpak juga meminta restu kepada semua pihak, khususnya pegawai KPK. Eks Ketua KPK ini berjanji akan bersinergi dengan aparat penegak hukum lain untuk memberantas praktik korupsi.

“Kami akan sangat mendukung dan meluruskan kepastian hukum dalam penindakan yang dilakukan oleh KPK itu amanah UU,” tandasnya.

Baca Juga:

Ketua DKPP Harjono Jadi Dewan Pengawas KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk lima Dewas KPK. Mereka yakni, Tumpak Panggabean; mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Albertina Ho; eks hakim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris.

Gedung KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Gedung KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Tugas dewan pengawas antara lain mengawasi tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, dan menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan serta pegawai. (Pon)

Baca Juga:

Istana Klaim Dewan Pengawas KPK Manusia Separuh Dewa

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya
Indonesia
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya

Jaksa menjelaskan alasan meminta hakim menolak eksepsi Andi Irfan Jaya

Jakpro: Tidak Semua Keinginan Seniman Terakomodasi
Indonesia
Jakpro: Tidak Semua Keinginan Seniman Terakomodasi

Ia pun membantah adanya komersialisasi pada revitalisasi TIM

Pilkada Solo, SBY Restui Demokrat Dukung Gibran
Indonesia
Pilkada Solo, SBY Restui Demokrat Dukung Gibran

Dukungangan tersebut diungkapkan langsung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yuhoyono (SBY) kepada Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.

Bandara Baru Yogyakarta Diklaim Tahan Gempa 8,8 Magnitudo
Indonesia
Bandara Baru Yogyakarta Diklaim Tahan Gempa 8,8 Magnitudo

pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dalam waktu delapan bulan. Selain itu landas pacu (runway) bandara tersebut dapat menampung pesawat terberat yaitu Boeing 777 dengan kapasitas penuh.

Tampilkan Video CCTV, Adian: Tak Ada Keributan Di PDIP Saat Penggeledahan KPK
Indonesia
Tampilkan Video CCTV, Adian: Tak Ada Keributan Di PDIP Saat Penggeledahan KPK

Adian menegaskan, tidak benar saat upaya penggeledahan dilakukan suasana berlangsung tegang

Kepala BNPB Dorong Rapid Test Rutin Diselenggarakan di Lokasi Pengungsi Merapi
Indonesia
Kepala BNPB Dorong Rapid Test Rutin Diselenggarakan di Lokasi Pengungsi Merapi

Salah satunya pelaksanaan rapid test antigen secara rutin di lokasi pengungsian.

DKI Zona Merah COVID, Masjid Al Azhar Jaksel Tetap Gelar Salat Idul Adha
Indonesia
DKI Zona Merah COVID, Masjid Al Azhar Jaksel Tetap Gelar Salat Idul Adha

Hampir seluruh wilayah DKI Jakarta kembali berstatus zona merah COVID-19, kecuali wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

Demokrat Siap Fasilitasi Umat Nasrani yang Keterbatasan Tempat
Indonesia
Demokrat Siap Fasilitasi Umat Nasrani yang Keterbatasan Tempat

Partai Demokrat siap memfasilitasi umat kristiani yang kesulitan merayakan Natal karena keterbatasan tempat.

Wali Kota Solo Pilih Buka Sekolah Tatap Muka Desember
Indonesia
Wali Kota Solo Pilih Buka Sekolah Tatap Muka Desember

Mendikbud Nadiem Makarim mengizinkan sekolah kembali dibuka untuk menjalankan pembelajaran tatap muka.

Polisi Tak Bermasker Ini Marah Diingatkan Pakai Masker Oleh Rekannya Sesama Polisi
Indonesia
Polisi Tak Bermasker Ini Marah Diingatkan Pakai Masker Oleh Rekannya Sesama Polisi

Bripka Rizal yang berjaga di pos PSBB tersebut lantas melaporkan kejadian itu kepada perwira pengendali pos Ipda Ahmad