Tujuh Polisi dan Empat Jaksa Jadi Kandidat Deputi Penindakan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: kpk.go.id)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian proses seleksi guna mencari kandidat untuk mengisi beberapa posisi strategis, satu di antaranya Deputi Penindakan.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan hingga saat ini sudah ada 11 orang yang menjalani tahapan seleksi. Dari 11 orang tersebut, tujuh dari institusi Polri dan empat dari Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

Bertemu Zulhas dan Jazilul, Pimpinan KPK Dinilai Tak Beretika

"Dan tentu itu nantinya akan terus berlanjut rangkaian tes tersebut sehingga nanti harapannya ke depan akan dihasilkan," kata Ali di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/3) malam.

Plt Jubir KPK Ali Fikri membenarkan lembaganya tengah menyeleksi Deputi Penindakan
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: ANTARA

Ali menyampaikan, selain Deputi Penindakan, pihaknya juga melakukan seleksi untuk posisi lain. Yakni Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan, serta Kepala Biro Hukum.

"Itu nanti di bulan April, mudah-mudahan nanti di bulan April sudah ada diperoleh minimal empat jabatan tadi," ungkapnya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK disebutkan bahwa Deputi adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan untuk menduduki jabatan Struktural Eselon I yang membawahi para Direktur dan pegawai di lingkup kedeputiannya.

Deputi Bidang Penindakan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi di antaranya seperti pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dugaan TPK dan bekerja sama dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain.

Baca Juga:

Pimpinan KPK Bertemu Zulhas dan Jazilul Berpotensi Sandera Proses Hukum

Kemudian, perumusan kebijakan untuk sub bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan serta koordinasi dan supervisi penanganan perkara TPK oleh penegak hukum lain.

Berikutnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan, serta koordinasi dan supervisi penanganan perkara TPK oleh penegak hukum.(Pon)

Baca Juga:

Eks Sesmenpora Mengaku Pernah Diancam Aspri Imam Nahrawi

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH