Tujuh Donatur Sumbang Alat Medis dan Sembako untuk Jabar Gubernur Jabar Ridwan Kamil secara simbolis menyerahkan bantuan dari tujuh donatur kepada Gugus Tugas dan Jabar Bergerak. (Foto: MP/Humas Jabar)

MerahPutih.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar menerima bantuan alat medis dan sembako dari tujuh donatur. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada organisasi Jabar Bergerak.

Secara simbolis, Gubernur Jabar sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar menerima bantuan tersebut di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (20/5).

Baca Juga:

Meski Tak Disukai Masyarakat, Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Cabut PSBB

Adapun rincian bantuan yang diterima dari tujuh donatur besar itu yakni 700 paket sembako dan 1.000 pcs masker medis senilai total Rp186 juta dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT China Railway Group Limited (CREC), 1.000 pcs masker kain dari bank bjb, dan 1.000 paket sembako dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) DPD Jabar.

Kemudian, dua unit ventilator dan 500 set Alat Pelindung Diri (APD) medis dari Sampoerna Foundation, 500 box disinfektan dari DWP Dewan Masjid Indonesia Jabar, 300 set APD medis, 1.000 set APD non medis, dan 10.000 masker medis dari Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Jabar, serta 10.000 pcs kacamata medis, 500 pcs google, dan 10 dus APD dari HIPMI dan PT Atalla.

Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengatakan bahwa bantuan kesehatan dari berbagai pihak ini membuat kesiapan peralatan penanggulangan COVID-19 di Jabar sudah cukup memadai.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil secara simbolis menyerahkan bantuan dari tujuh donatur kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar dan organisasi Jabar Bergerak, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (20/5). (Foto: MP/Humas Jabar)
Gubernur Jabar Ridwan Kamil secara simbolis menyerahkan bantuan dari tujuh donatur kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar dan organisasi Jabar Bergerak, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (20/5). (Foto: MP/Humas Jabar)

Meski begitu, Kang Emil menegaskan bahwa pihaknya menaruh apresiasi tinggi kepada seluruh donatur yang telah membantu Pemda Provinsi Jabar dalam memenuhi kebutuhan alat medis di tengah perang melawan pandemi.

“Kelihatannya (bantuan) yang kesehatan sudah memadai. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya, karena tanpa bantuan ini alat-alat perang (melawan COVID-19) terbatas. Alat perang ini ada sanitizer, ada APD, ada ventilator, ada masker," kata Kang Emil.

Dia pun mengingatkan, Jabar tengah berusaha mengatasi darurat ekonomi sehingga uluran tangan bagi warga miskin maupun miskin baru akibat pandemi masih dibutuhkan.

"Maka orang-orang fakir miskin juga harus banyak dibantu, kelas menengah jatuh menjadi kelas bawah, maka kalau hanya mengandalkan pemerintah (bantuan) tidaklah cukup,” tutur Kang Emil.

Baca Juga:

Terdampak Corona, Nasib Penyelenggaraan Haji Jadi Terkatung-katung

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan External Sampoerna Foundation Ishak Danuningrat mengatakan, bantuan dari pihaknya ini merupakan bentuk kepedulian atas darurat kesehatan di Jabar akibat pandemi COVID-19.

“Kami beroperasi di Jawa Timur dan Jawa Barat, kami punya pabrik di Karawang, jadi untuk kami Jawa Barat adalah rumah kami juga, makanya kami bekerja sama dengan Gugus Tugas di Jawa Barat juga,” ucap Ishak.

“Apa yang kami lakukan di Jawa Barat ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami. Kami memiliki falsafah tiga tangan, salah satunya adalah menjaga publik secara keseluruhan (social humanity),” imbuhnya.

Ishak menyebutkan, pihaknya melibatkan pakar-pakar corporate social responsibility (CSR) lain untuk berpartisipasi dalam donasi ini, seperti Yayasan Rumah Kita dari Sidoarjo dan Senyum Untuk Nusantara. (Mauritz)

Baca Juga:

Mulai Jumat Warga dari Luar Jabodetabek Wajib Tunjukkan SIKM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fraksi Golkar Nilai Rem Darurat Anis Bukan Langkah Tepat
Indonesia
Fraksi Golkar Nilai Rem Darurat Anis Bukan Langkah Tepat

Keputusan Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat dan kembali ke masa PSBB total bukan langkah tepat menekan laju kasus corona di ibu kota.

Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa
Indonesia
Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa

Anies Baswedan telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi pelanggaran protokol kesehatan.

Disita Kejagung Terkait Kasus Asabri, Manajemen Bersyukur Hotel Tidak Ditutup
Indonesia
Disita Kejagung Terkait Kasus Asabri, Manajemen Bersyukur Hotel Tidak Ditutup

"Kita tak tahu akar persoalan sampai hotel disita Kejagung. Yang jelas manajemen menerima apa yang sudah menjadi ketetapan dari pihak yang berwenang (Kejagung)," ujar Siswanto dalam konferensi pers di Hotel Brothers, Rabu (7/4).

Beberapa Kementerian Dianggap Belum Konsisten Tanggulangi COVID-19
Indonesia
Beberapa Kementerian Dianggap Belum Konsisten Tanggulangi COVID-19

Boni mengaku banyak menteri yang bekerja tanpa ukuran efektivitas dan efisiensi yang jelas dalam penanganan COVID-19.

Dewas KPK Kembali Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Kembali Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Sidang ini ditunda setelah KPK memberlakukan work from home (WFH)

Diduga Sebar Hoaks dan Menghasut, Sejumlah Petinggi KAMI Dijadikan Tersangka
Indonesia
Diduga Sebar Hoaks dan Menghasut, Sejumlah Petinggi KAMI Dijadikan Tersangka

Polri menangkap 8 orang anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di beberapa tempat terkait demo UU Cipta Kerja.

Para Pemuda Tanah Air Harus Memiliki Jiwa Kewirausahaan
Indonesia
Para Pemuda Tanah Air Harus Memiliki Jiwa Kewirausahaan

generasi muda menjadi salah satu unsur utama penggerak kewirausahaan karena Indonesia memiliki porsi penduduk usia muda yang besar.

Alasan Pemerintah Tidak Ajukan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021
Indonesia
Alasan Pemerintah Tidak Ajukan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021

"Kebijakan adalah prolegnas dievaluasi per semester maka lihat perkembangan selanjutnya (rencana memasukkan RUU ITE dalam Prolegnas 2021)," ujar Yasonna.

 Honorer Tak Dapat THR, Pengamat: Tergantung Instansi Masing-Masing
Indonesia
Honorer Tak Dapat THR, Pengamat: Tergantung Instansi Masing-Masing

Pengamat Kebijakan Publik Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan bahwa memang pegawai honorer tidak mendapatkan THR dari negara. Dana THR sendiri berasal dari APBN dan APBD.

Sepanjang 2020 Denda Putusan MA Capai Rp5,6 triliun
Indonesia
Sepanjang 2020 Denda Putusan MA Capai Rp5,6 triliun

Secara keseluruhan pada 2020, Mahkamah Agung memutus sebanyak 20.562 perkara dari total beban perkara sejumlah 20.761 perkara.