Tujuh Polisi dan Empat Jaksa Jadi Kandidat Deputi Penindakan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: kpk.go.id)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian proses seleksi guna mencari kandidat untuk mengisi beberapa posisi strategis, satu di antaranya Deputi Penindakan.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan hingga saat ini sudah ada 11 orang yang menjalani tahapan seleksi. Dari 11 orang tersebut, tujuh dari institusi Polri dan empat dari Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

Bertemu Zulhas dan Jazilul, Pimpinan KPK Dinilai Tak Beretika

"Dan tentu itu nantinya akan terus berlanjut rangkaian tes tersebut sehingga nanti harapannya ke depan akan dihasilkan," kata Ali di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/3) malam.

Plt Jubir KPK Ali Fikri membenarkan lembaganya tengah menyeleksi Deputi Penindakan
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: ANTARA

Ali menyampaikan, selain Deputi Penindakan, pihaknya juga melakukan seleksi untuk posisi lain. Yakni Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan, serta Kepala Biro Hukum.

"Itu nanti di bulan April, mudah-mudahan nanti di bulan April sudah ada diperoleh minimal empat jabatan tadi," ungkapnya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK disebutkan bahwa Deputi adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan untuk menduduki jabatan Struktural Eselon I yang membawahi para Direktur dan pegawai di lingkup kedeputiannya.

Deputi Bidang Penindakan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi di antaranya seperti pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dugaan TPK dan bekerja sama dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain.

Baca Juga:

Pimpinan KPK Bertemu Zulhas dan Jazilul Berpotensi Sandera Proses Hukum

Kemudian, perumusan kebijakan untuk sub bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan serta koordinasi dan supervisi penanganan perkara TPK oleh penegak hukum lain.

Berikutnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan, serta koordinasi dan supervisi penanganan perkara TPK oleh penegak hukum.(Pon)

Baca Juga:

Eks Sesmenpora Mengaku Pernah Diancam Aspri Imam Nahrawi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terbukti Tidak Netral di Pilkada, 5 ASN Sukoharjo Kena Sanksi dari KASN
Indonesia
Terbukti Tidak Netral di Pilkada, 5 ASN Sukoharjo Kena Sanksi dari KASN

Dari lima ASN yang mendapat sanksi itu salah satunya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santoso.

Soal Mini Lockdown, Anak Buah Prabowo Sarankan Anies Ikuti Arahan Jokowi
Indonesia
Soal Mini Lockdown, Anak Buah Prabowo Sarankan Anies Ikuti Arahan Jokowi

Jika mini lockdown itu diterapkan di ibu kota, pemerintah DKI dengan mudah dapat melakukan pengawasan

 Kemenhan Siapkan Pesawat Militer untuk Angkut Alat Kesehatan dari Shanghai
Indonesia
Kemenhan Siapkan Pesawat Militer untuk Angkut Alat Kesehatan dari Shanghai

Alat-alat kesehatan yang diambil di Shanghai, RRT berupa Disposable Masks, n95 Masks, Protective Clothing, googles, gloves, shoe covers, infrared thermometer dan surgical caps

Teliti Terapi Pengencer Darah Pasien COVID-19, IDI Dapat Dukungan TNI-AD dan BIN
Indonesia
Teliti Terapi Pengencer Darah Pasien COVID-19, IDI Dapat Dukungan TNI-AD dan BIN

Pembekuan darah disebabkan virus SARS-COV-2 akan menimbulkan reaksi pelepasan zat

APBD Terkuras Gegara COVID-19, Ribuan ASN Pemkot Solo Tidak Terima Gaji ke-13
Indonesia
APBD Terkuras Gegara COVID-19, Ribuan ASN Pemkot Solo Tidak Terima Gaji ke-13

gaji ke-13 ASN salah satu sumbernya dari pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ratusan Calon Perwira Terkena COVID-19 di Secapa AD, DPR Panggil KSAD dan Panglima?
Indonesia
Ratusan Calon Perwira Terkena COVID-19 di Secapa AD, DPR Panggil KSAD dan Panglima?

Jenderal TNI Andika Perkasa harus melakukan langkah taktis serta bersinergi dengan lembaga terkait dalam menangani kasus ini.

DPR Usul Negara Gaji Sopir Ojol Dkk Sebulan Rp500.000, Duitnya dari Sini!
Indonesia
100 Dokter Gugur, Indonesia Lima Besar Terburuk di Dunia dalam Penanganan Pandemi
Indonesia
100 Dokter Gugur, Indonesia Lima Besar Terburuk di Dunia dalam Penanganan Pandemi

Indeks Pengaruh Kematian Nakes (IPKN) karena COVID-19 di Indonesia mencapai 223, yang berarti memiliki dampak kematian nakes terburuk di dunia.

 Pimpinan KPK ke Nurhadi: Bersembunyi Hanya Menambah Keruwetan Sendiri
Indonesia
Pimpinan KPK ke Nurhadi: Bersembunyi Hanya Menambah Keruwetan Sendiri

Nawawi berharap kehadirannya dalam sidang gugatan praperadilan itu, bisa menggugah Nurhadi Cs keluar dari persembunyiannnya serta mempertanggungjawabkan perbuatannya.